CLOSE
REFORMATA.COM
YouTube Facebook Twitter RSS

Laporan Utama

Siapa Yang Hapus 7 Kata Dari Piagam Jakarta?

Saturday, 03 September 2011 | View : 6914
Reformata.com - TAHUN ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) genap berusia 66 tahun. Mestinya, dalam usia semapan ini, bangsa dan rakyat sudah hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana cita-cita dan tujuan perjuangan para pahlawan dan  founding fathers. Namun sungguh disayangkan, belakangan ini kita malah sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ada  kelompok yang memaksakan kehendak agar negara yang sudah mantap dengan UUD 45 dan Pancasila ini diubah menjadi negara berdasarkan ideologi agama (syariah).  Maraklah daerah-daerah yang menerapkan perda-perda syariah, tanpa peduli perasaan banyak orang, dan tidak mau tahu kalau ini sebenarnya menabrak Pancasila dan UUD 45.

Polemik seputar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mestinya sudah selesai terhitung sejak para pendiri bangsa  founding fathers yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  menyepakati Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara kita. Namun di era reformasi ini, di mana keran kebebasan dalam berekspresi terbuka lebar, marak pula organisasi massa yang menghendaki agar negeri ini dikelola berdasarkan hukum syariah Islam. Kelompok ini ada yang menggugat Piagam Jakarta yang kini jadi Pembukaan UUD 45. Mereka menuntut agar “tujuh kata” yang dihapus dari teks Piagam Jakarta itu dikembalikan. Ketujuh kata yang diributkan itu adalah: “dengan kewajiban  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sejarah mencatat, sekitar dua bulan sebelum proklamasi, atau Mei 1945, para pendiri negara mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan sebuah negara yang berdaulat. Dan pada 28 Mei  dibentuklah suatu badan yang diberi nama BPUPKI, yang diketuai Dr. Radjiman Wediodiningrat. Badan yang punya anggota sebanyak 62 orang ini, pada sidang pertama (29 Mei 1945) membahas apa dasar negara yang akan terbentuk nanti. Dari 62 anggota, 35 orang yang berlatar belakang Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Selebihnya, kaum nasionalis atau kebangsaan tidak menginginkan peran agama dalam negara. Setelah melalui perdebatan yang seru dan panjang, dan dicapainya kompromi politik, pada 22 Juni  1945 akhirnya panitia ini berhasil merumuskan suatu konsensus politik yang mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan. Konsensus para  founding father  tesebut kini kita kenal dengan nama Piagam Jakarta.     
Pada 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, mengusulkan agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni: “dengan kewajiban  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dihilangkan dari teks Piagam Jakarta itu. Hal ini karena ada keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia dari bagian timur yang tidak menghendaki adanya kata-kata yang kesannya hanya menyangkut satu golongan saja dari masyarakat Indonesia, kendati pun golongan itu mayoritas. Konon tokoh-tokoh dari bagian timur negeri ini mengancam memisahkan diri dari negara yang akan dibentuk itu apabila ketujuh kata tersebut  tidak dicabut dari Piagam Jakarta yang merupakan Pembukaan UUD 45. Di samping itu ada kekhawatiran bahwa pihak Belanda yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali, akan memanfaatkan kelompok yang tidak menghendaki ketujuh kata tersebut. Jika demikian, maka persatuan dan kesatuan Indonesia bisa pecah (Silalahi, 2001).

Tokoh Kristen
Di seputar proklamasi, memang ada tiga orang tokoh dari kalangan kristiani dan ketiganya berasal dari kawasan timur Indonesia. Mereka itu masing-masing Mr. A.A Maramis, Sam Ratulangi, dan Johanes Latuharhary. AA Maramis bahkan masuk dalam keanggotaan BPUPKI. Sementara Sam Ratulangie dan Latuharhary jadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mewakili daerah masing-masing. Bagaimana peran mereka bertiga dalam kepanitiaan yang turut membidani lahirnya NKRI waktu itu? Ada yang mengatakan bahwa salah seorang dari merekalah yang membisiki Bung Hatta agar ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. Namun hal ini dibantah oleh DR Yudha Tangkilisan, pengajar sejarah dari Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Tangkilisan menjelaskan, sehari setelah proklamasi dimaklumkan, PPKI mengadakan pertemuan guna membicarakan tiga hal: penetapan presiden dan wakil presiden, UUD, dan pembentukan parlemen. Ketika panitia sedang berembug, datanglah seorang perwira tentara Jepang, Maeda. Dia membawakan pesan dari rakyat Indonesia bagian timur yakni Maluku, Bali, Sulawesi, dll, bahwa kalau dasar negara ditetapkan dengan Piagam Jakarta, maka masyarakat yang bermukim di bagian timur akan memisahkan diri. Kemudian gagasan ini dibawa Bung Hatta ke forum di mana ada KH Mas Mansyur, KH Wahid Hasyim, dan tokoh lain termasuk Bung Karno. Dia meminta agar tujuh kata itu dihapus dari Pembukaan UUD 45. Tentang dihapusnya ketujuh kata ini, kalangan Islam moderat biasanya mengatakan bahwa  ini adalah hadiah umat Islam untuk kemerdekaan RI. Tetapi pihak yang tidak menerima penghapusan ketujuh kata itu, sempalannya hingga kini masih terus berusaha memperjuangkan pengembaliannya, sampai  melakukan gerakan-gerakan separatisme.

Menjawab kemungkinan bahwa ketiga tokoh kristiani di ataslah yang mengusulkan agar ketujuh kata itu dihapus dari Piagam Jakarta, Tangkilisan mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok di balik usul penghilangan ketujuh kata tersebut. AA Maramis waktu itu, keberadaannya di BPUPKI sama sekali bukan mewakili kelompok Kristen. Dia nasionalis yang garis perjuangannya sama dengan Bung Karno. Sementara itu Sam Ratulangi, dan Latuharhary hadir di PPKI adalah sebagai perwakilan dari daerah masing-masing. Belakangan Latuharhary diangkat menjadi gubernur Maluku, dan Sam Ratulangi menjadi gubernur Sulawesi Utara. Ada yang mengatakan bahwa tulisan yang disampaikan ke Bung Hatta itu adalah aspirasi mereka, namun menurut Tangkilisan, semua itu belum jelas hingga kini.
                  ? Hans PT
   

See Also

Misi Kita Bersama (MIKA) Membangun Manusia Seutuhnya
Ekspansi Pendidikan Hingga Papua
Membangun Pendidikan Masyarakat Daerah
Pilah-Pilih Capres-Cawapres Tahun 2014-2019
Yang Memiliki Hati-nurani Bersih Akan Memilih Jokowi
Manifesto Membawa Kontroversi
Soal Manifesto Perjuangan Gerindra Indonesia Bukan Negara Agama
Saor Siagian: Itu Cara Pandang Yang Sangat Primitif
Indonesia Bukan Negara Agama
Pilpres 2014 Mengapa Jokowi?
Mencari Sosok Pendamping Jokowi Orang Partai Atau Independen
Kami Hanya Percaya Dengan Jokowi
Roy Marten: Jakarta Kehilangan Apa, Indonesia Dapat Apa
Roy Marten Jakarta Kehilangan Apa, Indonesia Dapat Apa
Pdt. Aristo Purboadji Pariadji Resmi Bercerai, Anak Pun Tercerai
Ramalan 2014 Kiamat Terjadi Pada 22/2/14
Tahun 2014, Kekerasan Agama Kian Meningkat
Jawa Barat Tetap Tertinggi
Membangun Persaudaraan Antar Agama Di Indonesia
KWI Minta Umat Jadi Pemilih Cerdas Dan Setia Pada Nurani
Penjualan Tanah GPIB Pejambon, Tak Wajar?
Sebagai Warga Yang Baik, Kita Harus Bantu TNIDong!
Catatan Kritis Kronologis Penjualan Tanah GPIB
GPIB Immanuel, Saksi Bisu Peninggalan Kolonial
Pancasila Akan Ditanggalkan?
jQuery Slider

Comments

Arsip :20142013201220112010200920082007
Mata Hati
ilustrasi pendeta.jpg
Menapak tilas pelayanan Mikha bin Yimla, sang nabi yang sendirian karena mengatakan kebenaran, sangatlah menarik. Dalam rencana penyerbuan raja Aram untuk ..
Konsultasi Teologi
kekecewaan-hidup.jpg
Follow Twitter bigmansiraitCHARLIE yang dikasihi Tuhan, memahami hidup ini secara utuh bukan hal yang mudah, apalagi untuk mengerti secara tuntas apa yang ..
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2004-2014 Tabloid Reformata. All rights reserved . Visit: 17.020.928 Since: 14.11.05
Online Support :