Apa yang dialami bangsa Indonesia 66 tahun yang lalu jelas tidak persis sama dengan era sekarang. Oleh karenanya, tantangan dan persoalan yang dihadapi telah pula mengalami perubahan. Ini berarti upaya menjawab dan mencari solusi juga berbeda dengan masa lalu. Dengan latar semacam itu, SETARA Institute memandang perlu menyelenggarakan survei pendapat umum tentang aneka ragam problematik dan tantangan kebangsaan dewasa ini. Survei ini memfokuskan perhatian pada pandangan dan harapan publik terhadap Empat Pilar Hidup Berbangsa, pada Minggu (14/8) di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta. SETARA Institute mengumumkan hasil survei tersebut. Selesai acara wartawan REFORMATA berbincang dengan Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute. Demikian petikannya:

Jika kita tengok sekarang, misalnya, kesenjangan ma-sih terjadi di mana-mana. Karena itu, ada yang menyebut perlu pengantian ideologi. Ba-gi segelintir orang Pancasila dianggap ideologi usang?

Kita harus konsisten dengan pan-dangan tetang relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan zaman. Hanya sebagian ke-cil saja anggota mas-yarakat masih menganggap Pancasila tidak dapat berfungsi sebagai alat perekat keru-kunan bangsa Indonesia. Te-tapi temuan kita, mayoritas responden setuju Pancasila masih relevan dengan per-kembangan zaman. Pancasila sebagai acuan yang dapat mengikat kerukunan antar komponen bangsa.

Tetapi, kecenderungan mas-yarakat tidak lagi menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila?

Memang di sisi lain, masyarakat juga mengakui bahwa nilai-nilai tersebut kini mengalami kemerosotan di tataran praktik. Sebagian persoalan ini dianggap bersumber dari para penyelenggara negara yang tidak konsisten dalam menerapkan Pancasila dan UUD ke dalam kehidupan konkret.

Bagaimana respon masya-rakat Indonesia soal Pancasila sebagai ideologi negara yang tak tergantikan?    

Temuan kita, masih lebih banyak orang beranggapan bahwa hanya Pancasila yang boleh hidup di bumi Nusantara ini sebagai ideologi negara. Hal itu bisa dilihat dari responden bahwa mayoritas inginkan Pancasila harus menjadi ideologi negara yang tidak te rgantikan.

Apa yang membuat nilai-nilai kerukunan ini mulai terkikis?

Nilai-nilai ini boleh jadi merupakan indikasi bahwa hal tersebut pada dasar masih bersemai di masyarakat kita. Sebagian besar mereka mengakui bahwa ke semua nilai itu merupakan jati-diri serta bukti keluhuran masyarakat Indonesia. Bahwa masyarakat pada dasarnya dapat menerima sebuah fakta sosiologis keberagaman di Indonesia. Bahkan mereka menganggap bahwa kemampuan menerima perbedaan identitas kultural itu sebagai sebuah nilai luhur bangsa.

Oleh karenanya, mereka tampak-nya relatif tidak memiliki ketegangan dalam mengembangkan hubungan sosial dalam kondisi yang majemuk. Namun demikian, masyarakat juga mensinyalir bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terutama pada aspek sikap yang dapat menerima keberagamaan itu, tengah meng-alami proses pengikisan. Oleh karenanya, mereka juga tidak me-nampik adanya ancaman terhadap keberagaman di Tanah Air.

Dan juga keragaman masih menjadi penghalang....?

Keberagaman bukan penghalang kerukunan. Keberagaman etnis budaya dan agama merupakan sebuah fakta sosiologis yang diterima sepenuhnya oleh mas-yarakat Indonesia. Bukan kebetulan jika sebagian besar menganggap keberagaman etnis, budaya dan agama bukan merupakan peng-halang bagi terciptanya kerukunan.

Bagaimana hasil survei ini terhadap kinerja peme-rintahan?

Harus diakui bahwa selama 66 tahun merdeka Indonesia banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Beberapa kemajuan yang telah berhasil diraih itu tidak merupakan pertanda bahwa masyarakat merasa puas terhadap kinerja para penyelenggaran negara yang memiliki tugas memikul amanat konstitusi untuk mengayomi dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Survei ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan rakyat-sebagaimana yang diamanatkan oleh kons-titusi masih merupakan per-soalan serius bagi bangsa. Catatan kritis masyarakat ini jelas mengindikasikan bahwa pemerintahan saat ini masih menghadapi tantangan besar. Boleh jadi pandangan ini mengkonfirmasi jawaban respoden sebelumnya ter-kait dengan inkonsistensi penerapan konstitusi. Memang, masih terdapat catatan positif terkait dengan capaian yang berhasil diraih selama 66 tahun merdeka. Demokrasi dan kebebasan politik pada saat ini dipandang sebagai aspek positif yang telah berhasil dicapai Indonesia.

Apa keberhasilan dari pe-merintahan SBY?

Kalau melihat responden adalah pemberantasan terorisme. Hanya saja, keberhasilan pemerintah terhadap pemberantasan terorisme harusnya diikuti oleh upaya-upaya mengatasi penyebab atau faktor yang mendorong seseorang menjadi terorisme. Dua penyebab utama, yakni manifestasi paham keagamaan tentang jihad dan reaksi atas ketidakadilan dalam berbagai bidang perlu mendapat prioritas penanganan. Dan juga masyarakat meyakini bahwa into-leransi yang menyebar di tengah masyarakat merupakan titik mula dari terorisme.

Menurut survei Anda, apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap Presiden SBY?

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa Presiden SBY merupakan sosok pemimpin yang kurang tegas dalam mengambil keputusan. Meski boleh jadi anggapan masyarakat ini ada benarnya. Sikap Presiden yang semacam itu dapat pula disebabkan oleh kabinet yang terdiri dari berbagai unsur partai politik yang mengharuskan munculnya logika politik tertentu; berada di luar harapan masyarakat. Di sisi lain, pemerintahan SBY juga masih harus berhadapan dengan soal-soal yang terkait dengan perwujudan kesejahteraan rakyat. Bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja masih merupakan agenda besar bagi pemerintah.

***Hotman J. Lumban Gaol