Utang Sejarah

Author : Dr Victor Silaen | Wed, 1 July 2015 - 14:17 | View : 1136
9mzikypt0h.jpg

(www.victorsilaen.com)

RATUSAN mahasiswa Universitas Trisaksi melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, 12 Mei lalu, dalam rangka memperingati 17 tahun Tragedi 12 Mei 1998. “Mari teruskan perjuangan abang-abang kita tahun 98 kawan-kawan. Perjuangan kita belum berhenti, kawan-kawan,” ujar salah satu orator dalam orasi lewat pengeras suara di lokasi unjuk rasa, di depan istana. Perjuangan yang dimaksud adalah tewasnya empat mahasiswa Trisaksi dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada 12 Mei 1998 untuk mendesak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.
Aksi unjuk rasa itu ditujukan kepada pemerintah, dengan tuntutan agar dalang di balik Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa tersebut diungkap. “12 Mei, tuntaskan, 12 Mei tuntaskan. 17 tahun reformasi sudah bergulir. Pemerintah berkewajiban menuntaskan 12 Mei,” ujar orator tersebut. Sebelumnya melakukan long march dari Museum Nasional yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Aksi peringatan setiap tahun, yang sudah ke enambelas kalinya itu, kapan akan berhenti? Mungkin tak akan pernah, selama tragedi berdarah itu tak diselesaikan secara tuntas. Di bulan dan tahun yang sama menjelang Soeharto mundur itu bahkan ada lagi peristiwa yang lain: kerusuhan yang disebabkan penjarahan dan pembakaran selumlah pusat perbelanjaan yang mengorbankan ratusan orang meninggal dan pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan Tionghoa. Belum lagi soal penculikan para aktivis setahun sebelumnya, yang juga mengorbankan jiwa belasan orang.
Kalau semua kasus itu bisa dituntaskan secara hukum, pasti para keluarga korban dari peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM lainnya berteriak menuntut diselesaikan juga. Inilah Indonesia, negara dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa silam nan kelam yang tak pernah selesai hingga kini. Itulah utang sejarah, yang membuat perjalanan Indonesia ke depan niscaya terantuk-antuk karena dipaksa menghela beban berat crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) itu.   
Bagaimana kita harus menyikapinya? Terkait itu Ketua MPR Zulkifli Hasan mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menuntaskan utang negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu harus menjadi prioritas pemerintah dalam 4,5 tahun ke depan. “Saya sepakat, 17 tahun (kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti) itu waktu yang sangat lama. Ini utang pemerintah yang harus dituntaskan agar tidak lagi jadi beban generasi mendatang,” kata Zulkifli seusai menerima kunjungan mahasiswa Universitas Trisakti dan keluarga korban Tragedi 1998 di Kompleks Parlemen, Senayan, 18 Mei lalu.
Ia mengatakan, selama ini MPR ikut memfasilitasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. MPR sudah beberapa kali bertemu Jaksa Agung, Komnas HAM, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan jalan keluar masalah itu. Seusai menggelar rapat konsultasi lembaga tinggi negara di Istana Negara, 18 Mei itu, Zulkifli mengatakan, solusi kasus pelanggaran HAM itu bisa melalui keputusan presiden. “Caranya, tidak usah merevisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dulu. Itu terlalu lama. Presiden keluarkan saja segera keppres untuk membentuk KKR dan memprosesnya,” katanya lagi.
Menanggapi hal itu Karsiah Sie, ibu salah seorang korban (Hendriawan Sie), mengatakan bahwa keluarga korban ingin pemerintah segera mencari solusi konkret terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Janji membentuk KKR bukan hanya disuarakan pemerintah saat ini, dari dulu sudah begitu. Kami sudah bosan, di setiap rezim janjinya selalu sama, tapi tak pernah direalisasikan. Cukup dengan janji-janji. Kami sekarang menunggu aksi nyata pemerintah,” kata Karsiah.
Mengacu data Komnas HAM, ada tujuh berkas pelanggaran HAM berat. Berkas itu terkait kasus peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; Talang Sari di Lampung (1989); penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I, dan Semanggi II, serta Peristiwa Wasior dan Wamena (2003).
Terkait itu Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, melalui komisi gabungan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, ada dua langkah penyelesaian yang bisa dilakukan: yudisial dan non-yudisial. Untuk beberapa kasus lama, Prasetyo mengisyaratkan akan mengambil langkah non-yudisial karena penemuan bukti, saksi, dan pelaku yang dinilai sulit dilakukan. Sementara Komisioner Komnas HAM Siti Nur Laila menegaskan, dengan RUU KKR atau keppres pembentukan komisi khusus penuntasan kasus pelanggaran berat HAM, harus ada pengakuan kesalahan negara dan permintaan maaf negara dalam kasus kejahatan HAM masa silam di Indonesia. “Entah ini diselesaikan per kasus atau sekaligus sebagai kejahatan rezim Orde Baru. Di sisi lain, hak para korban yang tidak puas bisa menuntut pidana dan perdata atas kejahatan HAM yang dialaminya,” kata Nur Laila.
Akan halnya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak pemerintah untuk mewujudkan janji politik dan agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu membentuk Komite Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu. Pembentukan komite ini dinilai sebagai langkah paling realistis daripada pengajuan RUU KKR ke DPR. “Justru kita khawatir jika penyelesaian kasus HAM masa lalu dilakukan dengan mengajukan RUU KKR lebih dahulu. Itu akan menjadi alat negosiasi. Lalu kita akan mengulang perdebatan mengenai apa itu pengungkapan kebenaran, apa itu rekonsiliasi di dalam pengertian umum RUU KKR,” kata peneliti Elsam, Wahyudi Djafar (18/5).
Peluang menyelesaikan persoalan masa lalu, khususnya yang berkait dengan pelanggaran berat HAM oleh negara (gross violation of human rigths), sejatinya menemukan momentumnya selekas rezim Soeharto berhasil ditumbangkan pada 21 Mei 1998. Berbagai keburukan dan kezaliman yang terjadi dan diduga dilakukan rezim Orde Baru ini terentang panjang -- dari pembunuhan massal (genosida), pembunuhan misterius, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, perusakan, perampasan harta benda, dan lainnya. Tindakan represif atas publik yang dilakukan rezim militeristik itu bertumpuk menjejali lanskap sejarah perjalanan Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan, sejarah bangsa kita dibangun di atas kekerasan negara atas rakyatnya.
     Maka, publik berhak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan siapa para pelakunya, dan hal-hal di seputar tragedy-tragedi kemanusiaan itu. Selain itu korban juga berhak mengetahui mengapa ia dijadikan korban. Ia pun berhak memberikan kesaksiannya perihal siapa pelaku yang telah menjadikannya sebagai korban.
Korban juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (victim’s rights for compensation, restitution, and rehabilitation), dan hak atas jaminan tidak terulangnya lagi kekerasan (victim’s rights at guaranteeing non recurrence violation). Namun semua itu hanya dapat dipenuhi jika penguasa serius berupaya menyelesaikan masa-masa silam dan kelam itu. Sebaliknya, akan jauh lebih memuramkan dan menistakan harkat dan martabat korban dan kemanusiaan jika tragedi itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa diketahui siapa dalang (aktor intelektual) dan pelaku dari tragedi kemanusiaan nan getir itu. Pemerintah dan wakil rakyat akan terjerembab pada apa yang disebut Bertrand Russell sebagai kejahatan diam (the crime of silent) jika akhirnya mereka “terlibat persekongkolan” untuk melindungi para pelaku.
Pertanyaannya, bagaimana cara mereka bersekongkol dan mengapa kita menilainya demikian? Saat pemerintah dan wakil rakyat sepakat menyatakan bahwa kasus-kasus itu bukan pelanggaran HAM berat. Bukankah karena itu maka upaya membentuk lembaga negara khusus untuk menyelesaikannya selalu gagal dari era ke era?
Indonesia, di era Orde Baru, tercatat sebagai salah satu negara di dunia yang termasuk dalam kategori pelanggar HAM peringkat tinggi. Bahkan pada 1998, Indonesia pernah ditempatkan oleh Amerika Serikat  pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahnya, dengan melalui agen-agennya, melakukan penganiayaan terhadap umat beragama serta membiarkan atau tidak menyelesaikan secara serius peristiwa-peristiwa berdi¬mensi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang merugikan umat beragama tersebut. Kita malu. Kita tak bisa membantahnya, karena itu memang fakta. Karena itulah kita seharusnya lebih serius mereformasi diri di bidang ini. Demi keadilan dan terungkapnya kebenaran. Agar dengan itu kita bisa berdamai dengan masa silam.
Namun kita prihatin, karena UU No 27 Tahun 2004 yang melandasi pembentukan  KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di akhir tahun 2006 karena dinilai bertentangan dengan UUD 45. Sejak itulah isu rekonsiliasi antara negara dengan para korban pelanggaran berat HAM masa silam itu nyaris terlupakan oleh pemerintah dan wakil rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kita tak ingin Indonesia menjadi bangsa yang melupakan utang sejarahnya karena tak mau menyelesaikannya. Kita tak ingin para korban dan keluarga para korban tragedi-tragedi kemanusiaan masa silam nan kelam itu hidup merana di dalam harapan akan masa depan yang kunjung berubah cerah. Kita ingin Indonesia, di era baru ini, bersikap dan bertindak tegas. Karena itu harus segera disusun kebijakan-kebijakan khusus untuk menjawab tuntutan masa silam itu dengan melibatkan para korban, lembaga-lembaga pemerhati HAM, dan pemerintah serta wakil rakyat untuk: 1) DPR membuat UU baru yang melandasi berdirinya KKR; 2) sementara UU tersebut belum ada, presiden segera menerbitkan keppres sebagai landasan untuk membentuk KKR; 3) memilih sejumlah komisioner KKR yang kredibel dan berintegritas, serta menyediakan alat-alat kelengkapan KKR sebaga sebuah lembaga quasi negara (non-negara tapi difasilitasi oleh negara); 4) menyusun rencana-rencana kerja KKR hingga tahun 2019 (kelak dapat dilanjutkan lagi jika agenda-agenda kerjanya belum selesai). 

Komentar

Top