Tak sedikit tokoh Kristen hadir dalam perjalanan “pulang” Gus Dur. Banyak kesan tersimpan dalam hati mereka. Apa saja kesan itu?

Reformata.com - KEPERGIAN KH Abdurrahman  Wahid pada 30 Desember 2009, pukul 18.45 di RSCM, Jakarta menyentak seluruh masyarakat Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia merasa kehilangan, tak terkecuali tokoh-tokoh kristiani. Umat Kristen Sulawesi Utara misalnya segera menyatakan kehilangan seorang tokoh. “Ia adalah tokoh perdamaian dan ‘pahlawan’ minoritas. Kami benar-benar kehilangan. Belum ada tokoh setara Gus Dur,” kata Ketua Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) Pendeta AO Supit. “Ia pergi meninggalkan semerbak melati,” tambahnya.
Pdt. Dr. AA. Yewangoe juga punya kesan serupa tentang tokoh pluralis ini. Ia terkesan atas reaksi Gus Dur ketika ada sebuah gereja dicabut ijinnya oleh walikota pada beberapa bulan lalu. “Beliau datang ke kantor PGI untuk memberikan dukungan. Itu adalah salah satu bukti, beliau menginginkan semua orang Indonesia memperoleh haknya,  terutama hak beribadah,” tutur Yewangoe.
Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) A Benny Susetyo Pr mengaku kaget dengan kepergian Gus Dur. “Tiga hari lalu, sebelum operasi, Gus Dur masih telepon dan kami bercanda. Saya tak menduga, ia pergi begitu cepat,” katanya. Diakui Benny, Gus Dur adalah tokoh yang sangat menghargai pluralisme dan kesatuan Indonesia. “Terakhir, ia memesankan, fundamentalisme itu jangan dimusuhi, tetapi harus dicintai. Ini jelas menunjukkan kecintaannya pada kesatuan Indonesia,” katanya lagi.
 
Merasa aman
Sebagai sahabat yang bergabung dalam Fordem (Forum Demokrasi) yang dibidani Gus Dur untuk menandingi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan mengkritik otoritarianisme Soeharto, Romo Dr. Magnis Suseno SJ punya banyak kesan tentang teman seperjuangannya itu. “Ia seorang nasionalis Indonesia seratus persen, dengan wawasan kemanusiaan universal. Seorang tokoh muslim yang sekaligus pluralis dengan melindungi umat beragama lain. Enteng-enteng saja dalam segala situasi, tetapi selalu berbobot; acuh tak acuh, tetapi tak habis peduli dengan nasib bangsanya. Orang pesantren yang suka mendengarkan simfoni-simfoni Beethoven,” ulas Romo Magnis.
Ia juga mengganggap Gus Dur sebagai pelindung minoritas. Ia berhati terbuka bagi minoritas, para tertindas, para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia. “Umat-umat minoritas merasa aman padanya. Gus Dur membuat mereka merasa terhormat, ia mengakui martabat mereka para minoritas, para tertindas, para korban,” komentar guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini.
Pluralis yang terlibat     

Menurut Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, sumbangsih terbesar Gus Dur terhadap bangsa adalah perjuangannya yang pantang mundur dalam mengusung pluralisme. “Gus Dur seorang pluralis,” tulisnya sambil menyebutkan dua gebrakannya yang terkenal yaitu menjadikan Konghucu agama resmi negara dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kegiatan warga Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional (fakultatif).
Gus Dur, tulis direktur eksekutif Reformed Center for Religion and Society ini, menganggap kemajemukan bukan sebatas fakta, tapi sebagai keharusan. “Bagi Gus Dur, keberagaman adalah rahmat yang telah digariskan Allah. Menolak kemajemukan sama halnya mengingkari pemberian ilahi,” kata Benyamin.

Dalam bidang keagamaan, Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Ia menolak pluralisme indifferent, paham relativisme yang menganggap semua agama sama yang mengarah pada sinkretisme agama dan tidak menghargai keunikan beragama.
Masih menurut Benyamin, Gus Dur mendambakan terciptanya “komunitas merdeka” dalam masyarakat etno-religius Indonesia yang heterogen. “Dalam komunitas merdeka, hak hidup entitas kemajemukan bukan hanya dilindungi dari intervensi kekuatan eksternal, tetapi juga kesempatan mengekspresikan identitasnya di ruang publik,” tulis Benyamin.
“Wacana mayoritas-minoritas yang bersifat hierarkis dan oposisional bukan hanya mengancam keadilan, tetapi juga mengarah pada disintegrasi bangsa. Itu sebabnya bagi Gus Dur, sekalipun Islam agama mayoritas, Islam sebagai etika kemasyarakatan tidak boleh menjadi sistem nilai dominan di Indonesia, apalagi menjadi ideologi alternatif bagi Pancasila. Fungsi Islam seperti juga agama lain, sebatas sistem nilai pelengkap bagi komunitas sosiokultural dan politis Indonesia,” tulisnya lebih lanjut.
Paul Makugoru/dbs