CLOSE
REFORMATA.COM
YouTube Facebook Twitter RSS

Konsultasi Hukum

Kekuatan Surat Perjanjian Bermaterai

Author : Dr Anan Sylviana | | View : 8899

Adik saya menanamkan modal sebesar Rp 10 juta pada temannya yang mengelola suatu bisnis. Sayang, apa bentuk usaha bisnis itu tidak dijelaskan oleh adik saya. Hanya, temannya itu berjanji akan memberi uang sebesar Rp 400 ribu setiap bulan sebagai komisi atas hasil yang diperoleh selama penanaman modal yang lamanya empat tahun itu. Setelah empat tahun, seluruh modal adik saya dikembalikan utuh. Perjanjian kerja sama ini mereka tuangkan di atas kertas segel bermaterai.

Terus terang, saya sangat khawatir dan menyesalkan kenekatan adik saya itu. Sudah  hampir dua tahun berjalan, saya tidak pernah mendengar berita tentang perkembangan bisnisnya itu. Saya takut, adik saya kena tipu, uang yang dia kumpulkan selama tiga tahun itu amblas. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh kekuatan hukum sehelai surat perjanjian dalam kertas bermaterai? Terimakasih atas jawaban Pak Paulus.

Jose Rizal Medan, Sumatera Utara

-------------------------------------------------------------

Saudara penanya...
Memang lidah tak bertulang tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji lain di bibir lain di hati...Tampaknya ini bukan sekadar lagu tetapi pengalaman hidup penulis yang coba diung-kapkan mengenai janji . Dan hal ini juga tampaknya dialami oleh adik Anda, walaupun saya belum melihat secara jelas apakah memang ada atau tidak ada masalah ingkar janji dalam per-masalahan yang dihadapi oleh adik Anda.

Dalam dunia hukum, perjanjian adalah salah satu bentuk per-ikatan. Secara umum, yang di-maksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum (me-ngenai harta benda/objek perikatan) antara dua orang, di mana pihak yang satu diberi hak untuk menuntut benda, sedang-kan pihak yang lain diwajibkan untuk memenuhi tuntutan atas benda tersebut.Jika diseder-hanakan, definisinya kurang lebih adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk me-laksanakan/memenuhi suatu presensi tertentu.  Bisa berbentuk  pinjam-meminjam,hutang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lain.  Dan perikatan itu ada yang bersumber dari persetujuan/perjanjian dan ada yang bersumber dari undang-undang.

Nah, jika dilihat apa yang dilakukan oleh adik Anda, memang termasuk dalam perikatan, karena ada dua pihak yang saling me-ngikatkan diri/berjanji. Pihak yang satu menjanjikan untuk mem-berikan sesuatu, dan pihak lain berhak untuk menerima hasil atas pelaksanaan kesepakatan yang dibuat.  Sayangnya, sampai saat ini kita (Anda dan saya) belum membaca perjanjian tersebut, sehingga dapat mengetahui secara jelas apa isi perjanjian itu. Juga, dari penjelasan Anda, kita tidak tahu persis apakah perjanjian itu sudah mulai dilaksanakan atau belum? Maksudnya apakah pembayaran tiap bulannya sudah dilaksanakan atau belum.

Sebelum menjelaskan masalah Anda lebih lanjut, mungkin perlu saya jelaskan apa yang menjadi dasar sah atau syarat sahnya suatu perikatan, yang meliputi:

  1. Keinginan bebas dari para pihak
  2. Kecakapan dari orang yang memuat perjanjian
  3. Adanya sesuatu (objek) yang diperjanjikan, dan
  4. Adanya sebab yang halal

Secara sederhana, saya coba terangkan maksudnya sebagai berikut: Pertama, yang dimaksud dengan keinginan bebas adalah bahwa masing-masing dalam berkehendak melaksanakan per-ikatan di luar paksaan, ancaman dan segala tipu daya.  Dalam praktek kita menemukan ada orang-orang tertentu yang mem-buat perikatan karena berada di bawah tekanan. Misalnya jika suatu perjanjian tidak dibuat, maka aib seseorang akan dibuka, atau jika tidak dibuat suatu perjanjian ke-luarga akan mengalami sesuatu hal yang membahayakan.  Tetapi ti-dak termaksud ke dalamnya jika seseorang mengatakan jika sesuatu perjanjian tidak di-laksankan, maka suatu perkara akan diajukan ke muka pengadilan, hal ini tidak termaksud ancaman, tetapi upaya untuk membela diri.

Hal kedua, perjanjian harus dibuat oleh orang-orang yang secara hukum dianggap cakap un-tuk melakukan tindakan hukum.  Dalam hukum Indonesia ada beberapa orang yang dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri, sehingga harus diwakili, misalnya mereka yang di bawah umur, mereka yang berada dalam pengawasan (karena cacat, boros, dll) dan perempuan yang telah kawin,(sekalipun dalam per-kembangan sudah ada perubahan namun peraturan ini tetap bias gender, di mana jika sesorang pe-rempuan membuat perjanjian harus sepengetahuan suaminya).

Ketiga, adanya suatu objek. Yang dimaksudkan di sini bukanlah sesuatu yang fiktif, tetapi suatu objek atau tujuan perjanjian yang nyata.Yang terakhir, yang di-maksud dengan hal yang halal ada-lah sesuatu yang diperjanjikan ti-dak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kaidah moral dan norma-norma yang berlaku umum sebagai kebiasaan serta peraturan undang-undang.

Tampaknya jika melihat secara sepintas apa yang Anda utarakan, maka bentuk perjanjian yang dibuat oleh adik Anda adalah perjanjian bagi hasil. Apakah perjanjian itu sah atau tidak, kita bisa melihat dari apakah syarat sah-nya perjanjian dipenuhi atau tidak.  Jika sudah dipenuhi maka perjanjian ini sah, dan secara hu-kum disebut sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mengikat bagi para pembuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali kecuali disepakati oleh para pihak yang terlibat, atau ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan dituang-kannya perjanjian tersebut dalam perjanjian tertulis dan ditanda-tangani di atas meterai, maka jika tidak ada syarat-syarat sahnya perjanjian yang dilanggar, maka perjanjian ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.  Jika syarat-syarat tersebut tidak di-penuhi maka perjanjian tersebut menjadi cacat dan dapat di-batalkan oleh hakim.

Yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana jika ternyata teman adik Anda tidak melak-sanakan kewajibannya? Pertama-tama kita lihat, apakah dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausul penyelesaian sengketa? Jika dimuat maka kita harus mengikuti apa yang dimaksudkan oleh klausul tersebut. Apakah di-pilih penyelesaian melalui  peng-adilan, lewat arbitrase, ataukah cara-cara lain. Jika tidak ada maka langkah awal untuk menye-lesaikan permasalahan yang muncul lewat mediasi atau musyawarah.  Jika tidak  terdapat kesepakatan dapat ditempuh penyelesaian lewat pengadilan negeri tempat per-janjian tersebut dibuat, atau perjanjian di-laksanakan.

Yang harus dicermati ke depan dalam membuat perikatan adalah memerhatikan dengan cermat setiap klausul dalam perjanjian sebelum menandatanganinya, baik hanya di atas kertas ber-meterai maupun di hadapan notaris, sehingga Anda paham dan menguasai perjanjian yang Anda buat.*

Comments

Lainnya

Arsip :2014201320122011201020092008
Mata Hati
ilustrasi pendeta.jpg
Menapak tilas pelayanan Mikha bin Yimla, sang nabi yang sendirian karena mengatakan kebenaran, sangatlah menarik. Dalam rencana penyerbuan raja Aram untuk ..
Konsultasi Teologi
kekecewaan-hidup.jpg
Follow Twitter bigmansiraitCHARLIE yang dikasihi Tuhan, memahami hidup ini secara utuh bukan hal yang mudah, apalagi untuk mengerti secara tuntas apa yang ..
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2004-2014 Tabloid Reformata. All rights reserved . Visit: 16.859.311 Since: 14.11.05
Online Support :