Bara Tolikara

Author : Dr Victor Silaen | Fri, 28 August 2015 - 17:09 | View : 1048
menteriagama-lukmanhakim.jpg

Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

ADA bara di Tolikara, 17 Juli lalu, di saat umat Muslim merayakan hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh, Idul Fitri. Ada penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan satu orang tewas (Endi Wanimbo, 15 tahun) dan belasan warga luka-luka, ada juga pembakaran ruko-ruko yang berdampak ikut terbakarnya sebuah mushala.
Indonesia pun gempar, heboh, jauh lebih besar reaksinya dibanding peristiwa-peristiwa serupa yang sudah amat sering dialami oleh umat Kristen, Syiah, Ahmadiyah dan umat beragama lainnya. Entahlah, mungkin karena peristiwa ini bertemali langsung dengan kepentingan umat Muslim. Mungkin juga karena banyak media yang langsung memberitakannya, termasuk media-media online, dengan gaya dan sudut pandang masing-masing. Maka, tanpa dapat dicegah, bermunculanlah banyak opini publik, termasuk “tokoh ormas” yang katanya dalam waktu 2x24 jam akan berjihad ke Papua jika Pemerintah RI tidak bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan itu.
Inilah yang patut disesali. Karena, media berfungsi tak hanya untuk mewartakan, tetapi juga mencerahkan yang karenanya harus bijak dan berhati-hati. Sayangnya, demi kecepatan, media-media itu rela mengorbankan akurasi. Ada yang hanya memakai satu narasumber untuk pemberitaannya, yang karenanya pasti tanpa konfirmasi ke pihak lain, bahkan ada juga yang tak memakai narasumber sama sekali. Alhasil berita-beritanya jadi simpang-siur satu sama lain. Demi cepat akhirnya malah cacat. Bayangkan, dalam insiden segenting itu, banyak media telah melakukan disinformasi. Maka maklumlah kalau banyak pihak dan kalangan yang merasa panas bagaikan tersulut bara.
Ada juga beberapa media, yang kemudian langsung dikutip oleh media-media lainnya, yang hanya mengandalkan narasumber dari pejabat yang sama sekali tidak berada di lokasi. Bukankah apa yang diketahui narasumber elitis itu sesungguhnya layak diragukan, mengingat jauhnya jarak Jakarta-Papua? Yang lebih provokatif adalah media-media yang begitu beraninya mengangkat sebuah surat dengan kop surat Gereja Injil di Indonesia (GIDI), yang katanya berisi kata dan kalimat yang menjadi pemantik insiden tersebut. Pertanyaannya, siapakah yang memegang dan menyebarkan surat tersebut? Yakinkah media bahwa surat itu asli, bukan palsu? Kalaupun surat itu asli, tapi ternyata sudah diralat (ada surat yang terbaru), bagaimana?
Tak heran jika dikarenakan hal itu kemudian beredar opini bahwa GIDI adalah sebuah gereja yang eksklusif, bukan hanya terhadap umat non-Kristen tetapi juga terhadap sesama yang seiman. Benarkah demikian? Saya meragukannya, karena saya pernah mengajar beberapa mahasiswa asal Papua dari gereja GIDI. Mereka, seperti juga orang-orang Papua pada umumnya, baik dan ramah terhadap siapa pun. Rasanya tak mungkin mereka suka memaksa orang-orang lain untuk sama dengan mereka. Orang Papua pada umumnya adalah orang-orang yang suka bermusyawarah, karena mereka tak pernah merasa lebih ini dan itu dari orang-orang lainnya.
Inilah beberapa dari kegagalan media dalam memotret insiden Tolikara. Masih ada yang lain sebenarnya. Misalkan saja, kenapa mereka tak berupaya mendalami pernyataan arogan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tentang penembakan ke sejumlah warga setempat karena melanggar konstitusi? Berikut ini pernyataannya: “‎Adanya penembakan karena itu wujud dari upaya negara untuk menjamin konstitusi. Karena memang konstitusi itu harus ditegakkan. Tidak boleh ada yang melanggar. Kalau ada yang tertembak, ya itu risiko karena melanggar konstitusi,” tegas Badrodin (20/7/2015) di Mabes Polri, Jakarta. Bagaimana kalau dikejar dengan pertanyaan ini, misalnya: “Beranikah polisi konsisten untuk juga menembak para pelanggar konstitusi dalam peristiwa-peristiwa yang lain?”
Yang jelas tak lama setelah peristiwa itu, para tokoh agama di Papua telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak semestinya terjadi, apalagi bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. “Atas nama tokoh agama di Papua, kami bersama seluruh umat beragama di Papua menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pembakaran mushala dan penyerangan umat Muslim saat melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Koramil Tolikara kemarin. Akibat kejadian ini pula, seorang warga akhirnya meninggal dunia,” ungkap Pendeta Herman Saud mewakili Persekutuan Gereja-gereja Papua. Kepada seluruh masyarakat di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua, dia mengimbau agar tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa, serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan tentang kejadian di Karubaga, Tolikara, itu.
Secara khusus untuk aparat keamanan di Kabupaten Tolikara, mereka meminta agar segera meredakan suasana dengan tindakan yang tegas, tetapi tetap tanpa kekerasan. “Yang utama agar situasi di Karubaga kembali pulih dan aparat bisa mengidentifikasi penyebab masalah agar kerusuhan serupa tidak terulang,” tegas Herman. Sementara Presiden GIDI, Pdt Dorman Wanimbo, mengatakan: “Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasif, tapi menggunakan alat-alat negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kapolri dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 11 orang terluka.”
Soal surat dengan kop GIDI itu, menurut Dorman, “Dari awal saya sudah menegaskan bahwa surat yang diedarkan oleh kelompok tertentu itu palsu, dan perlu dicari siapa aktor-aktor dibalik penyebaran surat palsu itu. Karena gara-gara bocor ke media sosial justru perkeruh situasi.” Menurut Dorman, di dalam organisasi gereja yang ia pimpin, setiap surat yang keluar dan masuk di setiap wilayah pelayanan GIDI harus diketahui Badan Pengurus GIDI Pusat, yakni dirinya sebagai Presiden GIDI. “Dalam surat itu kan tidak ada tanda tangan saya, tidak ada juga tanda tangan ketua panitia seminar dan KKR, maka bisa kita katakan surat ini palsu, dan tidak benar, karena itu saya minta kita tidak terprovokasi,” tegasnya.
Dorman sendiri mengaku bahwa dirinya selaku Presiden GIDI dan Bupati Tolikara telah mengizinkan warga muslim untuk merayakan Idul Fitri. “Kalau surat yang kami tahu berisi imbauan agar tidak menggunakan pengeras suara atau toa saat sholad, karena dapat menggangu sekitar 2.000 pemuda yang mengikuti kegiatan, dan imbauan ini telah diketahui semua pihak.” Boleh jadi karena itulah Dorman menduga, sumber penyebar surat tersebut adalah aparat keamanan, karena dalam surat tersebut seakan-akan ditujukan kepada Polisi. “Coba periksa dan tanya Kapolres Tolikara dan anggotanya, juga bisa tanyakan ke kepolisian daerah Papua, kami heran dalam waktu 1 jam setelah kejadian kok surat sudah tersebar di berbagai media, ini permainan aparat,” tegasnya. Menurut Dorman lagi, jangankan jaringan internet, jaringan telepon seluler saja di Tolikara sangat buruk. Namun yang membuat dirinya heran surat dan foto-foto bisa tersebar begitu cepat. “Kami menduga ada yang menskenariokan rencana ini, dan sebenarnya surat itu mau melegitimasi sekaligus menjustifikasi tindakan brutal aparat TNI/Polri yang menembak 12 pemua gereja, ini cara-cara yang tidak dibenarkan,” katanya lagi. “Kalau surat yang kami tahu berisi imbauan agar tidak menggunakan pengeras suara atau toa saat sholad, karena dapat menggangu sekitar 2.000 pemuda yang mengikuti kegiatan, dan himbauan ini telah diketahui semua pihak.” Dorman menambahkan: “Kan hampir 30 tahun mushola ada di Tolikara selalu menggunakan pengeras suara. Kali ini saja kami larang karena ada ribuan pemuda gereja dari luar Tolikara, Bupati setempat yang merupakan kader gereja GIDI juga sudah memberikan bantuan kepada umat muslim.”
Tak hanya pimpinan gereja-gereja di Papua yang meminta maaf. Di Jakarta pun, lembaga gerejawi aras nasional yang menaungi GIDI, yakni PGLII (Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia), bersama dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Odhita Hutabarat telah meminta maaf kepada umat Islam atas kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tolikara tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan kesepakan damai antara umat Kristen dan Muslim di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, yang dihadiri langsung oleh pihak GIDI  dan tokoh perwakilan umat Muslim setempat, juga Kapolda Papua Irjen Yotje Mende dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Fransen G. Siahaan.
Yang tak kalah pentingnya untuk dicermati adalah ketegasan sikap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dia menegaskan bahwa konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Institusi agama yang melarang, terlebih melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, jelas melanggar konstitusi. Pihak-pihak yang terbukti melakukannya harus bertanggung jawab secara hukum. “Pihak-pihak, baik perorangan maupun institusi, yang terbukti melakukan hal seperti itu tak hanya melanggar hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, tetapi juga telah meruntuhkan sendi-sendi bangunan kerukunan hidup umat beragama,” kata Menteri Lukman Hakim (20/7).
Kita amini pernyataan Menteri Agama RI itu bahwa beribadah adalah hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 45. Atas dasar itu kita meminta agar pemerintah senantiasa konsisten, yakni bersikap dan bertindak tegas dalam setiap peristiwa yang berpotensi merusak harmoni relasi antarumat beragama. Bukan hanya dalam insiden Tolikara, tapi juga dalam peristiwa penghancuran gereja HKI di Samarinda, dan yang teraktual di Solo. Jangan lupa, tegakkan supremasi hukum dalam kasus GKI Yasmin di Bogor yang sah menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009. Demi keadilan di negara hukum ini, tegakkanlah hukum tanpa diskriminasi, di manapun dan dalam kasus apapun.

Komentar

Top