Kasus Ahok Mengedukasi Masyarakat Tentang Penegakan Hukum

Author : Kontributor | Tue, 23 May 2017 - 11:13 | View : 177

Reformata.com, Jakarta- Yayasan Komunikasi Indonesia kembali menyelenggarakan Diskusi Serial dengan mengangkat tema "Merajut Kebhinekaan Memperkokoh NKRI", serta subtema "Membedah Putusan Hukum Ahok". Diskusi tersebut berlangsung di gedung Yayasan Komunikasi Indonesia, Matraman, Jakarta Pusat, Senin sore (22/5/2017). Salah seorang pembicara yang hadir, Bivitri Susanti SH., LLM, mengutarakan pandangannya bahwa upaya banding atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok, perlu untuk ditempuh. Langkah tersebut tak lain, sambung Ahli Hukum Tata Negara, itu, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang penegakan hukum di Indonesia.

“Karena menurut saya begini, masalahnya buat saya ini kan beyond Ahok ya, jadi ini soal keadilan. Jadi perlu juga ada banding untuk ‘mengedukasi masyarakat’ loh, bahwa ini ada yang salah dalam penerapan hukum ini,” ujar Bivitri.

Ketika mendengar langsung dari anggota tim Kuasa Hukum Ahok, Rolas Sitinjak, bahwa keluarga Ahok telah memutuskan mencabut memori banding pada Senin (22/5/2017), Bivitri kembali mengatakan keputusan tersebut haruslah dihormati.

“Keputusan pak Ahok dan keluarga harus dihormati. Makanya saya berharap jaksa tetap akan mengajukan banding,” tutur Bivitri lebih lanjut.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini juga sempat mengutarakan kekhawatirannya, soal dugaan masih adanya intervensi politik terhadap kasus Ahok.

“Tetapi kalau memang ini alasannya politik, saya khawatir jaksa pun akan diintervensi politik juga. Karena yang saya dengar, ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut oleh teman-teman wartawan, kerena sebenarnya konstruksi awal jaksa bahkan bukan Pasal 156, Pasal 156a. Konstruksi awal jaksa adalah Undang-Undang ITE. Tetapi kemudian ada instruksi bahwa yang harus digunakan adalah 156 dan 156a, termasuk diubah dakwaannya. Dan karena itulah salah satunya, dalam tuntutannya, kemudian jaksa bilang, penuntut umum bilang, bahwa 156 tidak terpenuhi unsur-unsur dalam pemeriksaan sehingga mereka pakai pasal 156a,” imbuhnya

*Nick Irwan

Komentar

Top