Bolong-bolong Implementasi PBM 2006

Thu, 3 January 2013 - 15:43 | View : 852
Peraturan Bersama Menteri.jpg

PBM 2006 ternyata belum dimengerti tuntas, bahkan oleh para penyelenggara negara. Apa saja bolong-bolong implementasi PBM tersebut?

SUDAH lebih dari enam tahun, PBM (Peraturan Bersama Menteri) Agama dan Menteri Dalam Negeri dikeluarkan, tapi hingga kini peraturan yang dibuat untuk meningkatkan jaminan atas kebebasan beragama, kerukunan antar umat beragama dan penataan pendirian rumah ibadah itu, ternyata pelum dipahami utuh oleh para penyelenggara negara, apalagi oleh masyarakat awam.
The Wahid Institute misalnya mencatat beberapa bolong implementasi PBM itu di lapangan, yang disinyalir menjadi penyebab terus bertambahnya jumlah rumah ibadah yang menjadi korbannya. Berefleksi atas kasus Gereja HKBP di Cinere, Depok, GKI Yasmin, Bogor dan kasus Masjid Nurul Musafir, Batuplar di Kupang, NTT, The Wahid Instutute menyimpulkan bahwa pemerintah tak mampu menegakkan aturan sesuai dengan PBM yang dibuatnya sendiri. Terhadap aparat pemerintah, termasuk walikota yang melanggar keputusan MA, tidak ada sanksi apapun. “Konflik justru dibiarkan liar dan kelompok-kelompok intoleran yang suka menggunakan kekerasan sering menentukan arah dan keputusan akhir, apakah sebuah tempat ibadah bisa berdiri atau tidak,” refleksi Wahid Institute.
Kasus-kasus itu, lanjut lembaga HAM tersebut, bahwa pemenuhan persyaratan legal tidak menjadi jaminan lolosnya ijin membangun rumah ibadah. “Dasar legal tidak bisa mengalahkan aspirasi sebagian masyarakat. Ketentuan hukum yang telah menjadi dasar pendirian rumah ibadah bisa saja batal karena mendapatkan tantangan dari masyarakat.”
Di bagian lain, Wahid Instute juga menyinggung soal tidak dilaksanakannya ketentuan tentang tempat ibadah sementara. Seperti diketahui, PBM juga menfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadah sementara dan kewajiban Pemda untuk memfasilitasi jika persyaratan yang diperlukan tidak bisa dicapai. Latarbelakang dari keluarnya ketentuan izin sementara itu adalah untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat ibadah, tapi kenyataannya difungsikan sebagai tempat ibadah karena berbagai alasan. “Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah ijin tapi tak pernah keluar ijin. Tempat ibadah seperti ini yang sering dituduhkan oleh sementara pihak sebagai tempat ibadah liar dan sering menjadi sasaran serangan dan penutupan atau penyegelan oleh aksi kelompok yang tidak senang.”
Ketentuan tentang ijin sementara itu, demikian Wahid Institute,  banyak tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga kelompok yang tidak toleran menganggap bahwa melakukan ibadah di rumah adalah pelanggaran hukum dan dihentikan paksa karena dianggap liar. “Banyak oknum pemerintah, terutama di tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan yang juga tidak memahami ketentuan semacam itu. Sehingga ketika ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan ibadah di rumah atau bangunan bukan tempat ibadah, mereka cenderung berpihak kepada masyarakat yang menolak ketimbang memfasilitasi pengurusan ijin sementara.”
 
Pendekatan kultural
 Peneliti The Wahid Institute Badrus Samsul Fata menilai bahwa masalah kerukunan beragama di Indonesia semakin rumit direalisasikan setelah dilembagakan. Dulu, kata dia,  kasus kekerasan berlatar agama itu langsung diselesaikan dengan spontan dan segera di level masyarakat. Dan hasilnya efektif. “Ya, pendekatan kultural itu terbukti sangat efektif dalam resolusi konflik. Tetapi ketika banyak campur tangan negara, tendensi konflik malah menaik,” katanya.
UU memang mengisyaratkan bahwa mencegah konflik merupakan kewajiban pemerintah. Tapi dalam pantauan The Wahid Institute, negara lebih banyak hanya membiarkan. Tidak membela kelompok minoritas yang diserang tetapi mengamankan. “Artinya kelompok korban ini malah justru dikriminalkan oleh negara ini yang menurut saya kurang baik,” ujarnya.
 Favoritisme juga masih mewarnai sepak terjang kementerian agama, sebagai lembaga yang paling dekat dengan tugas menghindari konflik sosial berlatar agama ini. “Seharusnya Menteri Agama itu bersikap netral dalam berbagai hal. Kemudian jika ada kasus kerusuhan, bisa berkoordinasi dengan kepolisaian untuk segera melakukan penangkapan atau tindakan yang nyata. Tapi, itu tadi, sampai sekarang masih terkesan ada kecenderungan lebih memfavoritkan kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas.”
Sebagai pihak yang paling tahu dan bertanggung jawab serta punya otoritas terhadap masalah kebebasan beragama, Kementrian Agama seharusnya menunjukkan teladan dan sikap yang tegas. “Kalau dia sendiri tidak tegas, aparat penegak hukum lain yang kebanyakan mungkin kurang paham masalah agama menjadi tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya sembari menegaskan bahwa kementrian agama seharusnya selalu menunjukkan sikap yang tegas, adil, tanpa diskriminasi. “Ketegasan itu akan menular ke polisi dan aparat lainnya ketika menangani masalah sosial berlatar agama.”                 ?Andreas Pamakayo
   
 

Komentar

Top