GMKI: Isu SARA Selama Pilkada Harus Diselesaikan Oleh Gubernur Terpilih

Author : Ronald | Thu, 20 April 2017 - 17:39 | View : 190

Reformata.com, Jakarta- Gegap gempita Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah usai. Kini masyarakat Jakarta kembali menjalankan rutinitasnya seperti sediakala. Selama berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI tak bisa dipungkiri bahwa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang diembuskan oleh sekelompok orang demi menyudutkan etnis atau agama tertentu, selalu dimunculkan. Meresponi hal itu Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyatakan bahwa siapapun yang nantinya terpilih sebagai Gubernur DKI, maka tugas pertama yang menunggunya adalah menyelesaikan pelbagai isu miring dan konflik SARA yang sempat mewarnai pesta demokrasi tersebut.

Jakarta adalah ibukota Indonesia yang dihuni penduduk yang beragam suku, agama, ras, dan golongan. Jakarta adalah wajah Indonesia, bagaimana Indonesia mengelola keberagaman dan perbedaan. Maka berbagai isu miring dan konflik SARA yang menghangat selama proses pilkada harus dapat diselesaikan oleh kepala daerah terpilih dengan menempatkan Pancasila dan UUD 1945 di atas semua golongan,” tulis Pernyataan Sikap PP GMKI Terkait Proses Pilkada 2017 yang diterima Reformata, Kamis siang (20/4/2017).

Dalam Pernyataan Sikapnya yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP GMKI Sahat Martin Philip Sinurat, dan Sekretaris Umumnya Alan Christian Singkali,  dijelaskan pula bahwa PP GMKI meminta agar pemimpin Jakarta mendatang dapat merajut kembali persatuan dari masyarakat Jakarta yang sempat terbelah karena adanya perbedaan pandangan poilitik. Di samping itu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih juga diharap dapat bertindak sebagai pemimpin bagi segenap rakyat Jakarta.

Secara khusus, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih harus menjadi pemimpin dari semua rakyat Jakarta, bukan hanya pendukungnya saja. Tidak ada rakyat yang dinomorsatukan atau dinomorduakan,” imbuh Pernyataan Sikap tersebut.

Lebih lanjut PP GMKI turut mengingatkan segenap elemen bangsa seputar pentingnya menjaga ke-Indonesiaan, khususnya eksistensi Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Melalui pernyataan sikap ini, GMKI juga menegaskan posisi, bahwa GMKI bersama berbagai organisasi lainnya akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal keutuhan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus selalu mengingat konsensus bersama, bahwa Indonesia dibangun oleh semua suku, agama, ras, dan golongan. Konsensus ini harus selalu kita jaga agar negara Pancasila ini dapat berumur panjang hingga ratusan bahkan ribuan tahun ke depan,” tutup Pernyataan Sikap itu.

Komentar

Top