Bangun Rumah Ibadah, Pendeta Masuk Tahanan

Tue, 30 April 2013 - 10:32 | View : 2442
Bangun, Rumah Ibadah,  Pendeta, Tahanan.jpg

Penutupan rumah ibadah kristen lantaran tak memiliki IMB bukan cerita baru. Tapi kini, tak hanya menyegel, pendeta pun masuk tahanan.

TANGGAL 29 Januari 2013 menjadi moment sangat menyakitkan untuk jemaat GpdI yang terletak di Jalan Rancaekek No. 219 Rt/Rw 01/08, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada penghujung Januari itu, gembala mereka Pdt. Bernard Maukar menandatangani – dengan paksaan - surat penahanan dan langsung dibawa ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sumedang. Saat penahanan oleh Jaksa eksekutor, di depan gedung Kejaksaan Negeri Sumedang sudah banyak massa intoleran berkumpul untuk mengetahi hasil eksekusi tersebut.
Penahanan tersebut merupakan eksekusi atas putusan pengadilan yang dijatuhkan atasnya pada tanggal 13 Oktober 2011. Ia divonis bersalah karena tidak memiliki ijin IMB dari pihak yang berwewenang. Dalam putusan No. 10/Daf.Pid.C (TPR)/2011/PN.Smd tersebut, Pdt. Bernard Maukar dijatuhi hukuman denda sebesar 25 juta rupiah atau kurungan selama tiga bulan dan putusan tersebut juga memberikan jangka waktu pembayaran selama 1 tahun.
 
Sudah 26 tahun
Tempat ibadah yang dipersoalkan tersebut sebenarnya sudah mulai dipakai sejak tahun 1987. Seperti dituturkan Pdt. Bernard, semula peribadatan berjalan baik, tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk dari warga masyarakat sekitar bangunan gedung. Tahun 1994, pihak GPdI telah mendapatkan surat ijin beroperasinya gereja atau melakukan pelayanan kerohanian dari Bimas Kristen Kanwil Kemenag Jawa Barat. Surat izin tersebut juga telah ditembuskan kepada Pemda Kabupaten Sumedang.
Upaya mendapatkan perijinan pun mulai dilakukan. Pada tahun 2002, permohonan izin disertai dengan tanda tangan persetujuan warga sudah diserahkan kepada aparat Desa Mekargalih. Tahun 2004, pihak gereja mengajukan permohonan ulang kepada aparat Desa Mekargalih, tapi  tidak direspons sama sekali.  Meskipun sudah ada aparat desa yang mendatangi dan melihat keadaan tempat ibadah serta tidak melarang kegiatan peribadatan keagamaan tersebut.
Tahun 2005, pihak gereja mulai membangun tempat ibadah berupa gedung untuk kepentingan kegiatan kerohanian dan  gedung  serbaguna untuk kegiatan sosial lainnya. Pembangunan gedung gereja tersebut dibantu oleh Sekertaris Desa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Mekargalih. Yang bersangkutan mengatakan siap membantu dalam proses pengurusan perizinan IMB gereja dan mengatakan mendukung proses pembangunan bangunan gereja. Bupati Sumedang Don Murdono pun sudah pernah mengunjungi gedung gereja tersebut sebanyak dua kali. Saat itu Murdono juga sekalian meminta dukungan suara kepada jemaat GPdI Mekargalih  dalam Pilkada. Saat itu, pihak GPdI pun  memberikan berkas yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses perizinan IMB kepada Bupati Don Murdono.
Waktu terus berjalan, tanda kemajuan tak nampak. Pihak gereja lalu menanyakan tentang pelaksanaan proses izin IMB tersebut pada bupati. “Sedang dalam proses,” jawab bupati. Tidak berkembang, pihak GPdI berulang-ulang bertanya dan akhirnya bupati Don Murdono pun menyampaikan bahwa berkas itu “hilang”.
 
Terus diserang
Gangguan terhadap GPdI mulai dilakukan pada 17 Juli 2011. Saat itu jemaat yang kebanyak terdiri dari karyawan pabrik tekstil di wilayah Rancaekek itu sedang beribadah, Kapolsek Jatinangor mengabarkan via telepon kepada Pdt. Bernard bahwa akan datang kelompok FPI (Front Pembela Islam). Massa datang dan meminta agar peribadatan dihentikan gereja ditutup. Sambil membawa spanduk bertuliskan “Usut Gereja Liar”, massa FPI berteriak-teriak.
 Jemaat kebaktian mengamankan diri dengan mengunci diri di dalam gereja. Massa FPI melakukan pengerusakan pada fasilitas gereja sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Pendeta Bernhard dan istrinya lalu digiring menuju ruangan gereja lama yang sudah tidak digunakan. Di ruangan itu sudah menunggu Camat Jatinangor Nandang Suparman, Kapolsek Jatinangor Sujoto, beberapa anggota Koramil Jatinangor, serta massa FPI. Pendeta Berhard Maukar dipaksa menandatangani surat persetujuan menutup Gereja Pantekosta yang saat itu sudah 25 tahun berdiri itu.
Kembali GPdI menempuh perijinan IMB dari awal dengan kembali mengumpulkan tanda tangan warga dan 90 tanda tangan jemaat ber-KTP Kabupaten Sumedang. Tapi kembali mendapatkan kendala. Muncul tuduhan bahwa tanda tangan tersebut didapat dengan tidak sah karena disertai iming-iming kepada mereka yang bersedia menandatangani.
Tanggal 30 September 2011, FPI kembali melakukan penyerangan. Pada saat yang bersamaan, datang pula aparat Satpol PP dan menyegel gedung gereja GPdI. Tak hanya itu, mereka pun membawa  peralatan ibadah dan alat-alat musik yang digunakan. Bahkan alat-alat musik yang tidak dipakai dan disimpan di gudang  gereja pun ikut dibawa.

 Diajukan ke pengadilan
Tanggal 6 Oktober 2011, Pdt. Bernard Maukar diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang dengan dakwaan melanggar tindak pidana ringan terhadap pasal 4 ayat (1) huruf a Perda Kab. Sumedang No. 2 tahun 2000 Jo pasal 2 ayat (1) Perda Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2000 Jo pasal 3 Perda Kab. Sumedang No. 9 tahun 2009. Selama proses persidangan, penyidik selaku penuntut umum telah menghadirkan 3 orang saksi (2 warga Desa Mekargalih, 1 orang pejabat Kaur Desa Mekargalih) dan 1 orang saksi ahli dari badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Sumedang. Sementara penasehat hukum menghadirkan 2 orang saksi (1 warga Desa Mekargalih dan Bimas Kristen Kemenag jawa Barat. Dan pada tanggal 13 Oktober, ia divonis bersalah. ?Paul Maku Goru/dbs

Komentar

Top