PGLII: Putusan PN Jakarta Utara Terhadap Ahok Bentuk Ketidakadilan

Author : Nick Irwan | Thu, 18 May 2017 - 23:15 | View : 53

Reformata.com, Jakarta- Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLI) menggelar konferensi pers terkait vonis dari Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bertempat di Grha Karmel, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (18/05/2017), PGLII menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara itu menunjukkan ketidakadilan. Dalam sepucuk surat bernomor 052/PGLII-SP/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017, PGLII menilai amar putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara kurang  mempertimbangkan secara sungguh-sungguh segenap hal yang telah dikemukakan oleh Nota Pembelaan pribadi  yang disampaikan BTP maupun Nota Pembelaan berjudul “Terkoyaknya Kebhinekaan” yang disampaikan oleh para penasihat hukum Ahok.

“Berkaitan dengan Ahok, kebetulan memang juga sejak awal anggota PGLII bidang Hukum mengadvokasi sampai saat ini, jadi informasi-informasi yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan itu sangat menggunakan bahasa hukum,” ujar Sekretaris Umum PGLII Pdt. Dr. Freddy Soenyoto M.Th, ketika berbicara kepada awak media dengan didampingi oleh Ketua Umum PGLII Pdt. Dr. Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan PGLII Pdt. Dr. Nus Reimas, dan tim hukum PGLII.

Surat Pernyataan PGLII terkait kasus penistaan agama yang menjerat Ahok berisi 2 poin penting, yakni mengkritisi penerapan hukum terhadap Ahok, dimana Majelis Hakim dinilai kurang mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan alat bukti yang diajukan oleh Ahok secara pribadi maupun melalui tim Penasehat Hukumnya. Melalui pernyataan itu PGLII juga menilai Ahok tidak memiliki niat untuk melakukan penodaan agama tertentu, karenanya sang Gubernur non aktif DKI Jakarta itu telah mengajukan banding atas putusan yang diterimanya.

“Atas dasar itu PGLII menolak dengan tegas terhadap putusan Majelis Hakim tersebut  dan meminta agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara BTP dalam tingkat banding agar mempertimbangan bahwa BTP jelas-jelas tidak ada niat  melakukan penodaan agama Islam dan memutuskan Membebaskan BTP dari segala dakwaan/tuntutan,” bunyi penggalan dari poin pertama Surat Pernyataan tersebut.

Sementara itu terkait perintah penahanan Ahok oleh Majelis Hakim, dijelaskan di poin kedua Surat Pernyataan, PGLII kembali menyampaikan bahwa langkah yang diambil Majelis Hakim justru kontradiktif pertimbangan yang telah dikeluarkan atas Ahok, dimana sang Gubernur non aktif itu dinilai kooperatif sehingga tidak mungkin mengulangi perbuatannya. Pertimbangan Majelis Hakim juga menyebut Ahok tidak mungkin menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Hal inilah yang mendorong PGLII meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menangguhkan penahanan Ahok atau menjadikannya sebagai tahanan kota, mengingat telah ada jaminan dari sejumlah orang antara lain istri dan anak Ahok, adik kandung Ahok, Ketua DPRD DKI Jakarta, Wagub Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah tokoh.

“Hal ini guna menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap BTP yang dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun DUHAM,” tutup Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekum PGLII, itu.

Komentar

Top