Dr. Jamin Ginting SH. MH, Pakar Hukum UPH

Author : Bigman Sirait | Fri, 28 August 2015 - 15:03 | View : 8539
dr-jamin-ginting-sh-mh-pakar-h.jpg

Mengambil Peran Dalam Pembangunan

“Saya kira anak-anak Tuhan juga harus punya peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini, yang percaya bahwasanya sesuatu itu bisa diberkati bukan hanya dalam bidang agama tetapi turut serta dalam menyumbangkan pemikiran bagi bangsa”

Muda, cerdas, dan visioner, adalah tiga kata yang yang tepat untuk menggambarkan profesional muda yang satu ini. Visinya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ikut mendongkrak popularitasnya sebagai seorang pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH). Tak banyak yang mengetahui, bahwa berbagai lika-liku kehidupan telah dilewatinya untuk berada di posisi seperti saat ini. Dr. Jamin Ginting SH. MH, dilahirkan di Tanah Karo, Sumatera Utara, tanggal 23 Oktober, empat puluh tiga tahun silam. Sejak masih di dalam kandungan ibunda tercinta, sang ayah yang adalah seorang pejuang kemerdekaan berpulang ke rumah Tuhan. Sebagai orangtua tunggal, ibunda terkasih membesarkan Jamin dan saudara-saudaranya dengan penuh perjuangan dan airmata. “Ibu saya mempunyai karakteristik yang kuat untuk membesarkan anak-anaknya,” kata Jamin ketika dihubungi Reformata via telepon (25/6). Jamin mengisahkan masa kecilnya yang tumbuh sebagai anak dengan kehidupan yang serbasulit. Dosen Fakultas Hukum UPH ini juga pernah merasakan getirnya perjuangan hidup sebagai pedagang cabai dan bawang di pasar, semasa duduk dibangku Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Sudut daerah Pajak Sambu, Medan, ikut menjadi saksi bisu bagi sejarah perjalanan hidup Jamin, ketika masih menjadi seorang penjual plastik.
Di tengah tekanan hidup yang begitu keras, Jamin menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah ‘tiket penting’ untuk bisa keluar dari keterpurukan. Jenjang pendidikan dasar hingga menengah diselesaikannya di Medan, sembari menyambung hidup dengan berjualan di pasar. Karena kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mendukung untuk berkuliah, Jamin akhirnya  memutuskan untuk merantau, tiga tahun setamatnya ia dari SMA. “Lalu saya merantaulah, seperti orang Batak pada umumnya merantau ke Jakarta,” kisah anggota jemaat Gereja Protestan Simalungun Cikokol (GKPS Cikokol) ini.
Setibanya di Jakarta, tahun 1994, Jamin diterima bekerja pada sebuah kantor pengacara milik almarhum Yan Apul Girsang. Sebagai seorang pegawai administrasi, tugas Jamin yang utama adalah menyiapkan dokumen yang akan dibawa oleh para pengacara ke persidangan. Rupanya lewat tempat inilah Tuhan sedang membukakan jalan bagi karir Jamin di bidang hukum. Motivasinya melanjutkan pendidikan yang sempat padam, saat itu kembali membara. “Setahun saya bekerja di situ dari hasil gaji saya kumpulkan, lalu saya mengambil keputusan untuk kuliah. Padahal biaya kuliah sangat mahal dibandingkan dengan gaji yang saya dapatkan,” tutur Jamin. Pekerjaan sebagai juru parkir pernah dilakoninya selama berstatus sebagai mahasiwa, demi menambah penghasilan untuk membayar kuliah. “Saya percaya bahwasanya kalau ada keinginan pasti Tuhan beri jalan untuk saya,” kenang pria yang meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta tahun 2000, ini. Sebelum menamatkan jenjang Strata I, Jamin diterima bekerja sebagai seorang staf Tata Usaha di UPH.

Ikut Seleksi Pencalonan Pimpinan KPK
    Karir di dunia hukum berawal saat dirinya dilantik sebagai seorang advokat, tahun 2002. Di tengah kesibukannya sebagai advokat, Jamin mendapatkan beasiswa program Magister dari UPH dan lulus dalam tempo dua tahun. Selain berprofesi sebagai lawyer, pria yang namanya sama dengan Pahlawan Nasional asal Tanah Karo ini telah lama berkecimpung di dunia pendidikan integritas, sebagai Ketua Dewan Nasional Asosiasi Pendidikan Integritas Indonesia (IIEN). Pendapatnya sebagai seorang ahli tindak pidana korupsi sering dijadikan sebuah acuan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai seorang figur berintegritas dan memiliki misi mulia terhadap kelangsungan hukum di Indonesia, Jamin menuai banyak dukungan dari kalangan akademisi, praktisi, dan non-governmental organization (NGO), untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada Agustus 2014 lalu, nama Jamin Ginting bersama dengan Busyro Muqodas, Robby Arya Brata, Subagyo, I Wayan Sudirta, dan Ahmad Taufik, diajukan oleh Panitia Seleksi KPK kepada Presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Walau tak lulus seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jamin tetap merasa bahwa pemberantasan korupsi melalui KPK adalah sebuah panggilan bagi dirinya. “Sekarang ini merupakan kesempatan saya untuk menyumbangkan pemikiran saya dari sisi ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai dosen, dan pengalaman saya yang selama ini berkecimpung di bidang tindak pidana korupsi. Nah, saya terpanggil untuk bisa ikut serta,” ujar pria yang menamatkan program doktoralnya di UPH tahun 2011 ini.
Ada tiga faktor penting yang menjadi pendorong bagi Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi ini untuk bergabung di KPK. Pertama, agar pengetahuan yang didapatkannya dari dalam dan luar negeri di bidang tipikor bisa diimplementasikan di lembaga ad hoc tersebut. “Kedua, KPK memerlukan orang-orang yang berintegritas dan mempunyai independensi terhadap pengaruh-pengaruh dari partai politik, lembaga pemerintah, dan institusi-institusi, serta bisa bekerjasama dengan penegak hukum lainnya. Sedangkan yang ketiga saya kira anak-anak Tuhan juga harus punya peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini, yang percaya bahwasanya sesuatu itu bisa diberkati bukan hanya dalam bidang agama tetapi turut serta dalam menyumbangkan pemikiran bagi bangsa,” ungkap jamin tentang alasannya ingin masuk ke KPK. Jamin juga menekankan bahwa menyumbangkan pemikiran tak selalu harus bergabung sebagai staf atau pimpinan di KPK, namun akan jauh lebih baik bila bergabung di dalam lembaga tersebut.

Soal Revisi UU KPK
Perdebatan soal revisi Undang-Undang KPK yang ramai bergulir belakangan ini ikut menjadi sorotan Jamin untuk mengkritisinya dari kacamata seorang ahli hukum. Menurutnya ada lima pokok yang tidak boleh direvisi pada UU KPK. Pertama, soal kewenangan penyadapan, dimana ini adalah kewenangan KPK. Dirinya berpendapat jika kewenangan penyadapan ini dihilangkan, maka roh dari si KPK itu sudah hilang. Kedua, Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). “Kalau SP3 itu dihilangkan dalam proses penyidikan di KPK, maka KPK sama saja seperti penyidik yang lain di Kejaksaan atau di Kepolisian,” jelasnya. Sedangkan yang ketiga adalah kolektif kolegial KPK, dimana Jamin melihat tidak diperlukan penandatanganan dari kelima pimpinan KPK dalam sebuah proses penetapan tersangka.
Keempat, soal tidak diperlukannya badan pengawas di KPK, karena Undang-Undang tidak menyebutkan KPK mempunyai badan pengawas. “Yang ada hanyalah penasehat KPK. Sedangkan yang kelima kewenangan KPK untuk penyidikan dan mengangkat seorang penyidik. Akan menjadi sebuah permasalahan jika KPK tidak diberi kewenangan penyidikan dan mengangkat seorang penyidik. Jika semua ini diubah, maka bisa menghilangkan roh dari KPK,” pungkas Jamin.                ?Ronald

Komentar

Top