Beragam cara dilakukan agar nasib mereka diperhatikan. Tapi tanggapan wajar belum mereka dapatkan.

Reformata.com - KESAL terhadap kelambanan pemerintah dalam  menyelesaikan derita pan-jangnya, lima mahasiswa STT Setia: Junisar, Leonardo, Mutari, Demas, Unang dan Epi melakukan aksi jahit mulut sekaligus mogok makan. Aksi demonstratif yang dilakukan sejak Minggu (8/11) itu, karena beredar kabar bahwa Yayasan Saweri-gading – pemenang atas sengketa tanah terhadap Pemprov DKI – telah mengultimatum agar blok 3 yang kini masih dihuni mahasiswa harus segera dikosongkan pada Senin (9/11).
Kelima mahasiswa itu terbaring di bawah tenda terpal di halaman eks kantor wali kota Jakarta Barat dan memasang spanduk bertulis-kan: “Aksi Mogok Makan dan Jahit Mulut Sampai Mati” serta “Mogok Makan dan Jahit Mulut Sampai Bisa Belajar Lagi”.
Bukan baru kali ini saja para calon pendeta itu melakukan aksi yang memikat rasa kemanusiaan itu. Pada Senin (2/11) silam, mereka juga melakukan aksi damai dengan berjalan kaki sampai ke Kantor Pemprov DKI Jakarta.  Mereka meminta pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta atas nasib mereka yang terlunta-lunta tak memiliki tempat hunian pasti. Mereka juga meminta agar akses air minum dan listrik ke gedung bekas kantor Walikota Jakarta Barat yang sempat diputus. Listrik memang kembali dihidupkan, tapi mengenai hunian yang pasti, belum ada titik terang.
 Akses untuk mendapatkan air bersih dan aliran listrik, menurut  Marolop, salah seorang mahasiswa SETIA, belum diberikan secara memadai. “Listrik hanya diperoleh pada malam hari. Ini menyulitkan kami bila akan melakukan per-kuliahan pada siang hari,” katanya. Suasana semakin menyulitkan karena berbarengan dengan itu, pembongkaran terhadap gedung-gedung lain di kompleks itu  terus dilakukan. “Debu itu sangat mengganggu aktivitas mahasiswa pada siang hari,” tuturnya.

Berakhir bentrok
Berita tentang SETIA kembali mengisi lembaran media dan tayangan televisi setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan hampir 1.500 mahasiswa itu di jalan depan eks gedung Walikota Jakarta Barat itu. Mereka menghadang proses eksekusi gedung yang mereka tempati itu beberapa bulan itu.
Demo damai itu berakhir ricuh. Kericuhan berawal ketika aparat kepolisian meminta mereka mem-bubarkan aksi karena mengganggu arus lalu-lintas di Jalan S Parman. Mahasiswa dan polisi pun terlibat aksi saling dorong sehingga situasi  memanas.
Mahasiswa menolak dibubarkan dan melakukan perlawanan dengan menghujani aparat kepolisian dengan lemparan batu. Polisi yang mengenakan tameng mundur dan menembakkan gas air mata.
Akibat aksi yang digelar Selasa (27/10)  itu, seorang dosen dan dua mahasiswa STT ditahan karena dianggap sebagai pembuat kericu-han. Tapi kemudian dibebaskan. Para mahasiswa mengeluhkan sikap kasar polisi saat menghentikan demo itu.  “Kami ditarik ke tengah, terus dipukuli. Kami sudah bilang jangan dipukul, tapi mereka tidak peduli,” kata Paulus Hanafis, se-orang mahasiswa yang ditangkap polisi. 
Paulus mengalami luka bocor di kepala akibat terkena pukulan polisi. Namun dia mengaku men-dapat perawatan selama di kantor polisi. “Kepala bocor dipukul. Tapi kita dapat perawatan selama di kantor polisi. Sudah dijahit,” tukas-nya. Sementara itu Arif Dohude, dosen teologi STT Setia yang juga tertangkap polisi, menyayangkan tindakan polisi saat itu. Dia merasa dipermalukan karena turut ditangkap. “Padahal saya berusaha untuk menahan amarah mahasiswa untuk tidak anarkis. Saya yang menenangkan, kok malah ditang-kap,” tandasnya. 

Terkatung-katung
Derita SETIA berawal dari terusirnya mereka dari Kampung Pulo, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, 27 Juli 2008 lalu. Saat itu, mereka dipaksa warga untuk keluar dari kampus yang secara sah menjadi hak SETIA. Kemudian, mereka mengungsi di tiga tempat. Sekitar 400 mahasiswa di eks Kantor Walikota Jakarta  Barat, 600 di Bumi Perkemahan Cibubur dan 297 di Transito, Kalimalang, Jakarta Timur.
Namun pada 21 Oktober 2009, sekitar 600 mahasiswa yang ada di Cibubur diminta meninggalkan tempat pengungsian. Kini mereka bergabung dengan 450 orang lainnya yang berada di eks kantor Walikota Jakarta Barat, dengan jumlah sekitar 1.200 orang meliputi mahasiswa dan staf dosen.
“Kami merasa pemda DKI mempermain-kan kami sejak dari awal, saat di Kampung Makasar, Pemda DKI mengatasnamakan keamanan dan ketertiban meng-amankan kami dengan jaminan mereka akan menyediakan tempat untuk kami,” kata Titus, mahasiswa asal NTT.
Pemprov DKI kemudian ingin memindahkan mereka ke eks Kantor Transmigrasi Jakarta Utara. “Gedung itu lebih layak dinamakan kandang kuda,” ujar Ronald seraya menam-bahkan bahwa gedung bekas kantor walikota Jakarta Barat jauh lebih layak. Jenda Munthe