Tindakan Persekusi Membunuh Demokrasi

Author : Redaksi | Wed, 31 May 2017 - 11:06 | View : 204

Geliat politik identitas di negeri ini semakin kuat dan mengakar. Menguatnya politik identitas ini tidak hanya muncul saat pemilihan umum semata, tetapi sudah menjadi trend di akar rumput dengan dalil “membela agama”. Hal ini tercermin dari upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas nama mayoritas dengan label agama tertentu. Tekanan demi tekanan semakin masif dilancarkan. Baik dengan cara mengruduk rumah orang tertentu yang dianggap “menista” ulama, agama maupun organisasi dengan label agama tertentu pula.

Bahkan mereka memaksa untuk membuat surat pernyataan maaf dengan materai enam ribu atau sejenisnya dan dipublikasikan di media sosial dan media online kepunyaan mereka. Jika oknum yang dianggap “menista” tidak mengikuti permintaan mereka, maka oknum tersebut diancam akan dilaporkan kepada polisi dan diproses secara hukum (dipenjara).

Tindakan persekusi ini begitu transparan dan terang-terangan dilakukan. Mereka tidak segan-segan untuk memublikasikan dan mengkampanyekan di media sosial, bahwa mereka sedang berburu oknum yang dianggap menista agama, ulama atau organisasi tertentu. Dengan tindakan demikian, padahal mereka bukan aparat penegak hukum hanya segerombolan oknum, maka menimbulkan banyak tanya, di mana lagi letak kebebasan berpendapat di negeri ini? Bukankah kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mengapa bayang-bayang dominasi mayoritas menjadi momok yang menakutkan? Terlihat bangsa ini terlalu sensitif non rasional.

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggai Hak Asasi Manusia, yang terkandung di dalamya kebebasan berpendapat, harus tetap ada ruang untuk beropini, berpendapat bahkan mengritik. Jika ruang untuk beropini, berpendapat atau mengritik sudah diberangus dengan dalil melindungi agama, ulama dan organisasi, apa lagi dengan gerakan mobokrasi (baca: gerombolan orang banyak), maka tindakan ini adalah tindakan dan upaya membunuh demokrasi secara sistematis di akar rumput. Tidak ada lagi ruang untuk berpendapat atau beropini. Curiga saya, jangan-jangan tulisan inipun akan dipersekusi.

Setiap oknum yang sudah dipersekusi akan mereka viralkan secara masif di media sosial. Tujuannya adalah supaya ada efek jera dan tidak mengulang perbuatannya lagi. Tafsiran saya, ini dilakukan agar membentuk opini publik, bahwa telah banyak “penista agama” yang sudah diburu dan ditangkap sehingga memberi pesan dengan mengatakan: “Anda jangan macam-macam terhadap agama kami. Lihatlah, kami akan memperlakukan Anda seperti ini, jika Anda “menghina” agama, ulama dan organisasi kami”.

Namun, yang sangat mengherankan adalah mengapa kelompok-kelompok tertentu saja yang menjadi sasaran empuk persekusi ini? Ada kesan bahwa gerakan ini adalah gerakan pembungkaman terhadap orang-orang tertentu saja. Misalnya membungkamkan kelompok yang menentang aliran ideologi politik yang sedang mereka perjuangkan. Bahkan upaya pembungkaman terhadap kaum minoritas agar tidak berupaya memperjuangkan “haknya” dan harus tunduk dan takluk di bawah kekuasaan “mayoritas” mereka.

Bila diamati tindakan mereka ini, cenderung intoleran dan sangat tidak toleran terhadap orang yang berbeda pandangan agama, maupun aliran politik. Mereka juga tidak melakukan autokritik pada dirinya sendiri. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dari kelompok mereka ada banyak juga yang melakukan penistaan dan penghinaan terhadap agama atau kelompok masyarakat lain. Bahkan ada juga hasutan untuk berbuat anarkis dan hasutan untuk membunuh oknum atau kelompok agama tertentu.

Disisi lain, memang harus disadari bahwa menghina, mengumbar kebencian dan menghasut orang untuk bertindak anarkis, tidak boleh dilakukan. Sikap demikian harus dilawan dan disingkirkan. Bedakan antara mengkritik dengan menebar kebencian atau menghina agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kritik adalah kecaman atau tanggapan, atau kupasan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, atau pendapat. Sementara menista adalah perbuatan menghina; merendahkan. Jika ada penghina, pengumbar kebencian dan penghasut orang untuk bertindak anarkis, serahkalah kepada pihak yang berwajib. Siapapun itu harus ditindak tegas oleh aparat. Tanpa terkecuali.

Namun, lagi-lagi upaya menafsirkan tentang “penistaan” menjadi sangat lentur seperti karet. Dapat ditarik sesuai keinginan masing-masing. Apa lagi dengan gerakan mobokrasi, akan jauh lebih mudah untuk melibas dan mengganyang orang-orang yang dianggap “menista” menurut persepsi mereka. Sayangnya, justru hal ini yang sedang terjadi. Jangan bunuh demokrasi dengan tindakan persekusi Anda. Berikan ruang untuk berargumentasi dan berbeda pendapat. NKRI sudah final.

 

Ashiong P. Munthe

*Penulis adalah Dosen Tetap di FIP UPH Karawaci

Komentar

Top