CLOSE
REFORMATA.COM
YouTube Facebook Twitter RSS

Editorial

Penistaan Agama

Author : Dr Victor Silaen | Thursday, 03 Januari 2013 | View : 1415
Tags : Agama

Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

KAMIS malam, 25 Oktober lalu, di Jalan Sapari, Kecamatan Astanaanyar, puluhan orang dari Front Pembela Islam (FPI) merusak Masjid An-Nasir milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sebelum massa datang, sebenarnya polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Tapi herannya, aparat keamanan yang dibayar negara dari uang rakyat itu nyaris berdiam diri saja. Puluhan polisi pengendalian massa baru datang ke lokasi setelah peristiwa itu terjadi. Akibat penyerangan tersebut, Polsek Astanaanyar melarang kegiatan ibadah di Masjid An Natsir, termasuk shalat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban oleh JAI.
Menyusul peristiwa itu, Mendagri Gamawan Fauzi meminta pemerintah daerah  bergerak untuk mengambil tindakan keras terhadap FPI. Menurut Menteri Gamawan, pemerintah pusat tak bisa mengambil tindakan karena kasus kekerasan itu dilakukan oleh FPI Jabar. Lebih jauh, menurut Gamawan, jika suatu organisasi masyarakat telah diperingatkan dan masih melakukan kesalahan, izinnya bisa saja dibekukan.
Terkait itu ada beberapa pertanyaan yang patut kita ajukan kepada Gamawan Fauzi selaku menteri. Pertama, bagaimana jika hingga sebulan ke depan tak ada tanda-tanda Pemprov Jabar bakal menindak tegas FPI? Akankah Menteri Gamawan memberikan sanksi atau teguran kepada Gubernur Jabar? Sejauh ini baru Polrestabes Bandung yang bergerak, dengan menangkap satu tersangka dalam aksi perusakan masjid JAI tersebut.
Kedua, sampai berapa lama lagi pemerintah akan memberikan “toleransi” terhadap aksi-aksi intoleran FPI yang kerap melanggar hak asasi manusia (HAM) pihak-pihak lain itu? Ketiga, akankah pemerintah berdiam diri saja terhadap polisi yang jelas-jelas telah melakukan pembiaran dalam peristiwa tersebut? Bukankah mereka ada untuk menjamin keamanan masyarakat? Kalau tidak, lantas untuk apa mereka berada di lokasi?
Pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab oleh pemerintah menimbang peristiwa di Bandung itu merupakan pelanggaran HAM yang serius. Kita tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah akan hal ini. Bukankah konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh wilayah kedaulatan republik ini memiliki hak untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agama yang dipercayainya itu? Berdasarkan itu maka ada dua konsekuensi. Pertama, tak satu pihak pun yang boleh melarang sekelompok umat untuk beribadah menurut agama yang dipercayainya. Kedua, polisi sebagai alat negara di bidang keamanan seharusnya berupaya melindungi warga masyarakat yang terintimidasi alih-alih melarang mereka beribadah dan saat yang sama membiarkan saja pihak-pihak lain mengintimidasi mereka.
Kita teringat di New York, Amerika Serikat, 25 September lalu, dalam Sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berseru lantang tentang perlunya protokol internasional antipenistaan agama (the defamation of religions) demi mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia. “Instrumen ini, yang merupakan produk dari konsensus internasional, harus dapat menjadi referensi yang dipatuhi oleh komunitas dunia,” katanya. SBY lalu menyitir Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kebebasan berekspresi, setiap orang harus mematuhi moralitas dan ketertiban publik. “Jadi, kebebasan berekspresi tidak absolut,” katanya tegas.
Menyikapi usulan itu, muncullah reaksi pro dan kontra dari pelbagai pihak. Mereka yang pro menganggap protokol tersebut perlu untuk mengatur secara jelas mengenai sejauh mana kebebasan, khususnya kebebasan berekspresi, dapat dijaga bersamaan dengan tetap dijunjungtingginya kesucian serta kemuliaan agama. Dengan demikian pelecehan agama yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi dapat dihindarkan.
Sedangkan mereka yang kontra sebenarnya bukan karena tak setuju dengan gagasan itu an sich, melainkan karena memandang pemerintahan SBY bersikap inkonsisten: ke luar keras, di dalam lembek. Hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintahnya secara sengaja memilih untuk tidak taat. Maka, jangan heran jika intoleransi makin menyubur di Tanah Air.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmy Fauzi, usulan SBY kontradiktif dengan banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di dalam negeri. Selain itu, UU Penodaan Agama (PNPS Nomor 1 Tahun 1965) yang berlaku di Indonesia saja perlu banyak perbaikan. Upaya untuk memperbaikinya lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu, gagal. Saat itu sejumlah organisasi non-pemerintah seperti Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, YLBHI, Yayasan Setara yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) meminta UU Penodaan Agama itu dicabut karena mencederai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Menurut para penggugat kala itu, pemerintah sering menggunakan UU itu sebagai landasan untuk mengkriminalkan penafsiran keagamaan yang dinilai tidak sama dengan pokok ajaran agama. 
     Karena itulah Helmy mempertanyakan protokol macam apa yang hendak ditawarkan SBY kepada dunia, sedangkan di Indonesia sendiri protokol antipenistaan agama yang berlaku dinilai melanggar HAM. “Seharusnya SBY menyelesaikan urusan di dalam negeri dulu,” kata Helmy.
Sementara menurut Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin, ada tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi. Hal itu tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tak mau mengambil sikap tegas terhadap kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama. Djamin, yang juga wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), memberi contoh kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi, penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang, dan diskriminasi terhadap kelompok JAI. Dalam kasus GKI Yasmin, misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2010 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto, namun hingga kini gereja tersebut belum bisa dibangun karena Wali Kota Budiarto membangkang terhadap keputusan MA (termasuk rekomendasi Ombudsman). Ironisnya, alih-alih bersikap tegas demi kewibawaan hukum, pemerintah pusat malah berdalih tak dapat mengintervensi Wali Kota Bogor karena terhalang oleh UU Otonomi Daerah. Itulah yang dikatakan SBY tak lama setelah ia berjanji (16 Desember 2011) di rumahnya sendiri di Cikeas, untuk turun tangan langsung apabila Wali Kota Bogor tak dapat menyelesaikan kasus GKI Yasmin.
Hari ini sudah lebih sewindu reformasi berjalan. Di atas kertas, agenda-agenda reformasi yang bergulir deras itu mestinya membawa bangsa ini kian modern. Namun, alih-alih makin menghayati toleransi dan mengapresiasi keanekaragaman, bangsa ini justru sedang direpotkan dengan fenomena menguatnya konservatisme, ter-utama dalam hal agama dan keper-cayaan. Kelompok-kelompok radikalis agama yang bermunculan hari-hari ini memperlihatkan cakarnya yang siap mencabik-cabik kelompok-kelom-pok lain yang berbeda dengan mereka. Inilah ironi demokrasi Indonesia: meninggikan kebebasan tapi minus rasionalitas dan moralitas.
Tahun silam Parlemen Eropa pernah bersuara tentang peristiwa kekerasan agama di Indonesia melalui sebuah resolusi yang mengungkapkan keprihatinan serius atas rangkaian serangan terhadap umat Kristen dan JAI. Resolusi yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2011 itu menyebut “keprihatinan serius atas peristiwa kekerasan terhadap agama-agama minoritas, khususnya Ahmadiyah, Kristiani, Bahai dan  Buddha...” Resolusi itu juga menyerukan untuk merevisi atau mencabut Peraturan Bersama Menteri Tahun 2008 tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah.
Resolusi serupa juga disampaikan oleh badan-badan legislatif di AS, Inggris dan Swedia. Stuart Windsor, utusan khusus Christian Solidarity Worldwide (CSW) mengatakan: “Kita berharap bahwa resolusi ini, yang diambil bersama aksi dari parlemen Inggris dan Swedia, akan meningkatkan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas melindungi agama minoritas agama di Indonesia dari kekerasan. “Kami mendesak pemerintah Indonesia menegakkan pluralisme agama, kebebasan dan kerukunan yang membanggakan dalam bingkai filosofi Pancasila, untuk meningkatkan perdamaian di antara kelompok agama yang berbeda, dan mengatasi ekstremisme agama dan kekerasan.”
Entahlah, mungkin benar apa yang dikatakan mantan komisioner Komnas HAM Ridha Saleh, bahwa usulan SBY tentang Protokoler Antipenistaan Agama hanya merupakan upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah yang dipimpinnya dalam menyelesaikan konflik-konflik berbasis agama yang sudah banyak memakan korban. Terkait itu maka tak perlu heran jika Komisioner HAM PBB Navanethem Pillay, 13 November lalu, menyoroti sejumlah masalah kemanusiaan di Indonesia seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin dan HKBP Filadela. Padahal tahun silam, 26 April, Pillay juga pernah mengatakan hal yang sama.
Tentang GKI Yasmin, Pillay secara khusus berkata: “Sebagai seorang mantan hakim, saya sangat prihatin bahwa otoritas daerah di Bogor gagal melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk membuka kembali gereja. Saya mengangkat persoalan ini dalam banyak pertemuan saya (di Indonesia), termasuk dengan Ketua Mahkamah Agung.”
 

See Also

jQuery Slider

Comments

Arsip :2014201320122011201020092008
Mata Hati
umat-dan-pembelajaran--politik.jpg
Pdt. Bigman SiraitFollow bigmansiraitFinal sudah PilPres 2014, setelah tanggal 21 Agustus 2014, MK mengetok palu menolak gugatan Prabowo Hatta. Ini meneguhkan ..
Konsultasi Teologi
hak-kesulungan.jpg
Pdt.Bigman SiraitFollow     bigmansiraitKejadian 25:29-34, menceritakan tentang bagaimana Yakub meminta kepada Esau untuk menjual hak ..
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2004-2014 Tabloid Reformata. All rights reserved . Visit: 17.388.993 Since: 14.11.05
Online Support :