CLOSE
REFORMATA.COM
YouTube Facebook Twitter RSS

Laporan Utama

Penjualan Tanah GPIB Pejambon, Tak Wajar?

Monday, 03 Februari 2014 | View : 1450

Polemik tentang pelepasan asset milik Sinode GPIB di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat bukan rahasia lagi. Sebelumnya sudah terjadi diskusi alot soal pelepasan aset tersebut, termasuk di dalam rapat sinode. Pasca sinode tahunan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara PHMJ GPIB Jemaat Immanuel DKI Jakarta dengan Majelis Jemaat GPIB Immanuel pada tanggal 9 November 2013, tetapi juga berakhir dengan kebuntuan.
Sampai kemudian majalah Arcus milik sinode, yang dipimpin Tony Waworuntu, memberitakan dengan judul Lepas Aset ke Negara, GPIB Terima Rp 78 Milliar. Bahwa sudah dilakukan pelepasan asset pada tanggal 25 Juli 2013. Juga telah terjadi penandatangan pelepasan aset tanah seluas 2,1 hektare dengan harga per meter Rp 3,7 juta atau sekitar Rp.78.080.242.408.
Mengapa dijual? Bermula dari surat permintaan dari pihak Batalyon Perhubungan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat (YONHUB DITHUBAD) TNI. Dalam suratnya, pihak TNI  memohonkan lahan yang selama ini sudah ditempati, sejak 1970, diminta untuk dilepaskan agar bisa dipergunakan oleh Negara. Atas surat tersebut, Majelis Sinode membahasnya pada rapat Sinode tahunan di Makassar pada Februari lalu itu.
Pendek cerita, setelah empat bulan berselang,  asset tanah GPIB yang keseluruhannya berjumlah  8,6 hektare,  dilepas 2,1 hekatare. Tanah milik sinode GPIB sendiri adalah warisan dari gereja Belanda yang dulu gereja bernama Die Indische Kerk, yang kemudian dihibahkan ke Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Perlu diketahui sebelumnya GPI adalah gabungan dari tiga gereja yaitu: Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM); Gereja Protestan Maluku (GPM); dan Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) yang kemudian meleburkan diri menjadi satu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1948.
Beberapa keganjilan
Pelepasan asset tersebut ternyata menyimpan beberapa keganjilan. Sebut misalnya soal pembayaran. Sebelum penandatanganan, dana sudah masuk, tepatnya  tanggal 24 Juli 2013.  Dan yang mencurigakan,  pembayaran dilakukan pihak swasta yaitu PT Palace Hotel, yang semestinya dibayarkan oleh Negara melalui Kementerian Keuangan. Lazimnya, bila negara membeli tanah, maka harus lebih dahulu dimasukkan pada agenda APBN tahun sebelumnya. Tetapi, setelah dicek oleh tim Kajian,  pembelian itu tidak ada pada agenda pemerintah.
Isu miring yang  diarahkan kepada Majelis Sinode GPIB terkait  pelepasan asset ini menjadi satu hal yang perlu dijelaskan. Saat REFORMATA meminta wawancara dengan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Markus Frits Manuhutu, M.Th untuk meminta penjelasan, Beliau memang sudah  sempat memberikan janji waktu wawancara, tetapi entah kenapa ketika konfirmasi wawancara kembali, pendeta Manuhutu tidak berkenan diwawancara, walau melalui  telepon. Alasannya masih di luar kota.
Kelompok Konsistorium
Banyaknya kejanggalan yang terjadi mengundang rasa simpati dari jemaat GPIB sendiri, yang kemudian membuat forum yang disebut Kelompok Konsistorium. Kelompok ini, setelah membaca majalah Arcus, lalu menggelar konprensi pers yang dihadiri empat orang Arwi Simauw, Alex Omboy, Rafreks H Situmeang dan Pdt. Rohadi J Sutrina.
Kelompok Konsistorium selain intens mendikusikan hal ini, juga menyebarkan informasi ke  media sosial tetang adanya kejanggalan terhadap pelepasan asset Sinode GPIB.  “Kecurigaan itu berawal dari ditemukan bukti transfer yang dilakukan perusahaan swasta. Yang menjadi pertanyaan kami, kalau dilepas untuk Negara, kenapa pembayarannya bukan dengan APBN? Tetapi justru oleh pihak swasta yang diindikasikan untuk membangun hotel,” ujar Rafreks H Situmenag dari Tim Kajian Aset GPIB.
Dia menambahkan, “Kejanggalan lain, belum lagi penanda-tanganan penyerahan aset antara Negara dengan Majelis Sinode GPIB, tidak dilakukan oleh KASAD dengan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, yang menganut azas kolektif kolegial. Tetapi ini dilakukan oleh Asisten Logistik yang juga mewakilkan kepada Wakil Direktur Zeni TNI AD, di Direktorat Zeni AD, Matraman, Jakarta Timur. Padahal ini, seremonial antar institusi Negara dengan institusi kegamaan besar, dengan nilai transaksi besar, 78 milliar.”
Lagi, menurut kelompok ini, banyak ketentuan internal GPIB yang dilanggar. Antara lain  Tata Gereja dan Keputusan PST Makassar bulan Februari 2013 lalu, yang juga tidak diindahkan. “Tak ada pertanggunggjawaban dari institusi berwenang yang memberi penilaian atas proses penjualan. Termasuk rekomendasi harga yang jadinya sangat jauh di bawah harga jual pasar,” tambahnya.
Intinya, Kelompok Konsistorium prihatin terhadap situasi ini, khususnya terhadap para fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang tidak memikirkan resiko dan dampak buruk pelepasan tanah gereja. “Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah harga tanah per meter di Jakarta Pusat, apalagi tanah di lingkungan kawasan utama kawasan Gambir seharga 3,5 juga. Padahal, harga rata-rata tanah di kawasan ini sudah mencapai Rp. 35juta/m2.”
Lalu, soal kawasan Pejabon sudah dimiliki warga. Menurut salah satu anggota GPIB Immanuel yang juga Ketua Kelompok Konsisturium, Arwi Simauw,  cerita awalnya ketika banyak perantau dari wilayah Timur datang ke Jakarta, tidak memiliki tempat tinggal. “Oleh gereja ketika itu memberikan kesempatan sementara untuk tinggal di kawasan tersebut. Mereka diberikan kesempatan membangun tempat sementara. Tetapi, lambat-lambat laun warga yang awalnya ada di situ malah menjual tanah tersebut. Lama-lama menjadi kawasan penduduk.”
 Versi warga
Kontroversi tentang tanah Pejambon makin riuh oleh adanya cerita seputar tanah itu menurut warga yang sekarang tinggal di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat.  Menurut mereka, tanah tersebut adalah milik mereka. Maka, pasca penjualan aset oleh majelis pusat GPIB itu,  oleh puluhan warga kompleks Pejambon menolak pelepasan asset tersebut. Koordinator Lapangan Ikatan Kerukunan Warga Pejambon (IKWP) Jeffry mengatakan, sudah melakukan protes dengan membawa spanduk bertuliskan. “Gereja adalah rumah Tuhan bukan sarang penyamun, dan beberapa tulisan lainnya,” katanya.
Warga semakin panik ketika beredar surat yang mengatakan,  bahwa semua penghuni yang bukan anggota, purnawirawan dan warakawuri di Pejambon segera meninggalkan kompleks Pejambon. Padahal, kompleks yang dihuni sekitar 360 kepala keluarga sudah puluhan tahun mereka huni. Sebagai ganti rugi,  warga dijanjikan uang kerohiman. Namun, menurut Jeffy, uang tersebut tidak sesuai untuk mengganti rumah mereka. Belum juga angkat kaki, Jeffry dan warga lainnya mengaku kerap mendapat perlakuan ancaman dan intimidasi.
“Kami menolak perintah pengosongan rumah. Warga yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati rumah, kini dipaksa pindah,” ujar Jeffry. Pihak IKWP sendiri juga menuntut Majelis Sinode GPIB agar menolak penjualan asset tanah seluas 2,1 hektare itu. “Pimpinan GPIB melakukan pembohongan publik kepada warga Pejambon yang telah menghuni puluhan tahun. Kami harus digusur secara sewenang-wenang dengan menjual aset gereja. Mau dibawa kemana Gereja Tuhan ini?” tanya mereka.
 Ironis memang, terlebih ketika gereja-gereja denominasi lain sibuk menambah aset, GPIB justru kembali melepas sebagian aset. Pernah ada ungkapan dari salah seorang dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, yang juga pendeta GPIB bahwa GPIB sama dengan Gereja Penjual Inventaris Belanda. Aset-aset yang seharusnya diberdayakan untuk membangun jemaat, malah dilepas demi fulus,”  ujar Pdt Rohadi J Sutrina, Pendeta GPIB Gideon, ini.
 
 ?Hotman J. Lumban Gaol

 

See Also

ISIS, Daulah Islamiyah Yang Memalukan
Menolak ISIS Demi Keutuhan NKRI
Eksistensi ISIS Mengancam Indonesia
Misi Kita Bersama (MIKA) Membangun Manusia Seutuhnya
Ekspansi Pendidikan Hingga Papua
Membangun Pendidikan Masyarakat Daerah
Pilah-Pilih Capres-Cawapres Tahun 2014-2019
Yang Memiliki Hati-nurani Bersih Akan Memilih Jokowi
Manifesto Membawa Kontroversi
Soal Manifesto Perjuangan Gerindra Indonesia Bukan Negara Agama
Saor Siagian: Itu Cara Pandang Yang Sangat Primitif
Indonesia Bukan Negara Agama
Pilpres 2014 Mengapa Jokowi?
Mencari Sosok Pendamping Jokowi Orang Partai Atau Independen
Kami Hanya Percaya Dengan Jokowi
Roy Marten: Jakarta Kehilangan Apa, Indonesia Dapat Apa
Roy Marten Jakarta Kehilangan Apa, Indonesia Dapat Apa
Pdt. Aristo Purboadji Pariadji Resmi Bercerai, Anak Pun Tercerai
Ramalan 2014 Kiamat Terjadi Pada 22/2/14
Tahun 2014, Kekerasan Agama Kian Meningkat
Jawa Barat Tetap Tertinggi
Membangun Persaudaraan Antar Agama Di Indonesia
KWI Minta Umat Jadi Pemilih Cerdas Dan Setia Pada Nurani
Sebagai Warga Yang Baik, Kita Harus Bantu TNIDong!
Catatan Kritis Kronologis Penjualan Tanah GPIB
jQuery Slider

Comments

Arsip :20142013201220112010200920082007
Mata Hati
umat-dan-pembelajaran--politik.jpg
Pdt. Bigman SiraitFollow bigmansiraitFinal sudah PilPres 2014, setelah tanggal 21 Agustus 2014, MK mengetok palu menolak gugatan Prabowo Hatta. Ini meneguhkan ..
Konsultasi Teologi
hak-kesulungan.jpg
Pdt.Bigman SiraitFollow     bigmansiraitKejadian 25:29-34, menceritakan tentang bagaimana Yakub meminta kepada Esau untuk menjual hak ..
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2004-2014 Tabloid Reformata. All rights reserved . Visit: 17.469.893 Since: 14.11.05
Online Support :