Bukti Negara Tunduk Pada Kelompok Intoleran

Tue, 30 April 2013 - 10:34 | View : 1547
Bonar Tigor Naipospos.jpg

Tragedi penahanan pendeta Bernard Maukar dan penutupan gereja lainnya, jadi bukti bahwa negara tunduk pada kemauan kelompok intoleran.

KONDISI toleransi antar umat beragama di Indonesia makin mengkhawatirkan. Interaksi sosial  yang semula kondusif, kini seakan menjadi hilang di permukaan pergumulan sosial. Dan retaknya kehidupan harmoni masyarakat, salah satu pemicunya adalah perbedaan keyakinan dan agama.
Demikian pernyataan pers Setara Institute dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Setara Institut, Jakarta, 18 Pebruari 2013 silam. Kasus penutupan GPdI dan kemudian disusul dengan penahanan Pdt. Bernard Maukur di Sumedang, Jawa Barat (Jabar), menurut Setara, merupakan potret buruk akibat meningkatnya sikap intoleran. “Ini menegaskan kembali bahwa integrai sosial masyarakat Indonesia, makin menipis,” kata wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos.
 
Masih prosedural
Menurut pejuang HAM sejak zaman Orde Baru ini, demokrasi dan konstitusionalisme yang dikembangkan di Indonesia, hingga kini masih belum menyentuh prinsip-prinsip subtantif, dan bersifat prosedural. “Demokrasi masih bersifat prosedural karena keroposnya infrastruktur demokrasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Di antaranya terlihat masih belum meletakkan jaminan  kebebasan beragama, serta berkeyakinan menjadi perhatian yang serius,” katanya.
Indikator lain, demokrasi prosedural masih sebagai bahan rujukan pengambilan kebijakan, dan cenderung menyisihkan minority rights. “Dominasi kekuatan mayoritas membuat penyelenggara negara dan pemerintahan kesulitan menghindar, bahkan cenderung tunduk pada tuntutan kelompok intoleran,” katanya.
Penutupan dan kemudian penahanan itu, menurut dia, merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan atau berkeyakinan. “Tetapi   atas nama kerukunan, ketertiban, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selama ini menjadi acuan pengaturan pendirian rumah ibadah  justeru melembagakan diskriminasi terhadap elemen-elemen warga negara untuk mendirikan rumah ibadah.”
 
Pelanggaran konstitusi
Melalui pemenjaraan pendeta Maukar, menurut Setara, pemerintah daerah kabupaten Subang telah mengabaikan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. “Pertama, konstruksi desentralisasi menghendaki terciptanya pemerintah daerah yang melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, sebagaimana pasal 22 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedua, optimalisai otonomi daerah disiapkan untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan warga negara. Namun proses perizinan yang pernah diajukan dua kali (2002 dan 2004) tidak mendapatkan kepastian respon dari pemerintah.”
Memperkarakan pendirian dan pemanfaatan fasilitas bangunan milik jemaat GPDI sulit diterima nalar demokrasi konstitusional. “Pelarangan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sumedang mencerminkan lemahnya komitmen berkonstitusi. Pelarangan menjalankan ibadat menurut kepercayaan dan keyakinan warga negara merupakan tindakan perampasan hak-hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali yang semestinya mendapat tempat perlindungan, pemenuhan dan pemajuan pemerintah,” tegas lembaga yang dipimpin oleh tokoh HAM, Hendardi ini.
Ditegaskan pula, terdapat beberapa prinsip perundang-undangan yang dilanggar. Antara lain pasal 1 yat 3 UUD 1945 yang dengan tegas mengatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum!” Juga bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesamaan di depan hukum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Dengan keputusan tersebut, pasal 28 D ayat (1) juga dilanggar: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Juga pasal 28-I ayat 1-2 UUD 1945: “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Dan “(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Belum lagi pasal 28-E, ayat 1 – 3: “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Lalu, “(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Dan, “(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Begitu pula pasal 28-I ayat 1 dan 2: “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Di ayat 2, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Yang paling jelas adalah pelanggaran terhadap pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
           ?Andreas Pamakayo
 
 
 

Komentar

Top