Boni Hargens: Jokowi Seratus Persen Benar, Agama Harus Dipisahkan Dari Politik

Author : Nick Irwan | Sat, 1 April 2017 - 18:05 | View : 158

Reformata.com, Jakarta- Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa agama mesti dipisahkan dari politik mendapatkan perhatian khusus dari tokoh muda sekaligus pengamat sosial-politik Indonesia, Boni Hargens. Boni menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden ketika meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (24/3/2017) itu Seratus persen benar, karena mencampuradukkan urusan agama dan politik berpotensi membidani tumbukan sosial dan pertikaian mendatar atau konflik horizontal.

“Kalau kita mau jujur, keindonesiaan kita saat ini justru sedang bergerak ke arah titik nol kalau kelompok politik berjubah agama terus dibiarkan melakukan provokasi politik dengan memakai bahasa dan simbol agama. Pernyataan Presiden adalah peringatan yang bena tentang imaginasi keindonesiaan kita yang belum utuh. Boleh jadi, Max Lane (2008) benar, bahwa kita belum selesai sebagai bangsa (the unfinished nation). Evolusi keindonesiaan belum tuntas dari semangat antikolonial menuju semangat nation building yang semestinya ditandai adanya tansformasi sosial dan politik dalam mewujudkan cita-cita teleologis berbangsa dan bernegara,” tulis Boni dalam rilisnya yang diterima Reformata, Jumat (31/3/2017).

Boni juga menjelaskan bahwa Keindonesiaan merupakan identitas kebangsaan yang tunggal dan dibangun secara sadar dari kebinekaan suku , agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, kesadaran itu pula yang menjadi penyebab Piagam Jakarta hasil rumusan Tim Sembilan pada 22 Juni 1954 dikoreksi oleh Muhammad Hatta, setelah sang proklamator itu bersepakat denngan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.

“Saat ini kita melihat adanya bahaya yang serius karena ada kelompok yang berteriak menghidupkan lagi Jakarta Charter. Rizieq Shihab dan kelompoknya belakangan ramai berteriak untuk menghidupkan lagi Piagam Jakarta. Kita bisa pastikan bahwa target mereka adalah mengubah Pancasila dengan sesuatu yang lain,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut Boni mengatakan Republik Indonesia berdiri dan dirancang oleh para Pendirinya dalam bingkai demokrasi. Ia kemudian menjelaskan bagaimana sekularisasi yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 tidak serta-merta menegasikan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Pada prinsipnya, lanjut Boni, sekularisasi hanya menertibkan otonomi agama dalam ruang privat karena ruang public adalah murni politik (urusan Negara).

“Logika ini yang hendak diperkuat oleh Presiden dalam pernyataan Beliau tadi. Bahwa Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah minoritas ataupun mayoritas. Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat dimana kita menimba kebijaksanaan untuk membangun habitus keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila,” kata Boni.

Boni kembali menjelaskan, sejak awal Islam telah menjadi unsur penting yang turut membentuk hakikat nasionalisme keindonesiaan. Ini ditegaskan oleh Michael Francis Laffan di tahun 2003, dalam karyanya yang berjudul “Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The umma below the winds”.

“Berkaca pada Laffan, ekumenisme agama adalah keistimewaan dalam demokrasi kita. Namun, perjuangan politik agama merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelompok yang mengancam kebhinekaan. Memisahkan agama dan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tentu tak berpretensi menolak peran agama dalam politik, tetapi menolak segala bentuk provokasi dan politisasi agama sebagai taktik untuk berkuasa,” tutur Boni.

Komentar

Top