MENJELANG pemilihan  presiden (pilpres) 8 Juli  mendatang suasana politik semakin memanas. Masing-masing kubu pasangan capres melakukan berbagai cara untuk membangun citra positif mereka kepada masyarakat. Untuk itu segala macam cara dilakukan, salah satunya adalah membangun citra positif diri sendiri atau sebaliknya malah membangun citra negatif pasangan lain.

Menyatakan diri sebagai calon pemimpin yang akan memberikan yang terbaik bagi bangsa adalah janji-janji yang setiap hari disajikan lewat media. Salah satunya adalah dengan menjanjikan sebuah sistem yang mampu menyejahterakan rakyat jika terpilih memimpin bang-sa dan negara ini. Sistem pereko-nomian adalah salah satu tawaran menarik untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia, mengingat masalah ekonomi adalah salah satu masalah krusial yang tentunya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Berkaitan dengan sistem eko-nomi ini, istilah “neoliberal” dan “ekonomi kerakyatan” sangat me-ngemuka dalam pekan-pekan ter-akhir ini. Sembari mengagungkan sistem ekonomi kerakyatan yang dikatakan terbaik, tudingan bahwa sistem neoliberal itu buruk pun terus bergulir. Rakyat pun berada seolah terjebak dalam dua kubu yang sedang perang urat saraf itu: neolib atau ekonomi kerakyatan.
Menyikapi situasi ini, kami mewawan-carai Fadjroel Rach-man, pengamat politik-ekonomi yang beberapa waktu lalu mencalonkan diri sebagai capres independen.

Suasana politik saat ini tampak semakin panas, kita sering mendengar istilah-istilah neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. Sebe-narnya apa itu neoliberalisme?
Sudah jelas bahwa neoliberalis-me adalah sebuah sistem ekonomi di mana segala aktivitas ekonomi diatur oleh pasar atau lebih dikenal dengan fundamentalisme pasar. Artinya negara tidak perlu campur tangan terhadap aktivitas eko-nomi, pemerintah hanya bersifat sebagai “penjaga malam” saja. Khas neoliberalis adalah swastanisasi dan penjualan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Di Indonsia ada beberapa yang sudah diswas-tanisasi, di antaranya pendidikan lewat undang-undang badan hukum pendidikan (BHP) undang-undang tentang kelistrikan, un-dang-undang air, migas dan beberapa hal lain. Itu semua adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai  neoliberalisme, yaitu mela-kukan swastanisasi terhadap apa yang menjadi sektor publik. Unik-nya yang terjadi di Indonesia, hal-hal tersebut, ditambah dengan swastanisasi terhadap sumber daya alam, dan ketergantungan terhadap hutang luar negeri.

Lantas yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu apa?
Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem yang menjalankan perekonomian berbasiskan pada BUMN, koperasi serta ekonomi mikro, kecil dan menengah. Basisnya bukan pada konglomerasi, karena memang untuk memba-ngun perkembangan sebuah perekonomian bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas ekonomi kepada konglomerat. Hal itu yang dilakukan pada masa Orde Baru, kepada para konglomerat diberikan modal dan fasilitas ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi baik, tapi dalam hal ini yang diuntungkan hanya kalangan atas saja, sementara rakyat kecil semakin terpuruk.

Kenapa kedua hal ini dijadikan senjata oleh masing-masing kubu capres untuk saling menyerang?
Karena ketiga kubu memang neoliberalis. Ketiganya adalah pelaku politik yang cacat secara hukum. Ketiga calon ini juga pelaku pelanggaran HAM dan juga terlibat kejahatan KKN. Seharusnya jika para pejuang reformasi berhasil memperoleh kekuasaan, ketiga calon ini tidak akan bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, karena mereka pasti diseret ke pengadilan karena kasus pelang-garan HAM dan KKN, termasuk jika kita mengusut kasus KLBI, BLBI, maka Boediono juga kena.

Dalam sejarah kepe-mimpinan bangsa ini, sistem mana yang pernah diterapkan?
Sejak jaman Soeharto, neoliberalisme itu terus ber-langsung sampai sekarang, setelah sepuluh tahun reformasi. Sejak jaman Soeharto sampai sekarang, sangat khas sekali, menjual BUMN, menjual sumber daya alam. Siapa pun melakukannya, baik Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, JK, semuanya sama saja. Kemudian menjual sektor publik dan hutang luar negeri juga mereka lakukan. Jadi tidak ada bedanya ketiga pasang capres sekarang ini, semuanya neoliberalis!

Satu isu lagi yang men-cuat adalah tentang ekonomi syariah. Ada indikasi ke arah sana?
Menurut saya tidak ada masalah jika eko-nomi syariah hanya sebatas pada sebuah bagian dari sebuah perekonomian nasional. Tetapi jika ekonomi syariah dijadikan satu-satunya pola perekonomian nasional, itu bisa jadi persoalan, dan saya tidak setuju.

Banyak yang berbicara mengenai sistem ekonomi. Menurut Anda sistem mana yang paling sesuai untuk bangsa ini?
Saat ini yang paling menonjol tampaknya adalah ekonomi kerakyatan, tapi saya memiliki pendapat berbeda. Menurut saya yang terbaik adalah ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejah-teraan mengacu pada lima hak dasar yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tetap memakai kekuatan BUMN, koperasi dan berpusat pada kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah namun yang membedakan adalah bahwa ekonomi kesejahteraan mendasar-kan diri kepada pajak progresif, artinya ada pembedaan pajak untuk mereka yang berekonomi tinggi. Pajak progresif adalah alat untuk mencukupi hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, pekerjaan, kesehatan. Ini juga dipakai untuk menghantam ketim-pangan sosial. Dalam ekonomi kesejahteraan, hak ekonomi salah satunya adalah jaminan asuransi kesehatan untuk buruh, asuransi perumahan, asuransi ketika buruh tidak bekerja.
Yang saya lihat sekarang adalah menolak neoliberal yang pro asing akan tetapi pro terhadap borjuis nasional. Kita angkat sebuah con-toh,  kalau saja pe-rusaan besar seperti Freeport dinasionalisasi nantinya, apa kita mau jika saham asing yang sebesar 91% dimiliki oleh borjuis-borjuis nasional seperti Prabowo, Jusuf Kala, atau Aburizal Bakrie? Itu sama saja, borjuis global maupun borjuis nasional sama saja, kedua-nya ingin mengambil akumulasi modal kekayaan. Tidak ada beda-nya, bedanya hanya pada wajah saja, kalau borjuis global wajahnya asing, borjuis nasional wajahnya adalah wajah kita sendiri. Jadi ekonomi kesejahteraan adalah kritik terhadap ekonomi kerakyatan.  Jenda