KISRUH pemilu semakin  meluas dan menuai  kecaman. Banyak pihak yang menggugat dan menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini sebagai lembaga yang bertang-gung jawab atas kacaunya Pemilu 2009 ini. Kualitas pemilu pun dira-gukan dengan adanya indikasi kecurangan dan kesalahan dalam pelaksanaannya. Pengaduan ten-tang kecurangan yang disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun terus berlanjut. Beberapa lembaga hukum berniat mengajukan gugatan atas masalah ini, bahkan beberapa partai politik dan tokoh politik mengadakan pertemuan serta membuat per-nyataan bahwa pemilu yang dilak-sanakan pada Kamis, 9 April lalu itu adalah pemilu terburuk sejak reformasi.

KPU pun tidak mau begitu saja menerima tudingan. Pengurus lembaga ini bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab dengan Departemen Dalam Negeri me-nyangkut  kacaunya daftar pemilih tetap (DPT). KPU berharap bahwa masing-masing pihak tetap bisa menilai sisi positif dari pemilu kali ini, dan tidak hanya menilai dari kekurangannya saja. KPU pun ber-janji akan terus berupaya memper-baiki berbagai kesalahan.
Terjadinya berbagai permasala-han dalam pemilu kali ini tentunya memprihatinkan kita semua. Keprihatinan lain pun muncul di tengah umat ketika berdasarkan penghitungan suara sementara, partai yang menyuarakan pember-lakuan undang-undang syariah memperoleh  suara yang cukup tinggi. Sementara partai berlabel Kristen, mengalami penurunan dalam perolehan suara. Kekhawa-tiran atas UU syariah pun semakin kuat tentunya.
Menyikapi hal ini kami mewawan-carai DR J. Kristiadi, pengamat politik dan peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sebagai peneliti dan pengamat yang sudah ber-kiprah selama kurang lebih 30 tahun, ia akrab dengan topik pene-litian seputar peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), perkem-bangan politik dan pertahanan. Kristiadi juga kerap memberikan komentar-komentar kepada pe-merintah ataupun lembaga pemilu seperti KPU. simak bagaimana bincang-bincang REFORMATA dengan DR J Kristiadi dalam REFORMATA edisi 106