APAKAH KRIMINALISASI ITU?

Author : Dr An An Sylviana | Thu, 9 April 2015 - 14:41 | View : 1101
kriminalisasi.jpg

An An Sylviana, SH, MBL

Bpk. Pengasuh yang terhormat,
Beberapa hari belakangan ini, media diramaikan dengan istilah “KRIMINALISASI”. Bahkan dalam berdebatan di Jakarta Lawyers Club istilah itu sempat menghangat dan menjadi perbincangan yang cukup menarik. Sebagai porang awam kami agak binggung bagaimana sesama “Ahli Hukum” bisa saling berbeda dalam menafsirkan istilah “KRIMINALISASI” dimaksud.

Joko – Jakarta

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.
Sering kali istilah Kriminalisasi ini sering diartikan “negative”. Kenyataanya memang demikian, karena Kriminalisasi (criminalization) adalah seuatu proses penilaian terhadap tingkah laku yang sebelumnya dipandang oleh masyarakat sebagai “bukan perbuatan pidana”, tetapi penilaian masyarakat dianggap sebagai “perbuatan pidana” yang seharusnya dijatuhi suatu hukuman pidana. Dan oleh karena itu sering kali tingkah laku yang sebelumnya dipandang oleh masyarakat sebagai “bukan perbuatan pidana” akan segera berakhir setelah dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.

Sebagai contoh banyak korban yang diakibatkan oleh Teknologi Informasi yang disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, namun si korban tidak dapat menuntut orang yang menyalah gunakan Teknologi Informasi tersebut. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) maka mereka yang menyalah gunakan Teknologi Informasi akan dipandang sebagai suatu kejahatan dan dikenakan sanksi hukuman pidana.

Demikian pula dengan penyalahgunaan obat-obatan. Mereka yang menggunakan obat-obatan secara tidak bertanggungjawab, sebelumnya tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat tersebut, tidak saja hanya merugikan si pengguna, melainkan juga merugikan orang banyak, maka perbuatan yang sebelumnya dianggap bukan merupakan perbuatan pidana, berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997 Jo. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Uraian tersebut diatas tidak terlepas dari asas legalitas yang dikenal dengan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali. Asas ini menggaris bawahi bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana tanpa ada hukum yang terlebih dahulu mengatur demikian.

Pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana merupakan suatu asas yang penting, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang, yakni dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Dengan demikian, maka undang-undang itu harus memberikan suatu ancaman hukuman berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum.

Von Feuebach seorang ahli hukum Jerman, mengemukakan tiga ketentuan yakni :
1. Nulla Poena Sine Lege, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
2. Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan, apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;

3. Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya;
Dan kemudian merumuskan adagium “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” tersebut.

Di Indonesia asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP juga menyatakan bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita tidak dapat diberlakukan surut.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Komentar

Top