Sumbangsih Pemikiran, GMKI Sambangi Kepala Kantor Staf Presiden

Author : Nick Irwan | Sun, 12 March 2017 - 23:45 | View : 247

Reformata.com, Jakarta- Pengurus Pusat GMKI bertemu Teten Masduki untuk menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat di daerah serta rekomendasi pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa persoalan tersebut antara lain terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, korupsi, narkoba, persoalan Timur Tengah, agraria, maritim, dan birokrasi.

"Apa yang kami sampaikan merupakan sumbangsih pemikiran dari puluhan cabang GMKI. Harapannya persoalan ini jangan menjadi masalah yang turun temurun, tetapi harus kita putus mulai dari sekarang. Ini juga menjaga marwah dan meningkatkan kewibawaan negara kita ini," tutur Sahat.

Sahat menyampaikan, persoalan paling utama adalah pendidikan. Pemerintah harus memberikan rasa nyaman bagi para pelajar, meningkatkan kualitas guru, supaya anak muda Indonesia semakin mampu untuk bersaing.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan, saat ini pengangguran di Indonesia sangat banyak. Hal ini dikarenakan skill dan kemampuan yang masih kurang dan kompetensi yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan.

"Kita melihat masih banyak sekolah-sekolah yang rubuh, bocor, banjir, dan lain-lain, juga anggaran pendidikan yang terlalu banyak ke pendidikan tinggi, padahal saat ini kita butuh lebih banyak lulusan vokasional, seperti di Eropa. Mahasiswa juga harus mampu bersaing dan juga jangan mau terprovokasi oleh berita-berita hoax," ujar Teten.

Teten menyampaikan, dalam konsep besar poros maritim, pemerintah fokus dalam memperbaiki jalur pelayaran, membuka trayek-trayek laut yang baru, membangun pelabuhan dan bandara. Hal ini akan meningkatkan percepatan transportasi dan pengangkutan hasil bumi.

"Persoalan gizi saat ini indonesia masih sangat jauh dari harapan. Rata-rata rakyat Indonesia hanya mengkonsumsi 3 kg daging sapi per tahun dan hanya 2 sendok susu per hari. Ini sangat jauh dibandingkan negara-negara di Eropa bahkan di Asia Tenggara. Hal ini sangat memprihatinkan, karena banyak masyarakat Indonesia lebih memilih membeli kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya, seperti rokok, pulsa atau kuota, dan lainnya," tutur Teten.

Teten berharap GMKI dan mahasiswa lainnya dapat mengawal dan berkontribusi demi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dalam pertemuan ini, beberapa rekomendasi pemikiran yang disampaikan oleh PP GMKI, antara lain:

1. Dengan semangat reforma agraria, pemerintah harus memberikan jaminan kepemilikan dan pengelolaan lahan bagi rakyat terkhusus di kawasan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri.

2. Pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan rekruitmen guru, proses penerimaan guru harus dilakukan secara lebih ketat, terpisah dari rekrutmen Aparat Sipil Negara. Pemerintah harus merekrut guru yang sudah kompeten, bukan merekrut guru yang tidak kompeten, setelah itu baru disertifikasi. Program Beasiswa Kemenpora harus dibesarkan porsinya kepada pemuda-pemudi yang fokus dalam kegiatan kebangsaan, program beasiswa harus diberikan juga kepada bidang eksakta, serta bidang sosial yang lainnya.

3. Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan di era orde baru, Peraturan Menteri Tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan pembentukan Badan Kerjasama Kemahasiswaan yang mengakibatkan organisasi ekstra kampus sulit mendapatkan ruang aktivitas di dalam kampus. Organ ekstra seharusnya diberikan ruang di dalam kampus khususnya dalam mendorong lahirnya pemuda-pemudi nasionalis dan membendung gerakan radikal yang semakin marak di kampus. Karena musuh bersama mahasiswa dan pemerintah saat ini adalah paham Anasionalis.

4. Pemerintah harus menempatkan perhatian lebih pada pembangunan poros maritim, khususnya tol laut dan kawasan industri harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas komoditi lokal serta pertanian, peternakan, jasa, dan lain-lain. Pemerintah harus meningkatkan kualitas dari masyarakat lokal melalui SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga-lembaga pelatihan, dan membangunnya di daerah-daerah sesuai kebutuhan lokal.

5. Terkhusus untuk daerah Papua dan NTT, pemerintah perlu memperhatikan peningkatan gizi untuk ibu hamil dan bayi baru lahir, sehingga memiliki gizi yang baik untuk mendukung lahirnya pemuda-pemudi yang sehat dan cerdas.

6. Pemerintah pusat harus dapat mendesak pemerintah daerah yang memiliki objek wisata, terkhusus objek wisata prioritas seperti Kawasan Danau Toba, untuk membuat peraturan-peraturan daerah (Perda) yang mendukung pelestarian budaya lokal.

7. Pembangunan blok Masela jangan menjadi Freeport kedua, oleh karena itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dan memberi ruang dan jaminan bagi aktivitas perekonomian masyarakat lokal.

8. Daerah-daerah tambang yang mengambil hak ulayat seperti Freeport yang saat orde baru banyak diberikan dalam kontrak dengan perusahaan asing harus ditinjau kembali dengan memperhatikan hak ulayat.

9. Pemerintah harus melibatkan dan mendukung pemuda lintas agama dalam upaya mendidik dan menghasilkan pemuda-pemudi bangsa yang Nasionalis.

Dalam kesempatan ini juga, PP GMKI mengundang Teten Masduki untuk hadir dan memberikan materi dalam acara Simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim dengan tema ”Rakyat Berdaulat Atas Tanah Air Indonesia” yang akan dilaksanakan di Bengkulu pada tanggal 7-8 April 2017 dan dihadiri perwakilan anggota GMKI dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Undangan ini langsung ditanggapi positif oleh Teten Masduki, dan beliau berjanji akan hadir dalam acara Simposium ini.

Komentar

Top