Pemerintah Tak Serius Tangani Polemik GKI Yasmin

Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi mendesak Pemerintah pusat agar segera mengambil alih dan menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kelompok penentang pembangunan Gereja dinilai semakin berani.

Jika pemerintah pusat terus mendiamkan dan tidak mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum, menurut Rumadi, bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk.

Intimidasi oleh sejumlah orang terhadap jemaat GKI Yasmin Jemaat kembali berulang Minggu, pekan lalu. Bahkan untuk sekadar mengunjungi Gereja saja mereka tidak bisa. Kegiatan ibadah mereka di salah satu rumah jemaat juga dikepung massa," kata Rumadi, seperti dilaporkan Kompas (22/1).

Rumadi menyebut kelompok intoleran itu sengaja diorganisir untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Menurut dia, ada pihak yang sedang menyusun skenario untuk menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai ladang penghancuran jaminan konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemerintah, kata Rumadi, sampai saat ini tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal itu terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu.

"Persoalan GKI Yasmin sebenarnya sederhana jika semua pihak, terutama Walikota Bogor dan pemerintah pusat mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Kalau putusan MA diabaikan oleh Walikota Bogor dan pemerintah pusat, maka negara ini tidak lagi bisa disebut negara hukum karena hukum telah dikangkangi kelompok-kelompok preman berjubah," kata Rumadi.

Rumadi juga menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pendeta GKI Papua dan PGI di Cikeas bahwa akan turun langsung menyelesaikan persoalan GKI Yasmin.

Slawi/ Kompas