Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung akhirnya memenangkan gugatan HKBP Cinere atas Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) dan gedung serbaguna HKBP.Sebagaimana pernah  dilaporkan REFORMATA dan media lain, wali  kota Depok yang juga mantan ketua Partai Keadilan  mencabut surat izin mendirikan bangunan (IMB) HKBP Cinere,  dengan alasan bahwa persyaratan belum lengkap. “Pengambilan keputusan untuk mencabut izin IMB HKBP Cinere sudah sangat hati-hati. Permin-taan pencabutan IMB sudah sejak lama digulirkan,” kata Nur Mahmudi kepada wartawan di tengah persidangan PTUN Bandung masih berjalan.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengaku penca-butan IMB HKBP Cinere berlan-daskan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni pemba-ngunan gereja dapat dilanjutkan jika tidak terjadi konflik. Menurut-nya, banyak persyaratan yang tidak dipenuhi HKBP Cinere.
Peristiwa kelabu HKBP Cinere bermula dari keputusan panitia pembangunan memulai kembali pembangunan gereja dan gedung serbaguna mereka pada September 2008. Namun, dua minggu kemudian, sekelompok massa dari agama tertentu melakukan pawai protes menolak pembangunan tersebut. Demonstrasi yang dihadiri ratusan orang yang berasal dari luar lingkungan Cinere menciptakan keresahan warga setempat dan jemaat. Pihak HKBP Cinere akhirnya mengirim surat kepada Walikota Depok untuk meminta dialog agar menemukan jalan keluar. Surat dilayangkan beberapa kali tapi tidak ditanggapi Nur Mahmudi. Ternyata, pihak lain yang berseberangan ikut mengirim surat ke Wali Kota yang intinya meminta agar IMB HKBP Cinere dicabut. Akhirnya, pada 27 Maret 2009, Nur Mahmudi mengabulkan selera pihak yang kontra terhadap gereja.

Banyak pihak menyayangkan dan menilai keputusan Nur Mahmudi sebagai preseden buruk bagi keberlangsungan hak-hak kaum minoritas dalam beribadah dan berkeyakinan. Sikap arogan Nur Mahmudi itu merupakan contoh buruk penegakan hak kebebasan beribadah. Pasalnya, pihak HKBP Cinere telah mengantongi surat IMB dengan nomor 453.2/229.TKB/1998 dari Kabupaten Daerah Tingkat I Bogor untuk membangun tempat ibadah dan gedung serbaguna di atas lahan seluas 5.000 m2.
Sangat disayangkan ketika kepala daerah yang satu ini malah mencabut kembali keputusan yang sudah sah secara hukum itu. Bila hal seperti ini terus dibiarkan, kerukunan umat beragama bakal rusak dan berujung perpecahan.

Jika mengacu pada Perber 2006, maka sebelum terjadinya pencabutan IMB atau apabila ada perselisihan seharusnya dilakukan lebih dahulu musyawarah, baik dengan masyarakat setempat maupun bersama pihak wali kota serta pihak-pihak terkait. Dengan demikian, setiap orang yang menduduki jabatan publik bukan lagi mewakili kelompok atau pun partai yang mengusungnya. Pejabat publik seyogianya tidak berpihak sebelah hanya mendengar suara sekelompok orang dan mengambil keputusan tanpa memedulikan pihak yang dirugikan.  
Jika kelompok massa tidak setuju terhadap keberadaan gereja, mengapa IMB-nya harus dicabut. Sebenar-nya, banyak langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencairkan suasana menjadi kondusif. “Kepu-tusan Walikota Depok sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” kata kuasa hukum HKBP Cinere, Junimart Girsang.
    
Tetap terancam
Meski menang di PTUN, pimpinan HKBP Cinere dan kuasa hukum merasa masih tidak aman dari gangguan. Di tengah kabar akan ada tuntutan memori banding dari Nur Mahmudi ke Kejaksaan Tinggi di Jakarta, pihak HKBP Cinere telah menyiapkan langkah-langkah hukum berikutnya jika kemenangan mereka digugat.  
Kini, HKBP Cinere berada dalam dilema. Meski gugatannya dika-bulkan, untuk sementara kegiatan ibadah dan pembangunan gereja dan gedung serbaguna HKBP Cinere ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan demi menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif.  
  Herbert Aritonang