Ada Agenda Sekularisasi Sekolah-sekolah Kristen Dan Katolik!

Tue, 30 April 2013 - 09:11 | View : 1803
_davidtjandra.jpg

Ir. David J. Tjandra, M.A., Ketua Umum Pengurus Harian MPK


Selain ke enam sekolah yang mengalami ancaman di Blitar, masih adakah sekolah-sekolah kristen di tempat lain yang – menurut laporan yang masuk ke MPK – mendapatkan ancaman serupa?
Laporan terakhir adalah dari sekolah Yapendik GPIB di Sungailiat dan ini   akan terus diikuti daerah-daerah lain seiring dengan otonomi daerah.
 
Apakah Anda juga melihat adanya ketidaksinkronan antara pasal 12 dan 55 UU Sisdiknas. Bagaimana sikap Anda  – mewakili MPK,  terhadap hal ini. Apa kebijakan yang biasa diambil oleh sekolah-sekolah kristen?                                 
Pasal 12 lebih kepada hak anak didik sedang pasal 55 untuk penyelenggara sekolah yang mempunyai kekhasan dan berbasis keagamaan seperti sekolah kristen dan sekolah katolik. Mengacu pasal 55, maka adalah hak sekolah kristen dan katolik untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai kekhasannya.
MPK mengambil sikap  untuk bertahan dan tidak menyerah karena keterpanggilan kita untuk turut mencerdaskan bangsa sesuai keyakinan iman kristiani yang kita anut.
 
Ada apa di balik desakan untuk menjalankan pasal 12 secara murni dan konsekuen. Apakah demi kepentingan siswa atau kepentingan lainnya? Apa agenda besar di balik ini semuanya? Apakah untuk menghilangkan sekolah kristen  dari daerah mayoritas muslim? Apa kebijakan yang pas untuk mengatasi hal itu?
Jelas ada agenda yang lebih besar yaitu sekularisasi sekolah-sekolah kristen dan katolik. Kalau kita ikut menyelenggarakan pelajaran agama lain, lalu apa artinya sekolah kristen dan katolik lagi? Bukankah dengan begitu berarti sekolah katolik dan kristen sudah menjadi sekolah umum?
 
Bagaimana kebijakan yang diambil oleh sekolah-sekolah berlatar agama (bukan sekolah kristen) terhadap tuntutan seperti itu?
MPK juga mendukung MNPK (katolik) dalam tetap konsisten menyelenggarakan pendidikan sesuai keunikan dan kekhasan kami.
Sebenarnya untuk menghadapi pasal 12 tentang hak anak didik, baik sekolah kristen maupun sekolah katolik sudah memberi kepada orang tua surat pernyataan dan  kesediaan untuk mendapat pelajaran agama kristen dan  katolik. Biasanya mereka tidak mempermasalahkan karena mereka sadar akan konsekuensi tersebut ketika mereka mendaftar ke sekolah Kristiani.
MPK juga melakukan koordinasi dengan MNPK, juga politikus-politikus kristen di DPR untuk mendukung perjuangan pendidikan kristen di negara Pancasila ini.
 
Pelayanan pendidikan itu harus diletakkan dalam konteks penginjilan (kristenisasi) atau dalam konteks mencerdaskan masyarakat? Toh, sejak dulu, sekolah menjadi medium “kristenisasi”. Bagaimana merubah paradigma itu?
Sebenarnya pelajaran agama K (kristen maupun katolik) sendiri tidak menjamin. Namun yang lebih lebih mendasar adalah pemahaman nilai-nilai K yang diterapkan di sekolah K akan lebih bermanfaat dan inilah yang seharusnya membedakan atau memberi nilai lebih dari sekolah umum lainnya. Bahwa melalui pemahaman kekristenan, seseorang diharapkan bertumbuh dalam karakternya bukan hanya knowledge atau kognitifnya yang bisa didapat sekolah-sekolah pada umumnya.
Jadi bukan untuk kristenisasi atau menjadikan orang beragama kristen namun tidak ada dampaknya. Kalau saja sekolah Kristen dan Katolik bisa mempengaruhi orang yang beragama lain dengan nilai-nilai Kristiani yang dihidupinya, maka sekolah K tersebut boleh dikatakan berhasil dalam menghasilkan generasi dan pemimpin masa depan yang lebih baik.
Itulah yang MPK harapkan supaya kehadiran sekolah Kristen bisa menghadirkan shaloom Allah di bumi Indonesia ini.
 
Bagaimana seharusnya umat atau jemaat menyikapi hal ini?
Ya, MPK terus mengajak seluruh komunitas kristiani yaitu gereja, jemaat, orang tua, media kristen dan sebagainya untuk mendukung perjuangan pendidikan kristen supaya tetap exist di bumi Indonesia sebagai kontribusi umat Kristen bagi negeri ini sesuai tag line MPK: mendidik bagi Negeri, ikut mencerdaskan bangsa dan menghadirkan shaloom Allah di bumi Indonesia.
Dengan otonomi daerah, tekanan yang dialami sekolah kristen dan katolik  menjadi semakin berat. Kalau komunitas kristiani seperti gereja, orang tua, jemaat, politikus kristen dan media kristen tidak mau mendukung maka suatu saat mungkin sekolah kristiani hanya tinggal sejarah di bumi Indonesia. Jika hanya MPK sendiri yang berjuang, tidak akan mampu bertahan. 
                 ?Paul Maku Goru

Komentar

Top