Sietse van der V. sudah berbulan-bulan mencari tempat tinggal. Pelaku pedofilia ini telah menyelesaikan masa tahanannya - tapi sudah dua walikota melarangnya untuk tinggal di wilayah mereka, karena takut ia akan menimbulkan masalah.
Masyarakat sangat membenci pelaku pedofilia. Tak lama lagi sebuah proyek eksperimental akan dimulai untuk mencoba mengembalikan pelaku pedofilia ke tengah masyarakat Belanda.
Kamis lalu, hakim membatalkan keputusan walikota Utrecht Heuvelrug. Walikota tidak boleh melarang Sietze van der V. tinggal di daerahnya. Demikian dinyatakan hakim. Toh, walaupun boleh tinggal di Utrecht Heuvelrug, Sietze van der V. tidak boleh beredar di dekat sekolah, kolam renang dan taman bermain. Pengadilan juga memutuskan, walikota Eindhoven - yang tadinya melarang Van der V. tinggal di sana - tidak berhak menolak pelaku pedofilia ini di kotanya.
Sietse van der V. lega mendengar keputusan hakim, tapi sampai sekarang ia belum tahu di mana ia bisa tinggal. "Saya tidak bisa hidup tenang. Sudah dua setengah bulan saya berpindah-pindah, dan saya sudah muak."
Diskusi panas
Kembalinya pelaku pedofilia ke tengah masyarakat menimbulkan diskusi panas. Politisi harus menemukan jalan keluar. 8 Oktober lalu, Menteri Kehakiman Piet Hein Donner mengirim surat kepada Parlemen Belanda mengenai rencana-rencananya. Banyak sekali kebijakan dijelaskannya dalam surat itu: pelatihan wajib, pengawasan lebih lama, dan sistem reklasering (cara penanganan mantan napi, red) yang baik, penghapusan beberapa hak, pengawasan dengan alat elektronik, larangan kontak dengan beberapa pihak dan larangan mengunjungi beberapa lokasi, dan pemerintah lokal harus langsung mengetahui ketika napi dibebaskan.
Sukarelawan
Sebuah lembaga baru juga telah berdiri: COSA, Circles of Support an Accountability, organisasi para sukarelawan dan tenaga profesional yang bekerja sama untuk membimbing para pelaku pedofilia.
"Dengan rutin para sukarelawan berkontak dengan pelaku pedofilia," kata Sjef van Gennip, direktur Dinas Reklasering Belanda. "Kontak tersebut terdiri dari diskusi dan aktivitas bersama lainnya, seperti jalan-jalan atau berolah raga. Makin sering pelaku pedofilia berkontak dengan orang lain dan membicarakan masalahnya, akan semakin baik kita melihat motif dan pola pikirnya. Kita juga bisa mengetahui lebih baik apa yang bisa membuatnya berhenti melakukan tindakan pedofilia. Dengan cara itu, pelaku pedofilia tidak akan merasa terisolasi dan dihantui banyak hal. Dengan cara ini ia bisa kembali ke masyarakat."
Minggu depan proyek COSA, sampai saat ini masih eksperimen, akan dimulai. Dinas Reklasering Belanda telah meneliti dan melatih semua sukarelawan untuk proyek tersebut. "Mereka punya berbagai pengalaman dan berasal dari berbagai studi dan bidang keahlian, tapi mereka semua harus memiliki intuisi bagus. Dalam kontak dengan pelaku pedofilia mereka harus waspada terhadap tindakan, kelakuan, atau pendapat yang tidak normal. Dengan cara itu mereka bisa memberi informasi terhadap Dinas Reklasering."
Di Kanada dan Britania Raya, COSA telah bekerja dengan baik, kata Van Gennip. Jumlah residivis (mantan napi yang kembali melakukan kejahatan yang sama, red) berkurang 70%. Menurut para ahli, sistem tertutup sama sekali tidak berlaku di sini.
Walikota
Keempat kota besar di Belanda juga akan ikut serta dalam eksperimen yang melibatkan 11 pemerintah kota lainnya. Jauh sebelum napi dibebaskan dari rumah tahanan, pemerintah kota sudah diinformasikan mengenai pembebasannya. Dengan cara itu, pemerintah setempat bisa mempersiapkan kembalinya napi ke masyarakat dengan baik.
Walikota Utrecht Aleid Wolfson menulis surat panjang mengenai hal ini kepada pejabat pemerintah kota. Ia menekankan, walikota tidak boleh mencampuri wilayah kerja instansi profesional (seperti Kejaksaan Agung, Dinas Reklasering, Penyedia Perumahaan). Tapi pemerintah harus mengawasi "agar instansi-instansi tersebut memperhitungkan risiko yang akan menggangu keteraturan dan keamanan umum." Karena itu, walikota tidak akan bertanggung jawab atas resosialisasi mantan napi, tulis Wolfson.
Selain itu, semua pihak yang terlibat sepakat, kesejahteraan dan keamanan anak-anak adalah hal paling utama.
sumber:Ranesi
