Reformata.com - BAHWA Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk umat kristiani, dapat terlihat saat-saat menjelang diproklamirkannya kemerdekaan negeri ini pada 17 Agustus 1945 silam. Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini mengadakan sidang yang tujuannya antara lain merumuskan dasar-dasar negara yang akan segera lahir itu.

Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang juga merupakan anggota BPUPKI, menandatangani sebuah naskah yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Di antara sembilan orang itu terdapat  Alexander Andries Maramis  atau yang lebih dikenal dengan Mr AA Maramis. Dia anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan bahkan menjadi menteri keuangan pertama Republik Indonesia. Dia pulalah yang menandatangani “Oeang Republik Indonesia” pada 1945. Maramis sendiri menyelesaikan pendidikan hukum pada 1924 di negeri Belanda.
Sebagai anggota BPUPKI, bersama rekan seperjuangannya, antara lain Ir Sukarno dan Mr Ahmad Subardjo,  Maramis juga salah satu orang yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta pada  22 Juni 1945. Dia mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Drs. Mohammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. A.A. Maramis juga adalah salah satu orang yang menandatangani Piagam tersebut bersama dengan Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Pada saat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II, Mr. A.A. Maramis ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat RI yang berkedudukan di New Delhi, India. Semasa hidupnya dia pernah juga menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Filipina, Jerman Barat dan Rusia.
Pada tahun 1974 Bersama Dr. Mohammad Hatta, Mr. Sunario Sastrowardoyo, Mr. Achmad Soebardjo dan Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. AA Maramis termasuk dalam “Panitia Lima” yang ditugaskan Pemerintah untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila.
Meski dia penganut Kristen, dalam kiprahnya dia tidak mewakili suara umat kristiani. Dia itu nasionalis yang perjuangannya segaris dengan Bung Karno dan tokoh nasional lainnya.
    
Sam Ratulangi
Di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sejarah juga mencatat nama-nama Sam Ratulangi dan Johannes Latuharhary. DR Gerungan Saul Samuel Yacob Ratulangi yang lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi dilahirkan pada 5 November 1890 di Tandano, Sulawesi Utara (Sulut). Politikus dari Minahasa, Sulut, ini dikenal dengan filsafatnya: “Si tou timou tumou tou” yang artinya: manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia.

Ia  memperoleh ijazah guru ilmu pasti dari Belanda pada 1915, dan 4 tahun kemudian memperoleh gelar doktor ilmu pasti dan ilmu alam di Swiss. Di  Belanda ia menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, dan di Swiss ia menjadi ketua organisasi pelajar-pelajar Asia. Kembali ke Indonesia, Sam Ratulangi mengajar ilmu pasti di Algemene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta, yang setingkat dengan  SMA kini. Dari Yogyakarta ia pindah ke Bandung dan mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia.  

Selama 3 tahun (1924 -1927) ia diangkat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Dengan jabatan itu dia memperjuangkan  kepentingan masyarakat dengan membuka daerah baru untuk pertanian, mendirikan yayasan dana belajar dan lain-lain. Atas perjuangannya yang gigih, pemerintah Belanda menghapuskan kerja paksa di Minahasa.
Sewaktu menjadi anggota Volksraad pada 1927, Ratulangi mengajukan tuntutan agar pemerintah Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik ekonomi dan pendidikan antara orang Belanda dengan orang Indonesia.  Pada 1932 ia ikut mendirikan Vereniging van Indonesische Academici (Persatuan Kaum Sarjana Indonesia). Organisasi ini bertujuan menghimpun para sarjana Indonesia yang akan membimbing rasa kebangsaan kepada rakyatnya.
 Awal Agustus 1945 Sam Ratulangi diangkat jadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (PPKI). Sebagai anggota PPKI, dia turut dalam pengesahan dan pengumuman UUD 1945 serta pendirian Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi gubernur Sulawesi yang pertama.  Ia meninggal di Jakarta pada 30 Juni 1949. Pada 9 November 1961, dia dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.590/Tahun1961.

Johannes  Latuharhary
Johannes Latuharhary adalah putra Maluku pertama yang meraih gelar meester in de rechten di Universitas Leiden, Belanda.  Pada saat pembentukan BPUPKI,    Johanes menjadi anggota mewakili Maluku. Ia juga hadir pada saat perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selain itu ia menjadi wakil ketua dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Setelah RI merdeka, Latuharhary diangkat menjadi gubernur Maluku.

Latuharhary lahir di Maluku pada 6 Juli 1900, dan meninggal dunia pada 8 November 1959 di Jakarta. Sebagai penghargaan dari negara dan bangsanya, Mr. Johanes Latuharhary dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputra Pratama. ? Hans/dbs