Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

 “Tidak ada kebahagiaan dalam memiliki atau mendapatkan, kebahagiaan hanya ada dalam memberi.”
[Henry Drummond (1851–1860), pujangga Kanada]  

Reformata.com - BERITA tentang kepergian  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno ke Munchen, Jerman, 3 November lalu, langsung disambut komentar pedas dari pelbagai pihak dan kalangan. Tindakan Irwan selaku Orang Nomor Satu di Provinsi Sumbar menunjukkan minimnya etika seorang pemimpin. Pasalnya, rakyat Irwan di Kabupaten Mentawai hari-hari itu (sejak 25 Oktober, malam) sedang dilanda bencana gempa bumi dan tsunami. Di mana gerangan nurani Irwan, sehingga ia tega meninggalkan rakyatnya dalam kesusahan?

Memang, kepergian Irwan punya tujuan penting. “Saya ke Munchen tidak jalan- jalan,” ujar Irwan Prayitno menanggapi kecaman bertubi-tubi pada dirinya. Benar, ia diundang oleh Kedutaan Besar RI di Jerman untuk menjadi pembicara dalam “Indonesia Bussines Day” yang diselenggara-kan pada 5 November 2010. Dalam makalahnya yang  berjudul “Investment Opportunities In West Sumatra” itu, ia antara lain menawarkan berbagai peluang investasi seperti investasi di bidang pariwisata, investasi pengolahan dan penangkapan tuna, kereta api Padang-Solok, dan investasi kakao.
Menurut Irwan, undangan Duta Besar RI untuk Federasi Jerman Eddy Pratomo itu sudah disam-paikan sejak bulan Maret . “Ini merupakan komitmen besar saya kepada Dubes Eddy Pratomo yang sudah lama merancang acara ini. Justru bila saya tidak hadir dan membatalkan, maka kepercayaan mereka tentunya akan berkurang,” ujarnya.

Sementara hal-hal yang menyangkut Mentawai, ia sudah mendelegasikannya kepada wakil gubernur. Sebelum itu pun, menurut Irwan dalam akun jejaring sosialnya (Twitter), ia terus berkoordinasi untuk penyaluran bantuan yang terhalang cuaca.
Baiklah, sampai di situ tindakan Irwan dapat “dimaklumi”. Namun, dua pertanyaan patut diajukan kepadanya. Pertama, selalu gubernur, mengapa ia nekad pergi padahal izin dari Presiden Yudhoyono belum dikantunginya? Kedua, kendatipun Wakil Gubernur Muslim Kasim standby di Sumbar, tidakkah Irwan sebagai orang yang paling ber-tanggung jawab di provinsi itu justru harus menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang altruistik – yang rela berkorban demi rakyat-nya? Mengapa bukan wakilnya saja yang di-mintanya pergi ke Jerman menggantikan dirinya? 

Di balik bencana ter-nyata ada hikmah yang bisa kita petik. Kepergian Irwan seakan membe-narkan pentingnya para pemimpin di negara ini belajar etika. Hal itulah yang pertengahan Oktober lalu dilakukan oleh sejumlah anggota Badan Kehormatan DPR melalui studi banding ke Yunani. Memprihatinkan bukan? Di saat rakyat Wasior, Papua, dilanda bencana banjir bandang, wakil rakyatnya malah belajar etika ke luar negeri dengan biaya Rp 2,2 miliar. Tidakkah ini membenarkan bahwa kian lama kian banyak pemimpin di negeri ini yang tak lagi mengindahkan etika? Artinya, mereka kerap bertindak seakan tanpa nurani. Alih-alih penderitaan rakyat yang menjadi pertim-bangan, mereka lebih menge-depankan kepentingan sendiri berdasar untung-rugi.

Yang lebih memprihatinkan bahkan sejumlah pemimpin terkesan kurang peduli etiket. Artinya, mereka kerap bertingkah-laku maupun bertutur-kata tidak santun. Bayangkan, ada wakil rakyat yang pernah berkata “bangsat” dan “burung” dalam sidang yang terhormat. Bahkan kata “kambing” pun pernah ia lontarkan kepada orang-orang lain hanya gara-gara ketidaksetujuan mereka atas usulan menjadikan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Tak heran jika pelbagai pihak dan kalangan kemudian menghujaninya dengan kritik bahkan kecaman. Apalagi di era cyberspace ini, komentar-komentar sumbang bahkan sinistik dari rakyat terhadap para pemimpinnya begitu mudahnya tersebar dan terbaca melalui ruang-ruang maya.
Benar, sekali lagi, bahwa para pemimpin perlu belajar etika – juga etiket. Bencana demi bencana telah menyadarkan kita atas pentingnya hal itu. Namun pertanyaannya, mengapa harus ke Yunani? Karena di sana gudangnya para filsuf? Itu dulu, di zaman Sebelum Masehi. Sekarang, tanpa bermaksud mengecilkan Yunani, keadaannya sudah lain. Bahkan boleh dibilang Indonesia memiliki lebih banyak ahli etika, baik yang berlatar belakang filsafat, teologi, ilmu politik, dan lainnya. Jadi, sebenarnya dengan biaya yang relatif murah para pemimpin dapat belajar etika sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya.
Lagi pula, pahamkah para pemimpin itu bahwa belajar etika sebenarnya jauh lebih baik dilakukan di negeri sendiri daripada di luar negeri? Sebab, pertama, etika bersumber  dari kebudayaan. Dari kebudayaanlah setiap masyarakat menggali nilai-nilai dan kearifannya masing-masing, yang kemudian dijadikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya nilai-nilai itu menjadi sumber bagi lahirnya norma-norma yang menjadi acuan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos”, yang mempunyai beragam makna, yakni kebiasaan, adat, akhlak, watak dan perasaan. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Moral sendiri berasal dari bahasa Latin, “mos” (jamak: “mores”) yang berarti juga kebiasaan, adat.
Dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia, kata “mores” masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, eti-mologi kata etika sama seperti kata moral, karena berasal dari kata yang berarti adat ke-biasaan. Dalam kehi-dupan, manusia tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya etika atau moral. Sebab, yang namanya moral atau etika pada dasarnya bukan sekadar kebiasaan atau adat. Di balik adat atau kebiasaan itu termani-festasikan nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan sebagai pegangan dan pengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kebiasaan itulah terdapat sistem nilai yang mengandung pedoman tentang yang baik-buruk, benar-salah, yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Karena itulah etika atau moralitas selalu menjadi rujukan masyarakat dalam menimbang atau menentukan tentang kebaikan dan keburukan perilakunya. Karena etika menjadi unsur yang sangat fundamental dan universal di dalam kehidupan manusia, maka wilayah kerja etika atau moralitas ini tentu sangat luas — seluas kehidupan itu sendiri. Mulai dari tatakrama pergaulan, tatacara makan, pendidikan, berbicara, dan lainnya selalu membutuhkan etika atau moralitas.

Hal yang juga tidak boleh lepas dari sentuhan etika atau moralitas adalah bidang politik. Dalam wilayah politik, politisi sebagai pelaku harus menjadikan moralitas dan etika sebagai dasar politiknya. Itu berarti semua produk kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai moral atau etika, dan karena itu pula harus berimplikasi pada kemaslahatan orang banyak.
 Pertanyaannya, bagaimana agar demokratisasi yang bergulir deras di era reformasi ini tidak menum-buhkan nilai kebebasan yang kebablasan dan sebaliknya benar-benar berorientasi kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Rasanya kita tak perlu menciptakan suatu aliran filsafat atau aliran etika baru. Konsep-konsep etika politik, baik dari sudut pandang filsafat, teologi maupun agama, kiranya lebih dari cukup untuk memberi spirit bagi praktik atau aktivitas berpolitik yang baik. Jadi, tergantung pada politisi itu sendiri: memiliki niat baik atau tidak, mengindahkan etika atau tidak, mau mendengarkan rakyat atau tidak? Sayangnya, jangankan etika, bahkan hukum saja bisa dilanggar dengan mudahnya oleh para politisi maupun para pejabat publik di negeri yang religius ini.

Mengapa demikian? Pertama, karena pada dasarnya di hati mereka memang tak ada kesung-guhan untuk selalu memperjuang-kan kebenaran, kebaikan dan keadilan bagi rakyat. Artinya, mungkin saja ketiga hal itu mereka perjuangkan, namun bukan sebagai keutamaan. Kedua, karena mata hati mereka telah ditutup sedemikian rupa sehingga lama-lama bahkan menjadi buta dan tak lagi mampu membedakan baik-buruk dan benar-salah. Ketiga, dikarenakan kedua faktor yang telah menjadi kelaziman itulah maka kebudayaan yang terbentuk dan dihayati seiring waktu adalah kebudayaan yang justru merupakan kontra terhadap shame culture (budaya malu) dan guilt culture (budaya kebersalahan).

Politik, menurut filsuf politik terkemuka Hannah Arendt (1969), seharusnya dijadikan wahana untuk berkarya, bukan semata untuk bekerja. Jika politik hanya untuk bekerja, maka yang dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Lain halnya jika politik untuk berkarya, maka di baliknya ada dorongan untuk melakukan, menghasilkan dan memberi yang terbaik bagi orang banyak. Sebab, karyanya bukan semata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang banyak. Itulah yang niscaya mendorongnya untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi, dan karena itu selalu ingin belajar dan memperbaiki diri. Dengan begitulah ia niscaya berkembang menjadi pemimpin sejati: bukan hanya berkompeten, tetapi juga berkarakter baik dan bermoral terpuji.