Kebebasan Yang Kebablasan

Author : Dr An An Sylviana | Fri, 28 August 2015 - 15:52 | View : 659
freedom-in-the-shape-of-a-cross.jpg

Bp. Pengasuh Yth,

Dalam Era Reformasi ini, kemerdekaan untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat kelihatannya telah tersalur dengan baik, setidak-tidaknya yang kita bisa lihat didunia pers sekarang ini. Bahkan saya menilai ada kecenderungan kebebasan yang kebablasan. Di Amerika, pers tidak diperkenankan mengambil foto dari Terdakwa yang sedang diadili, mereka hanya bisa menampilkan “Lukisan” dari proses peradilan tersebut. Mereka kelihatannya berpegang teguh pada azas “Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent)”. Sementara di Indonesia, kita sering kali melihat seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum, terlebih lagi masalah hukum Pidana, sering kali menjadi bulan-bulanan pemberitaan pers. Trial By The Press, sering kali terjadi di Indonesia, sehingga bagi mereka yang mengalaminya merupakan “tekanan psikologis” yang sangat berat, sehingga tidak jarang mereka mengalami depresi, padahal mereka belum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Langkah-langkah hukum apa yang harus dilakukan bagi mereka yang mengalami hal tersebut.

Terima kasih

Sdr. X yang terkasih,

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999. Didalam ketentuan umumnya dikatakan bahwa: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya dalam ketentuan UU tentang Pers tersebut, diatur pula tentang Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, Kewajiban Koreksi dan Kode Etik Junalistik. Yang dimaksud dengan: 1.) Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 2.) Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 3.) Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 4.) Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 5.) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. Kode Etik setidak-tidaknya memiliki lima fungsi, yaitu:  a.) Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya; b.) Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional; c.) Mendorong persaingan sehat antarpraktisi; d.) Mencegah kecurangan antar rekan profesi; e.) Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.
Didalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional dibentuklah Dewan Pers yang Independent yang berfungsi: a.) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b.) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c.) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d.) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e.) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f.) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g.) Mendata perusahaan pers.
Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Dewan Pers membentuk 7 (tujuh) komisi yaitu: Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers ; Komisi Hukum dan Perundang-Undangan ; Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers ; Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi ; Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengaduaannya kepada Dewan Pers, in casu, kepada Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Selanjutnya Komisi tersebut akan memproses pengaduaan saudara dengan sebaik-baiknya.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

Komentar

Top