CLOSE
REFORMATA.COM
YouTube Facebook Twitter RSS

Konsultasi Hukum

Hukuman bagi Pelecehan Seksual

| View : 26488
. An An Sylviana, SH, MBL

Bapak Pengasuh.

Saat ini banyak sekali beredar isu pelecehan seksual. Saya ingin bertanya.

Kalau dilihat dari hukum. 1) Apa itu pelecehan seksual? 2) Undang-undang apa yang mengaturnya? 3) Kalau ada yang merasa dilecehkan dan melapor ke pihak yang berwajib, tanpa saksi selain pelapor yang adalah korban sekaligus saksi, apakah ini sah? 4) Hal-hal apa yang memungkinkan pelaku pelecehan seksual itu bisa dituntut? Dan bagaimana dalam prakteknya selama ini?

Saya berterimakasih untuk bantuan Bapak yang menolong saya menemukan jawaban dari persoalan ini.

Tantri—Bekasi,

Jawa Barat


DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.


Mengenai masalah pelecehan seksual tersebut secara umum diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis; 506), sedangkan secara khusus (yang berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.


Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan 282; Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zinah) diatur dalam Pasal 284 KUHP; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP); Berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).


Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari anca-man hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.


Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Dengan demikian ketentuan Pasal 285 lebih berat dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.


Dalam UU No. 23 tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut ”Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah : (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.


Dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain seba-gaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.



75
45 votes
1 2 3 4 5

Comments

Lainnya

Arsip :2014201320122011201020092008
  • vita-pudding.jpg
Mata Hati
ilustrasi pendeta.jpg
Menapak tilas pelayanan Mikha bin Yimla, sang nabi yang sendirian karena mengatakan kebenaran, sangatlah menarik. Dalam rencana penyerbuan raja Aram untuk ..
Konsultasi Teologi
Hikmat Allah dan Hikmat Manusia.jpg
Pdt. Bigman SiraitFollow Twitter bigmansiraitBapak Pengasuh, Saya ingin bertanya perihal hikmat Allah dan hikmat manusia.1. Apa maksudnya hikmat Allah dan ..
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2004-2014 Tabloid Reformata. All rights reserved .
Online Support :
X