Sekolah Lumbung Transformasi Bangsa

Author : Kontributor | Tue, 3 May 2016 - 15:25 | View : 675

Oleh: Ashiong P. Munthe

Sekolah merupakan wadah untuk membentuk karakter siswa sekaligus ujung tombak pembangunan bangsa. Oleh karena itu sekolah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dalam pengawasan, pembinaan dan pengelolaan. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Pemerintah harus memberi layanan yang memadai kepada pendidik (guru, staff dan kepala sekolah) dan siswa, seperti fasilitas maupun infrastruktur.

Sekedar menyegarkan ingatan publik dengan mengutip kembali pernyataan Anies Baswedan yang berjudul VIP-kan guru-guru kita! ditulis Kamis, 27 November 2014 di harian Kompas. Hal ini menjadi sebuah komitmen pemerintah kepada guru.

Dari tulisan tersebut ada dua bagian pernyataan yang hendak ditekankan, pertama: “Soal guru adalah soal masa depan bangsa. Di ruang kelasnya ada wajah masa depan Indonesia”. Gurulah kelompok yang paling awal tahu potret masa depan dan gurulah yang bisa membentuk potret masa depan bangsa Indonesia. Cara sebuah bangsa memperlakukan gurunya adalah cermin cara bangsa memperlakukan masa depannya!”.

Kutipan kedua adalah “dengan sertifikasi guru telah terjadi perbaikan kesejahteraan, tetapi ada konsekuensi administratif yang sering justru merepotkan guru dan perlu dikaji ulang”.

Pada dasarnya saya setuju bahwa guru harus di VIP-kan. Hal ini sangat indah dan sangat menjanjikan. Namun, apabila melihat kenyataan guru saat ini belumlah tiba pada harapan dan komitmen tersebut. Pengelolaan pendidikan kita masih carut-marut dan masih banyak guru yang belum terfasilitasi dengan baik dalam hal kemampuan apalagi dalam pembinaan. Guru perlu difasilitasi dengan kemampuan yang mumpuni bukan sekedar memberi kebijakan.

Ada pernyataan menteri pendidikan dan kebudayaan yang meminta para guru lebih melek informasi dan media massa agar bisa ditularkan kepada muridnya (Kompas.com, 15/6/2015). Sekarang pertanyaanya adalah apakah guru-guru sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk melek informasi dan media massa secara baik? Apakah ada pelatihan untuk itu? Pemerintah tidak sekedar berwacana namun harus ada solusi kongkret atas masalah yang dihadapi guru.

Tata kelola pengawas dan pembina sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah juga perlu pembenahan, agar fungsi pengawas dan pembinaan bisa berjalan dengan baik dan maksimal kepada guru maupun sekolah. Di banyak tempat, para pengawas dan pembina sekolah hadir sebagai sosok yang ditakuti karena dianggap hanya menjalankan fungsi pengawasan semata tanpa pembinaan.

Pengawas sekolah juga lebih banyak beraudiensi dengan kepala sekolah, koordinator kurikulum atau wakil kepala sekolah saja, setelah audiensi itu selesai, sudah, pengawas tersebut kembali ke kantornya. Sangat jarang ditemukan pengawas sekolah mau melakukan audiensi dengan guru maupun siswa, apalagi masuk dalam kelas saat guru-guru sedang mengajar. Ironis bukan!

Tugas dan fungsi pengawas sejatinya memberikan pendampingan, pengarahan dan pengayoman terhadap guru-guru dan atau sekolah. Pengawas bukan hanya sekedar datang untuk menjenguk sekolah, tetapi harus mau berbaur dengan guru-guru untuk bertukar informasi dan pengetahuan tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Pengawas juga harus bisa akrab dengan guru-guru maupun pendidik lainnya.

Pengawas sekolah perlu mengobservasi langsung guru-guru yang sedang mengajar dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap guru-guru mengenai pelaksanaan pedagogi (kemampuan mengajar). Segala kekurangan dan kelemahan yang ditemukan bukan untuk dijustifikasi atau dihakimi, melainkan sebagai supervisi agar ada koreksi dan perbaikan terhadap mutu pembelajaran tersebut.

Pengawas sekolah juga harus bisa berkomunikasi dengan siswa untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai ketercapain pembelajaran yang sudah berlangsung. Dengan demikian sistem kontrol sekolah dapat berjalan dengan baik.

Kompetensi pengawas juga harus bisa menjawab kebutuhan guru dan sekolah, misalnya pengawas harus mampu memberikan pelatihan terhadap guru-guru yang dianggap perlu pengembangan. Jika dirasa tidak cukup pelatihan, maka pengawas sekolah dapat memberi rekomendasi agar guru mau dan bersedia menempuh jalur pendidikan lanjut dengan beasiswa pemerintah.

Dengan demikian, pengawas sekolah tidak boleh buta dalam hal administrasi pendidikan, teknologi pembelajaran dan kebijakan pemerintah. Namun tidak cukup sekedar memahami secara teori saja, tetapi harus pernah mengaplikasikannya. Oleh karena itu, syarat menjadi pegawas sekolah harus pernah mengajar dalam kelas, pernah menjadi kepala sekolah atau koordinator kurikulum.

Hal ini dilakukan agar  tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan bisa berjalan dengan baik. Jika pengawas hanya sekedar berlatar belakang sarjana pendidikan semata dan tidak melalui tahapan yang sudah disebutkan di atas, maka sistem pengawasan dan pembinaan tidak akan dapat menyelesaikan masalah, tetapi justru menciptakan masalah baru.

Kembali pada kutipan kedua dari pernyataan menteri di atas, bahwa sertifikasi guru telah terjadi perbaikan kesejahteraan, tetapi di wilayah Tangerang masih ada beberapa guru yang belum bisa memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Padahal guru-guru tersebut sudah mengajar sejak tahun 2006 hingga sekarang. Artinya, aktif mengajar sudah selama 9 tahun.

Pemerintah harus menyikapin hal ini dengan bijak dan serius, karena tanpa memperoleh NUPTK, maka guru tersebut tidak akan mungkin bisa ikut dalam uji kompetensi guru (UKG). Padahal untuk mendapat sertifikasi guru harus melalui UKG.

Pembenahan kesejahteraan guru juga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dana pendidikan yang dikeluarkan dari APBN dan APBD sebesar 20 persen harus bisa mengakomodir kebutuhan seluruh unsur pendidik, baik dalam hal fasilitas, pelatihan dan pemberdayaan. Tidak cukup hanya sertifikasi. Harus ada jenjang yang harus diraih dengan pemberian reward tertentu. 

Jika sekolah memang benar merupakan lumbung transformasi bangsa, maka pemerintah harus benar-benar memerhatikannya dan tidak setengah hati. Pada dasarnya pendidikan itu adalah kawasan “suci” yang harus diperlakukan secara “suci” pula.

Tidak boleh ada intrik politik dari pemangku kebijakan di sana. Tidak boleh sekolah menjadi ajang coba-coba kurikulum yang hanya untuk kepentingan sesaat saja. Semoga pemerintah semakin bijak dalam mengelola sekolah sebagai lumbung transformasi bangsa.

*Penulis adalah pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan UPH

*Nick Irwan

Komentar

Top