Sekolah Katolik Dipaksa Ajarkan Islam

Tue, 30 April 2013 - 09:16 | View : 4005
Sekolah Katolik “Dipaksa”  Ajarkan Islam.jpg

Enam sekolah katolik di Blitar diancam tutup oleh Departemen Agama setempat gara-gara tidak mengajarkan agama Islam.

ENAM Sekolah katolik di Blitar, Jawa Timur terancam ditutup lantaran bersikukuh tidak mengajarkan agama Islam bagi murid-muridnya yang beragama Islam. Keenam sekolah tersebut adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria, serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso. Hal itu terkait dengan aturan Walikota Blitar yang mewajibkan anak didik harus bisa membaca Al Quran.
Memang, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama, Walikota BlitarSamanhudi Anwar telah mewajibkan anak didik untuk bisa membaca Al Quran yang dituangkannya dalam  SK No. 8 Tahun 2012. Pihaknya mewajibkan setiap sekolah untuk menerapkan kurikulum agama Islam paling lambat tanggal 19 Januari 2013.
Kepala Seksi Madrasyah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Kementrian Agama Kota Blitar Baharudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di kota Blitar sejak akhir tahun 2012. Namun, kata dia, hingga kini ada 6 sekolah swasta yang tidak bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi anak yang beragama Islam.
Surat peringatan sudah dilayangkan. Isinya tak main-main: Jika lewat tenggat waktu tersebut pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran agama (Islam), maka pemerintah akan mencabut ijin operasional 6 sekolah tersebut.
 
Pius, Tegal, juga terancam
Ancaman serupa terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Persekolahan Yayasan Asti Darma Pius Tegal yang terdiri dari TK, SD, SMA dan SMK, juga telah mendapatkan tiga kali peringatan dari  Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Tegal. Pasalnya, yayasan tersebut belum menyediakan guru pendidikan agama yang sesuai dengan agama siswa, dalam hal ini muslim. Padahal, jumlah murid yang bersekolah di tempat itu mencapai 112 siswa.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan Yayasan Katolik Asti Darma, cabang Tegal Sr. M. Madeleine, PBHK menyatakan keberatannya. Dalam surat tanggapannya nomor 247/YADCT/HK/V.2012 tertanggal 26 Mei 2012, suster Madeleine menegaskan bahwa sekolah milik Yayasan Asti Dharma tidak berada di bawah Kementrian Agama tetapi di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. Mereka juga menyatakan keberatan atas teguran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama kota Tegal tersebut. “Semua perserta didik yang sekolah di Pius, orang tuanya telah menandatangani pernyataan bahwa anak-anak menerima pelajaran agama sesuai ciri khas sekolah katolik,” tegas suster dalam pernyataannya itu.
 
Tak Melawan UU Sisdiknas
MNPK (Majelis Nasional Pendidikan Katolik) sebagai payung bagi sekolah-sekolah katolik di Indonesia menegaskan bahwa sekolah katolik, untuk menegakkan prinsip kekhasannya seperti diamanatkan UUD Sisdiknas (UU RI No. 20 Tahun 2003) berhak untuk mempertahankan kekhasan atau ciri khas lembaga pendidikannya. 
Pada dasarnya Sekolah Katolik seperti sekolah swasta lain pada umumnya  harus mematuhi UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal, sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.” Dalam bagian penjelasannya ditegaskan: “Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.” Nah, mengajarkan hanya pendidikan agama Katolik, menurut MNPK merupakan kekhasan sekolah katolik.
Ditegaskan lagi bahwa pasal 55 ayat 1 UU Sisdiknas merupakan rujukan utama praktek yang selama ini berlaku di sekolah katolik. “Sekolah katolik tidak bisa berbuat lain selain mentaati Peraturan Perundang-undangan cq UU Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku.  Secara hirarkhis juridis, UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 lebih tinggi dan harus lebih ditaati dari pada PP No.55 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2).” Tegas MNPK. Adapaun bunyi PP tersebut adalah “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
Keberatan biasanya dilakukan bukan oleh orangtua peserta didik – karena memang mereka sudah menandatangani perjanjian sebelum proses belajar-mengajar terjadi -, tapi oleh pihak-pihak lain yang memikul agenda politiknya sendiri. “Peserta didik dan orangtua yang telah memilih Sekolah Katolik untuk pendidikan anak menyadari sepenuhnya dan telah menyetujui konsekuensi sekolah berciri khas katolik waktu masuk pendaftaran. Mereka tidak keberatan akan hal itu. Mengapa pihak yang tidak berkepentingan berkeberatan! Jelas ini bukan soal hak tetapi soal politik,” tegas MNPK.
                ?Paul Maku Goru
 
 

Komentar

Top