Pembukaan hubungan di-plomatik dengan Israel ada-lah domain pemerintah. Kalau pemerintah melihat pem-bangungan ekonomi di Indonesia menjadi prioritas, dia harus bisa mendapatkan dukungan dari orga-nisasi atau negara donor. “Hampir semua lembaga donor, maupun negara besar, sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau power dari Israel,” kata Mangandar, dosen Hubungan Internasional, Curtin University, Australia. Tentang ba-gaimana peluang dan tantangan serta kegunaan dari membangun hubungan diplomatik dengan Is-rael? Berikut petikannya.

Mengapa resistensi terhadap pembukaan hubungan Israel-Indonesia sangat tinggi?
Itu terkait dengan mindset yang sudah begitu lama tertanam bahwa Palestina adalah bagian dari solidaritas kita, itu adalah teman, itu adalah sahabat, itu adalah keluarga muslim. Dan Israel  adalah lawan, adalah musuh, adalah suatu yang harus diperangi. Itu mindset yang sudah dibangun sekian lama, yang dipengaruhi oleh afiliasi keagamaan.

Secara de fakto, hubungan Indonesia-Israel sudah terjalin?
Kalau hubungan antara Indo-nesia dengan Israel saya kira sudah berlangsung sangat lama. Cuma tidak dalam bentuk-bentuk yang bersifat formal atau offisial seperti yang kita ketahui dalam hukum diplomatik. Tapi oleh mekanisme-mekanisme yang se-dikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem sindikasi atau pun juga dalam format yang lebih luas dari ekonomi liberalis-kapitalis. Memang tidak bisa diabaikan bahwa de fakto, hubungan itu ada.

Soal kedekatan Indonesia dengan Palestina, apakah itu yang menjadi dasar penolakan hubungan diplomatik dengan Israel?
Tidak mudah menghilangkan sesuatu yang sudah stereotiping begitu. Tidak mudah menghilangkan kesamaan yang sifatnya primordial, dalam hal ini agama. Dan itu akan berlangsung dalam waktu yang lama sebelum ada opsi atau alternatif  yang lain yang bisa menggeser pemahaman lama itu.
Itu hanya bisa diintervensi atau diubah dengan  informasi dan pengetahuan. Ini saya kira yang cukup menarik dengan kelompok muslim yang bisa dikategorikan dengan kelompok modernis atau kelompok liberalis, kelompok yang sedikit banyaknya berseberangan dengan kelompok yang konservatif begitu. Gus Dur ada dalam pemikiran modernis. Demikian juga teman-teman Islam liberal misalnya, mereka melihat Israel-Palestina tidak dalam nyawa atau perspektif agama dan sentimen keagamaan. Tapi mereka melihat itu sebagai realitas atau entitas  sosial yang diakui keberadaannya dan juga karena punya pengaruh atau power.

Apa saja persyaratan riil atau politis yang menyebabkan dua negara bisa menjalin hubungan diplimatik?
Persyaratan akademis untuk formal diplomatic relationship itu tentu menjadi kewenangan pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah berani dan punya determinasi untuk memulai hubungan diplomatik secara formal dengan Israel. Contohnya ketika Pak Harto yang didukung oleh jajaran bisnis melalui keputusan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Cina, sekalipun pada level kemasyarakatan kita tahu ada sentimen anti-Cina. Tapi pemerintah jelas dan tegas melihat manfaat dari dibukanya hubungan diplomatik itu kembali. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, pemerintah yang harus berani mengambil tindakan atau kebijakan untuk memulihkan hubungan diplomatik. Itu adalah domain pemerintahan.  

Apa saja kriteria pemerintah untuk menjalin hubungan dengan negara lain?
Saya kira kita bisa melihat dari rasionalitas atau reasoning-nya kenapa pemerintah harus buka hubungan diplomatik dengan negara lain. Rasionalitas di sini tentu saja adalah kepentingan. Kepentingan nasional, baik itu dalam aspek ekonomi misalnya dalam hal investasi. Kita tahu bahwa capital  internasional dikuasai oleh organisasi yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh kalangan Yahudi atau Israel. Kedua, yang terkait dengan keamanan dan politik. Dalam hal ini, rasionalisasi untuk membuka itu, kembali kepada kepentingan ekonomi, geopolitik dan geo-strategisnya.
Tantangan atau tugas dari pemerintah, apakah pemerintah mampu menyakinkan publik di Indonesia bahwa banyak manfaat atau kegunaan kalau Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini saya kira argumen yang dibangun oleh Gus Dur dan secara akademis sah. Sangat valid. Kita juga bisa katakan, bahwa secara akademik pilihannya adalah mana yang lebih besar kegunaannya atau taruhan, antara kepentingan hubungan luar negeri dengan membuka hubungan dengan Israel, atau kepentingan domestik, di mana pemerintah akan tetap bisa menjaga dukungan publik. Taruhannya di situ, antara kepentingan politik luar negeri dalam arti mendapatkan manfaatnya tadi, atau mempertahankan dukungan domestik, demi kekuasaan yang langgeng dan legitimate.

Bagaimana dari aspek politik?
Politik di sini sebagai pelaksanaan pengaruh atau power exercise misalnya, yang ujung-ujungnya adalah juga kebijakan atau keputusan. Salah satunya adalah keputusan yang bersangkutan dengan keamanan dan stabilitas negara. Aspek politis dari rasio-nalitas itu adalah bahwa Indonesia kalau mau menjalin hubungan baik dengan Israel, kita mengharapkan bahwa Israel akan menjalankan fungsi politik internasional, un-tuk mempengaruhi pihak-pihak lain, entah lembaga donor seperti IMF atau World Bank atau perusahaan swasta lainnya supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia. Ini proses politik dalam arti menjalankan pengaruh atau kekuasaan kepada pihak-pihak yang memiliki resources atau sumber daya begitu.

Seberapa kuat urgensi membangun hubungan dengan Israel?
Kalau kita lihat prioritas In-donesia, itu yang menjadi pertim-bangan awal untuk melihat ur-gensitasnya. Kalau pe-merintah melihat pembangungan ekonomi di In-donesia menjadi prioritas, artinya ada prioritas untuk men-dapatkan investasi, artinya dia harus bisa mendapatkan dukungan dari organisasi atau negara donor. Hampir semua lembaga donor, maupun negara besar, sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau power dari Israel. Di situ ada urgensi berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional.
Tapi ada hambatannya, bahwa pemerintah masih melihat stabilitas pemerintahannya, keberlanjutan kekuasaannya sebagai prioritas, bukan pembangunan ekonomi. Kalau pemerintah masih meng-utamakan keberlangsungan kekua-saannya, maka dia harus menjamin adanya dukungan publik. Kalau itu yang menjadi point dari pe-merintah, artinya dia harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang minimal bisa menenteramkan masyarakat pendukungnya de-ngan cara tidak akan membuka hu-bungan diplomatik dengan Israel. Kalau dibuka, taruhannya adalah stabilitas pemerintahan. Dia akan diprotes, digoyang terutama dalam pemilu yang akan datang.
Jadi ada taruhan kepentingan ekonomi untuk mendatangkan investasi asing dengan stabilitas kepemerintahan dengan menjamin dukungan politik.  ?Paul Maku Goru