Lebih Politis Dibanding Hak Anak Didik

Tue, 30 April 2013 - 09:14 | View : 941
Lebih Politis Dibanding Hak Anak Didik.jpg

Sejak dirumuskan, pasal tentang pendidikan agama di sekolah swasta sarat aroma politis.
Apa kepentingan politis di belakang pasal pelajaran agama tersebut?

BUKAN hanya Blitar dan Tegal, tuntutan agar sekolah kristiani mengajarkan pelajaran agama Islam digelorakan. Beberapa daerah lain pun turut meramaikan tuntutan akan pelaksanaan pasal 12 a UU RI No. 20 Tahun 2003 sambil menutup mata terhadap kehadiran pasal 55 ayat 1 UU yang sama.
Sekedar mengarisbawahi ulang, dalam pasal 12 a disebutkan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Sementara pasal 55 ayat 1 berbunyi: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.”
Dalam penjelasan atas pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.
 
 Tumpang tindih?
Terkesan ada tumpang tindih antara kedua pasal 12 a dan pasal 55 ayat 1 di atas. Di satu pihak, seperti amanatkan pasal 12, setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk mengajarkan agama yang sesuai dengan agama peserta didik dan dilakukan pula oleh guru yang seagama. Tapi di lain pihak, mengacu pada pasal 55 ayat 1 dan penjelasannya tadi, setiap lembaga pendidikan berhak untuk mempertahankan kekhasan sekolahnya. Nah, dalam konteks sekolah kristiani (baik katolik maupun kristen), kekhasan itu antara lain ditunjukkan dengan hanya mengajarkan agama katolik atau kristen.
Kelihatannya memang masalah sudah terjadi sejak perumusan dan pengesahannya yang diwarnai ketegangan dan demonstrasi di berbagai daerah, terutama menyangkut eksistensi padal 21 a tersebut di atas. Menurut Pdt. Weinata Sairin M.Th., pasal 12 a itu memang mempunyai sejarah yang panjang.  “Saat itu, persisnya di tahun 2003, saat pembahasan RUU Sisdiknas, MPK (Majelis Pendidikan Kristen)  dan MNPK (Majelis Nasional Pendidikan Katolik) mengusulkan berbagai rumusan antara lain yang isinya adalah agar pendidikan agama di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah bersama orang tua peserta didik, dan bisa dibicarakan bersama-sama di antara dua belah pihak. Namun semua usul tidak berhasil,” tegasnya.
Lalu sekolah berdasar kekhasan agama diakui dan dijelaskan dalam penjelasan pasal 55 ayat 1. “Itu hasil perjuangan MPK dan MNPK dengan bersumber pada pasal 47 ayat 2 UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Sebenarnya tidak tumpang tindih. Hanya sekarang pasal 12 itu tidak lagi memberi ruang bagi pasal 15 ayat 1,” ujar mantan Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen yang sangat aktif dalam mengeritik pasal-pasal rancangan UU Sisdiknas di masa itu.
 
Kental nuansa politis
Menurut pastor Karolus Jande MH, gugatan serta ancaman yang diterima oleh sekolah-sekolah kristiani seperti di Blitar, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya, seharusnya menyadarkan para penyelenggara pendidikan untuk memahami peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan.
Menurut Karolus, PP 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan mengacu pada Pasal 12 ayat (1a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.  Pasal inilah yang menjadi perdebatan pro-kontrak UU Pendidikan waktu masih RUU antara tahun 2002-2003. Penyusunsan PP ini oleh Kemenag bersama pihak-pihak yang pro pasal yang diperdebatkan itu. Sementara pasal  Pasal 55 ayat 1 adalah pasal yang memang diperjuangkan oleh pihak kontrak untuk mengimbangi pasal 12 tersebut di atas. Pasal 12 ayat (1a) menekankan hak peserta didik sedangkan pasal 55 ayat (1) menekankan hak satuan pendidikan dalam hal ini sekolah.
“Kedua-duanya benar dan sah secara yuridis atau hukum. Dengan demikian UU No. 20 Tahun 2003 rancu, bertentangan dengan prinsip hukum bahwa pasal-pasal dalam UU tidak boleh ada klausul yang saling bertentangan. Dalam hal ini hak siapa yang dipentingkan? Tergantung cara pandang, siapa dan kepentingan apa,” tegas pastor Karolus.
Tapi, lanjut pastor Karolus, kasus Blitar dan Tegal serta daerah lainnya,  bukanlah masalah hak peserta didik atau orang tua/wali murid. Toh mereka telah menandatangani pernyataan bahwa  peserta didik atau orangtua/walinya bersedia mengikuti tata tertib sekolah, antara lain, pendidikan  dan pelajaran agama di sekolah katolik adalah hanya pendidikan dan pelajaran agama katolik. Pelajaran  agama katolik adalah salah satu bentuk perwujudan kekhasan sekolah Katolik.
Seandainya masalahnya adalah masalah hak, maka peserta didik atau orang  tua/wali yang berhak menuntut kepada pihak penyelenggara (yayasan) dan pengelola (kepala sekolah) untuk memenuhi haknya, bukan orang lain, yang tidak ada kaitan langsung dengan pihak sekolah, apa lagi pihak lembaga tertentu seperti Kemenag atau Kemendikbud Blitar.
“Kasus Blitar, bukan masalah hak peserta didik untuk  mendapatkan pendidikan agama tetapi masalah politisasi pendidikan dan agama dijadikan kuda troya kepentingan kelompok tertentu untuk perwujudan visi dan misi pollitiknya, apalagi menjelang pemilu 2014, sehingga bila mereka berhasil di Blitar dan Tegal, hal itu menjadi materi kampanye paling ampuh untuk memenangkan pemilu 2014,” tegas Karolus.
Paul Maku Goru.
 

Komentar

Top