Pernyataan Penilaian Dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Author : Redaksi | Tue, 22 November 2016 - 15:35 | View : 498

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Nomor: 37/PPR-DP/X1/2016

tentang

Pengaduan Pdt. Dr. Yeyasa Pariadji terhadap Reformata.com

 

Menimbang :

  1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Law Office Juniver Girsang & Partners sebagai kuasa hukum dari Dr. Yeyasa Pariadji (selanjutnya disebut Pengadu) tertanggal 21 September 2016 terkait berita media online Reformata.com berjudul “Pdt. Pariadji Sebut Ahok Pemimpin Busuk” yang diunggah pada hari Jumat 8 Januari 2016 pukul 13:05 WIB (selanjutnya disebut Teradu).
  2. Bahwa Pengadu menyatakan berita yang diadukan telah menghina dan mencemarkan nama baik Pengadu karena telah memuat berita yang telah memfitnah Pengadu.
  3. Bahwa Dewan Pers telah mengundang Pengadu dan Teradu untuk klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, pada Kamis 27 Oktober 2016.

 

Mengingat :

  1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3 /Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan", sedangkan ayat (2) menjelaskan "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".
  2. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers menyebut “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Memperhatikan :

  1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
  2. Pemberitaan Teradu yang diadukan Pengadu tidak berimbang, tidak melakukan uji informasi dan beropini menghakimi serta narasumber beritanya tidak jelas karena berasal dari blog yang alamatnya tidak terveriflkasi. Berita Teradu telah membuat Pengadu menjadi sasaran kebencian oleh anggota masyarakat yang bereaksi terhadap pemberitaan tersebut. Berita Teradu juga telah membuat dampak negatif dan menimbulkan keraguan dari para anggota jemaat Pengadu yang selalu mempertanyakan kebenaran pemberitaan tersebut.
  3. Teradu telah mencabut berita yang diadukan Pengadu sehingga melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/2012).
  4. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 3 November 2016 di Manado Sulawesi Utara mengenai Pengaduan Pdt. Dr. Yeyasa Pariadji terhadap Reformata.com.

 

Memutuskan :

  1. Berita yang dimuat Teradu melanggar Pasal l , 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, sumber tidak jelas, tidak berimbang, tidak uji informasi dan beropini menghakimi.
  2. Teradu melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/2012) karena mencabut berita yang diadukan oleh Pengadu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
  3. Teradu terindikasi melanggar asas praduga tak bersalah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers.

 

Rekomendasi :

  1. Pengadu mengajukan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat dua minggu setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
  2. Teradu wajib memuat Hak Jawab Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Hak Jawab tersebut dimuat selambat-lambatnya I x 24 jam sejak diterima yang ditautkan dengan berita yang diadukan, disertai penjelasan, sebagaimana diatur di dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012).
  3. Teradu wajib memuat dan menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers di media Teradu sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 3/2013).
  4. Pengadu dan pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menggunakan UU No. 40/1999 tentang Pers.

Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

 

Jakarta, 07 November 2016

 

Yosep Adi Prasetyo

Ketua

Menunjuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 37/PPR-DP/X1/2016, kami Redaksi Reformata Online Meminta Maaf kepada Pdt. Yesaya Pariadji dan Pembaca atas hal ini, dan menyediakan ruang Hak Jawab bagi Pengadu sesuai dengan UU Pers yang berlaku.

Komentar

Top