Panglima TNI Ajak Media Ingatkan Masyarakat Awasi Pergerakan ISIS

Author : Redaksi | Tue, 13 June 2017 - 14:35 | View : 188

Reformata.com, Jakarta- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak media untuk menjalankan peran sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengawasi sel-sel tidur ataupun pergerakan ISIS di Indonesia. Ajakan itu disampaikan oleh Jenderal Gatot saat memberikan kata sambutan di acara “Buka Puasa Panglima TNI bersama Insan Pers” yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin malam (12/6/2017).

“Saya yakin rekan-rekan media semua sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian yang terbaik hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, supaya kita dapat menyaksikan Indonesia menjadi bangsa pemenang yang akan diwariskan pada anak cucu kita nanti,” ujar Jenderal Gatot.

Dalam kesempatan itu Panglima TNI juga meminta agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan kepada TNI, Polri, maupun aparat Negara lainnya bila menemukan indikasi orang yang tak dikenal di lingkungan mereka. Sedangkan terkait peristiwa penyerangan ISIS di Marawi, Panglima TNI kemudian memberikan keterangan bahwa kejadian itu sudah diprediksinya sejak enam bulan silam. Prediksi itu pula telah ia jelaskan kepada seluruh civitas akademika, saat dirinya bersafari ke sejumlah kampus di Indonesia.

“Berdasarkan data-data intelijen terungkap bahwa Bahrun Naim membentuk Islamic State Asia Tenggara di Filipina Selatan bersamaan dengan peristiwa penculikan-penculikan, termasuk WNI, karena ISIS di Suriah dan Irak sudah tidak aman dan terdesak,” katanya lebih lanjut.

Sebagai wujud antisipasi penyusupan teroris dari Marawi ke Indonesia melalui jalur laut, Panglima menambahkan, saat ini pihak aparat keamanan Indonesia telah menjalin kerjasama dengan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Filipina, guna melancarkan patroli maritim terpadu.

“Ketiga Negara tersebut yang diwakili masing-masing Menteri Pertahanan akan berkumpul di Tarakan pada tanggal 19 Juni 2017 untuk launching Trilateral Maritime Patrol (TMP) INDOMALPHI (Indonesia, Malaysia, Filipina),” ucapnya.

Di penutup, Jenderal Gatot sempat menjelaskan bahwa Undang-Undang Terorisme Nomor 15 tahun 2003 merupakan Undang-Undang Pidana yang dibuat berdasarkan tekanan dari dunia internasional untuk mengungkap peristiwa bom Bali silam. Ia kemudian menyampaikan bahwa jajarannya meminta agar tindakan terorisme harus dipandang sebagai sebuah kejahatan serius.

“Sebelum adanya Undang-Undang Teroris tahun 2003, ada 3 bom meledak, namun setelah adanya Undang-Undang ada sekitar 40 bom yang meledak di wilayah Indonesia. TNI hanya minta kalau teroris itu dinyatakan sebagai kejahatan terhadap Negara,” pungkasnya.

 *Ronald

Editor: Nick

Komentar

Top