Isu HAM Papua Dibahas PBB, Ini Tanggapan PGI

Author : Ronald | Wed, 5 October 2016 - 20:10 | View : 484
Tags : Ham Papua Pgi

Reformata.com Jakarta. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua belakangan ini kembali menjadi sorotan masyarakat Internasional, seiring dibawanya permasalahan tersebut ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akhir September lalu. Beberapa Negara di wilayah Pasifik meminta agar Indonesia menuntaskan permasalahan HAM di Papua, dan segera mendapatkan reaksi keras dari perwakilan tetap Indonesia di PBB. Menanggapi hal itu Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pun angkat bicara.

“PGI memahami keberatan pemerintah Indonesia atas pernyataan Negara-negara asing, tetapi PGI juga tidak setuju dengan intervensi campur tangan Negara asing di Indonesia. Ketidaksetujuan itu bukan berarti mengabaikan fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua yang terjadi mulai dari tahun 1992 sampai hari ini, membuat masyarakat Papua semakin hari semakin tidak percaya kepada Negara Indonesia,” ujar Sekretaris Eksekutif PGI Bidang Perdamaian dan Keadilan, Pendeta Henrek Lokra, di Grha Oikumene, Jakarta Pusat (5/10), saat Konferensi Pers dengan topik ‘Solusi Papua Tanah Damai’.

Henrek menambahkan, PGI juga melihat bahwa persoalan HAM merupakan masalah universal. Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah Indonesia tidak bisa menutup mata saat masyarakat Internasional menyoroti pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya Papua.

Sementara itu pendiri Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan bahwa semua masyarakat Indonesia sepakat bahwa perdamaian di Papua harus terus dijaga. Oleh karenanya, Ray mengarisbawahi, cara-cara kekerasan harus segera ditinggalkan saat pemerintah mengambil langkah pendekatan terkait masalah Papua.

“Kita semua punya komitmen bahwa dari Sabang sampai Merauke itu satu kesatuan yang dilindungi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan bukan prinsip kekuasaan,” papar Ray.

Lebih lanjut Ray mengatakan bahwa Negara mesti memanusiakan manusianya tanpa pilih kasih.

“Dengan tegas kita mengatakan semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali harus dimanusiakan oleh Negara ini, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Papua,” tutupnya.

Komentar

Top