MAKIN seringnya intensitas konflik, ekskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua dan Papua Barat membuat kata merdeka makin nyaring terdengar. Tekait beberapa tindak kekerasan di Papua belakangan ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, aparat TNI dan Polri akan menindak tegas pelaku kekerasan baik dari perseorangan ataupun kelompok bersenjata sesuai aturan berlaku dan aturan hukum yang ada.

Di satu sisi perlawanan dari masyarakat Papua oleh pihak aparat melihat itu sebagai sebuah ancaman. Ketika pihak aparat menangani persoalan ini, dalam kaca mata umum, walaupun itu terlalu jauh, ada benarnya juga kalau kita katakan, bahwa penanganan itu bukan lagi penanganan manusiawi.  Karena penduduk sipil yang coba mengespresikan sesuatu ditangani secara represif dengan tembakan, sampai korban berjatuhan

“Ironis, masyarakat dengan panggilan nuraninya mencoba mengespresikan tuntutan nurani dengan mengadakan kongres, tetapi, pada satu sisi pihak aparat melihat itu sebagai sebuah ancaman. Penduduk sipil yang coba mengespresikan sesuatu ditangani secara represif dengan tembakan sampai jatuhnya korban.  Saya melihat ada semacam ekspresi,“ kata  Fredyl Pigai, Putra Papua yang juga Dosen di STT Jaffray Jakarta ini kecewa.

Sementara itu, Brigjen Harsanto Adi. S, Asisten VII Deputi Menko Polhukam Bidang Media Massa, pada sebuah acara Perwamki di Gedung Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Jakarta Pusat belum lama ini menyebut, kalau perusuh menggunakan senjata otomatis tidak dapat diatasi dengan pena, apalagi dialog. “Aparat harus menggunakan senjata agar kerusuhan tidak meluas.”

Dia menambahkan, “Sampai kapan pun persoalan pulau selalu menginginkan merdeka. Mereka punya kalkulasi sendiri. Saya sangat tidak setuju Papua merdeka, dan sangat sedih jika Papua lepas dari Indonesia,” ujar jenderal bintang satu, ini.

Harsanto menambahkan, apa yang terjadi saat ini semua sesuai rencana Tuhan. Kita yakin ada jalan keluar, tanpa pertumpahan darah dan kekerasan. Yang kita harapkan adalah jalan kasih. “Semua harus berjuang dan meyakinkan ke pemerintah pusat tentang permasalahan Papua. Mungkin tidak cukup dengan otonomi khusus, barangkali perlu cara lain.”

Sementara itu, Fredyl justru melihat lain. Ada semacam tarik menarik kepentingan dari beberapa pihak. “Ketika para buruh menuntut sesuatu, sebenarnya itu sebuah ekspresi luar dari persoalan tarik menarik kepentingan yang sebenarnya. Memang agak susah mengatakan kepentingan yang mana,” ujar dosen di STT Jaffray Jakarta ini.  Apa yang dikatakan Pigai ada benarnya. Karena tiap tahunnya ratus ribu penduduk baru datang ke Papua. Salah satu yang mengelisahkan mereka orang luar yang datang menjadi pengusaha dan penguasa. Belum lagi misi agama yang berkedok misi sosial. Dan pemerintah yang mendapat untung dari kekayaan perut bumi Papua.

Menurut Fredyl, persoalan utama di Papua sebenarnya adalah persoalan Jati Diri. “Ketika Papua diintegrasi ke Indonesia, bahkan sampai pada saat ini, tetap tidak ada ruang untuk hidup sebenarnya bagi kami.  Sehingga, apapun tawaran yang diberikan oleh pemerintah, atas nama pembangunan, tidak menyentuh akar persoalan,” tambahnya.

Pendapat yang sama dikatakan Pendeta Dr. Karel Phil Erari, menurutnya Jakarta sebagai representasi kekuasaan Indonesia perlu mengubah citra Papua yang pinggiran atau halaman belakang. Menjadi Papua yang tak terpisahkan dari keindonesiaan dan menjadi salah satu wajah dan halaman depan keindonesiaan kita.

Karel menambahkan, yang perlu dilakukan sekarang ini adalah bagaimana membuat orang asli Papua merasa diterima secara penuh jatidirinya dan menjadi penting sebagai bagian dari Indonesia.  “Kegagalan dalam memihak, melindungi dan memberdayakan orang asli Papua sebagai minoritas di Indonesia adalah merupakan kegagalan gerakan reformasi dan demokrasi Indonesia. Lalu bagaimana mengakhiri sikap pemerintah yang menutup diri dan bersikeras bahwa Papua semata-mata masalah dalam negeri, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki keinginan politik untuk mengubah kebijakan dalam negeri tentang Papua, terutama yang terkait dengan kebijakan keamanan dan pertahanan,” ujar salah satu Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ini.

Sementara itu, Antie Soeleman melihat lebih dari itu; selama ini orang Papua sudah lama ditindas, dijajah. “Masa pemerintahan Soeharto, pembangunan hanya dititikkan di Jakarta. Kemudian zaman reformasi, masyarakat Papua bergerak meminta otonomi khusus saat pemerintahan Habibie. Namun, dalam perjalanan Papua ternyata Otsus tidak efektif dan efisien. Dana dari pemerintah pusat untuk Papua tidak pernah sampai pada akar rumput. Bupati-pupati Papua berfoya-foya di Jakarta, sehingga duit yang triliunan itu tidak perah sampai ke Papua,” ujar aktivis Papua ini.

Antie menambahkan, pendidikan di Papua pun tidak penah berkembang. Kampus yang ada dari dulu hanya Universitas Cendrawasih, rumah sakit hanya satu, sekolah-sekolah pun punya gereja, jalan raya hanya terdapat di Jayapura-Sentani, dan itu pun tidak ditambah-tambah.

Sekarang ini yang paling dipercaya masyarakat Papua menjadi wakil mereka adalah gereja. Ada empat gereja yang menjadi mayoritas di Papua: GKII Kemah Injil, GKI Papua, Gereja Baptis dan Katolik.

Sebenarnya PGI sendiri sudah membuat penyataan dan telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Dalam  surat tertanggal 17 Okober 2011 itu isinya meminta presiden melakukan komunikasi konstruktif terhadap masyarakat Papua, khususnya gereja-gereja di Papua mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan.

“Dengan mengedepankan pendekatan sosial-budaya dan kemanusiaan; serta menghindari pendekatan keamanan melalui militer. Melakukan evaluasi terhadap pelaksaan Otonomi Khusus di Papua dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Mengusut tuntas semua tindak kekerasan di Papua, khususnya yang dilakukan aparat keamanan, dan menggumumkan hasilnya kepada publik.”

Hanya saja sejumlah pihak tidak puas, gereja masih dianggap melempem. Dan sampai saat ini belum terlihat ada semacam inisiatif umat Kristen, secara khusus di Indonesia untuk melihat ini sebagai persoalan bersama umat Kristen.  Fredyl menilai perlunya semacam solidaritas kristen menyuarakan suara kenabian. “Saya pikir bukan ruangnya bagi umat kristen berbicara tentang persoalan-persoalan slogan  kemerdekaan, tetapi setidaknya, panggilan untuk menyatakan kebenaran, panggilan untuk menyatakan keadilan, itu adalah panggilan bersama umat kristen. Sejauh ini, ketika gereja bersuara tentang persoalan umat, itu datang dari pelayan umat di Papua.  Walaupun suaranya pada akhirnya hilang di tengah jalan,“ jelas Fredyl.

Dalam sidang raya PGI yang dilakukan di Jayapura beberapa waktu lalu, persoalan Papua dibicarakan. Tetapi kenyataanya, sejumlah orang melihat belum adanya aksi-aksi konkrit dari lembaga-lembaga gereja.

Andreas/Slawi/Hotman