HUKUM DAN Praktek Prostitusi Terselubung

Author : Dr An An Sylviana | Tue, 30 June 2015 - 12:32 | View : 1238
hukum-dan-praktek-prostitusi-t.jpeg

An An Sylviana, SH, MBL

Bp. Pengasuh yang terhormat,
Beberapa waktu yang lalu sebuah stasiun televisi swasta menyiarkan penggerebekkan sebuah rumah kost di daerah Jakarta Barat yang dijadikan tempat pelacuran. Hal itu terungkap pada saat ada seorang anak dibawah umur yang dipaksa untuk melacurkan diri. Tidak kurang dari 20 orang WTS dan 3 orang germo yang ditangkap. Belum lagi berita tentang dibunuhnya seorang WTS di tempat kostnya di daerah Tebet yang cukup menggegerkan. Banyaknya praktek-praktek prostitusi terselubung, ya apakah itu dalam bentuk Salon, Panti Pijat, dan bahkan di Hotel-hotel tertentu yang memang sengaja menyediakan WTS. Yang menjadi pertanyaan, apakah hukum dikita tidak cukup ampuh untuk mencegah atau meniadakan praktek-praktek prostitusi terselubung tersebut atau apakah tidak lebih baik di lokalisasi, sehingga dapat lebih mudah pengawasan dan pembinaanya. Mohon pencerahannya.
Mr. X – Jakarta

Sdr. X yang terkasih,

Kalau berbicara tentang pelacuran, dari jaman para Nabi dahulu, termasuk jaman disaat Tuhan Yesus hidup di bumi, pelacuran memberikan warna tersendiri dan bahkan tercatat dalam Kitab Suci. Dalam perjanjian lama kita mengetahui Nabi Hosea menikah dengan seorang pelacur. Kita juga mengenal nama seorang pelacur yang bernama Rahab. Dalam perjanjian baru juga kita mengenal seorang pelacur bernama Maria Magdalena.
Dunia pelacuran seolah-olah tidak pernah sirna dari muka bumi ini. Untuk saat ini di Jakarta, terutama di mall-mall mudah sekali kita menemui para wanita tunasusila maupun pria tunasusila yang menjajakkan diri mereka. Sering kali kita dapat menemui mereka yang masih dibawah umur telah dengan berani menjajakkan diri mereka.
Dalam acara Gestur di sebuah Televisi Swasta diungkapkan tentang “Dua Sisi Legalisasi Prostitusi”. Menarik dalam acara tersebut, karena ditampikan pihak-pihak yang benar-benar peduli dengan prostitusi dan meluangkan waktu mereka untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang Dunia Prostitusi. Keadaan kekurangan ekonomi menjadi alasan klise terjadinya praktek prostitusi. Namun yang menarik, ternyata para WTS tersebut mempunyai pasangan untuk melampiaskan emosi mereka, meskipun setiap hari para WTS melayani pria yang bukan pasangannya. Upaya-upaya keagamaan dalam bentuk Khotbah dan Dakwah yang dilakukan oleh para Pemuka Agama cukup banyak menyadarkan, namun belum dapat menuntaskan masalah praktek prostitusi, mengingat banyak pihak yang berkepentingan dalam dunia tersebut.  Lalu bagaimana dengan hukum positif yang mengatur tentang masalah tersebut, apakah hukum tidak cukup mampu untuk berperan baik dari sisi preventif maupun represif.
Pertama-tama kita akan melihat bagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Prostitusi tersebut.
Dalam pasal 296 KUHP ditentukan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sendiri yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.
Didalam pasal Pasal 506 ditentukan juga bahwa: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
Selanjutnya apabila pelacuran tersebut terkait dengan anak dibawah umur, maka Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (“UU 10/2012”) menentukan bahwa prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya (pasal 2 huruf b).
Demikian pula dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai eksploitasi orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007), yang dapat dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Selanjutnya kita dapat menemukan beberapa Perda yang mengatur mengenai masalah Dunia Prostitusi ini, termasuk yang dapat menjerat mereka yang memakai jasa Penjaja Seks Komersial. Dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”) : Setiap orang dilarang: a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; b. menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial. Dan Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta (Pasal 61 ayat [2] Perda DKI 8/2007).
Sedangkan Perda Kota Tangerang 8/2005 melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun tempat-tempat lain di daerah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran di wilayah Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp15.000.000 (Pasal 9 ayat [1] Perda 8/2005).
Dengan demikian hukum sebenarnya telah cukup untuk memberikan sanksi bagi mereka yang menjalani Dunia Prostitusi, tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing, apakah masing berkehendak untuk hidup di dunia seperti itu dengan segala konsekuensinya atau hidup berbahagia sesuai dengan tuntunan Tuhan.

Komentar

Top