MERENUNGKAN KEMBALI HARI PENDIDIKAN KITA

Author : Kontributor | Mon, 2 May 2016 - 13:36 | View : 697

Oleh: Ashiong P. Munthe

Pada saat hari pendidikan nasional tiba, yaitu 2 Mei, maka kebiasaan rutin yang sering dilakukan adalah acara seremonial dengan upacara bendera yang diiringi pidato singkat dari pemimpin upacara. Upacara ini biasanya hanya diselenggarakan oleh sekolah, kampus atau instansi tertentu yang bergelut di dunia pendidikan. Itupun jikalau memiliki kemauan, kalau tidak berarti upacara bendera tidak dilaksanakan.

Tidak ada yang salah memang dari perayaan hari pendidikan secara seremonial yang diiringi dengan narasi-narasi berupa pidato dan sejenisnya. Namun, masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah perayaan secara seremonial maupun narasi pidato.

Jika kita telisik dalam fakta dan kenyataan, bahwa masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Masih jauh panggang dari api. Apa yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD ‘45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa belumlah tiba di pintu gerbang “kemerdekaan”. Dengan demikian, hakekat pendidikan sejatinya bukan hanya hadir dalam pidato-pidato yang menarik dan memukau.

Pendidikan juga bukan sekedar kumpulan kurikulum, rencana pembelajaran maupun tumpukan materi-materi ajar dan ujian ini dan itu, yang seolah-olah, peserta didik disibukkan dengan agenda dan siklus sistem yang sudah dirancang. Pendidikan harus dipandang dari sisi fakta dan pengalaman yang harus terus digali dan dijabarkan yang muaranya adalah mampu memecahkan masalah.

Untuk mampu memecahkan masalah, maka peserta didik harus dilatih untuk dapat memahami dan mengklasifikasikan setiap permasalahan yang ada. Baik masalah yang dikondisikan maupun masalah yang terjadi secara alamiah. Dengan demikian pendidikan harus diartikan sebagai sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan, bukan dengan cara-cara instan.

Mungkin sebagian diantara kita juga menganggap, bahwa jika berbicara tentang pendidikan, maka yang ada dibenak adalah hanya sekolah dan guru. Pikiran demikian tidaklah sepenuhnya benar, karena pendidikan itu tidak tunggal melainkan multipilar. Di dalamya ada keluarga, institusi pendidikan (sekolah dan kampus), lembaga keagamaan, pemerintah (termasuk lembaga negara lainnya), media (elektronik dan cetak) dan masyarakat luas.

Seluruh pilar tersebut memiliki keterpaduan dan keterkaitan yang berperan sebagai pendidik. Peran tersebut, bisa secara langsung maupun tidak langsung dan pilar-pilar pendidikan tersebut bisa menjadi acuan untuk ditiru, dicontoh, atau menjadi rekomendasi. Dengan demikian, tidak ada lagi dalil bahwa urusan pendidikan hanyalah urusan tunggal lembaga pendidikan formal semata. Semua harus berperan sebagai agen pendidik sesuai kapasitasnya masing-masing.

Mungkin ada juga yang memahami bahwa perayaan hari pendidikan itu hanya dikhususkan bagi lembaga pendidikan formal saja, misalnya sekolah, kampus atau hanya gawean Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenristek Dikti saja. Sebenarnya jika mengacu pada pilar pendidikan yang sudah diuraikan di atas, maka sesungguhnya hari pendidikan merupakan milik semua kalangan, tidak eksklusif milik institusi pendidikan saja.

Demikian juga undang-undang kita, misalnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan ada 3 (tiga) bagian, yaitu; pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pernyataan ini semakin memperkokoh bahwa hari pendidikan itu adalah milik kita bersama.

Jika berbicara mengenai ketimpangan pendidikan antara teladan dan teori, maka kita bisa melihat fakta yang terjadi, yaitu bahwa banyak oknum yang seharusnya menjadi panutan, justru memerankan peran yang bertentangan dari hakikat pendidikan tersebut. Misalnya ada banyak pejabat negara yang terlibat korupsi, seperti anggota DPR, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan masih banyak lagi.

Tidak hanya pejabat negara ternyata yang tersandung korupsi, ada juga guru besar di bidang hukum, guru besar bidang ekonomi dan guru besar dibidang lainnya. Begitu juga tokoh agama, tokoh muda, tokoh tua maupun tokoh masyarakat dan para pengusaha. Seharusnya mereka-mereka ini menjadi teladan, namun justru tersandung korupsi. Padahal di sisi lain, di  sekolah, di kampus-kampus maupun di instansi pendidikan lainnya sangat gigih mengajarkan anti korupsi, namun telada yang di praktekkan justru jauh berbeda.

Belum lagi sikap oknum guru atau pengajar yang secara sengaja berlaku bejat terhadap peserta didiknya. Guru menyetubuhi siswinya sendiri dengan janji-janji yang “menggiurkan”. Ada juga oknum guru yang melakukan hubungan intim di ruang Laboratorium Komputer (Labkom) yang sering disaksikan para siswa-siswinya pada saat jam kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Ada juga dosen yang diduga berbuat asusila terhadap seorang mahasiswinya saat melakukan bimbingan skripsi.

Belum lagi oknum guru menjadi pengedar narkoba dengan konsumenya adalah siswa-siswanya sendiri. Bahkan seorang dosen Fakultas Hukum justru terlibat pesta sabu dengan mahasiswanya di sebuah hotel. Miris dan mengerikan memang prilaku demikian. Padahal sejatinya oknum-oknum tersebut seharusnya menjadi pengayom, panutan dan teladan.

Kekerasan pada anak dalam keluarga juga menjadi sesuatu yang tidak asing untuk ditemui di tengah masyarakat kita. Ada penyiksaan terhadap anak kandung, penyiksaan terhadap anak tiri, penyiksaan terhadap siswa di sekolah. Bahkan bullying yang yang semakin merajalela yang dilakukan guru terhadap siswanya atau antar siswa.

Sekolah juga diperlakukan, oleh sebagian kalangan swasta, sebagai industri untuk memperkaya diri sendiri maupun demi kepentingan perusahaannya. Sekolah bukan tempat untuk mengasah kompetensi semata, tetapi tempat untuk bisa “unjuk gengsi” bagi orang tua dan bagi sekolah untuk meraup keuntungan besar. Sekolah berubah menjadi pasar. Demikian juga nasib ijazah, diperjual belikan seperti kacang goreng.

Media televisi juga demikian terlalu mementingkan rating ketimbang edukasi. Tak peduli muatan yang disodorkan kepada penonton, apakah memiliki konten mendidik atau tidak, yang penting banyak penontonnya. Berita yang disajikan juga demikian, hanya menyuarakan kepentingan pemilik stasiun televisi. Tidak peduli apakah salah atau benar isi beritanya, yang penting ada berita yang disiarkan. Tontona anak-anak juga demikian, tidak mengedepankan pendidikan.

Media cetak dan elektronik tidak ketinggalan juga, turut ambil bagian dalam hal ini, yaitu banyak berita yang disodorkan secara tidak akurat atau menghilangkan prinsip cover both side. Hal-hal demikian lumrah dipertontonkan, sehingga media cetak dan elektronik turut andil untuk membuat masyarakat semakin tidak cerdas dan kritis.

Minimnya keteladanan dan minimnya prilaku mendidik dari pilar pendidikan tersebut, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi generasi penerus bangsa ini. Perlu penyadaran global dan revolusi mental yang komprehensif dan terintegrasi, agar seluruh elemen bangsa, khususnya pilar pendidikan, memiliki misi yang sama. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mudah-mudahan melalui perenungan ini, cara pandang kita tentang pendidikan bukan lagi sekedar urusan orang tua, sekolah, dan kementerian semata, tetapi semua pihak harus terlibat sebagai pendidik demi meyongsong Indonesia yang lebih hebat. Semoga!

* Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan.

*Nick Irwan

Komentar

Top