PENGHINAAN

Author : Dr Victor Silaen | Fri, 28 August 2015 - 17:13 | View : 1850
penghinaan.jpg

“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” (Matius 7:12)

Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

BANYAK yang kaget ketika diberitakan pemerintah memasukkan kembali pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Berita itu muncul setelah pada 6 Juli lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan rancangan tersebut, yang di dalamnya memuat dua pasal tentang ancaman pidana serius bagi setiap orang yang menghina Presiden atau Wakil Presiden. Berita itu mengejutkan karena pasal-pasal tentang penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui putusan Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, MK yang saat itu dipimpin Jimly Asshiddiqie menyatakan tiga pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 134 berisi ancaman pidana paling lama enam tahun penjara atau denda paling tinggi Rp 4.500 bagi mereka yang dengan sengaja menghina Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 136 bis berisi cara menyatakan penghinaan terkait dengan pihak-pihak yang hadir dalam melakukan penghinaan tersebut. Pasal 137 berisi cara menyiarkan tulisan atau gambar penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp 4.500. MK membatalkan ketiga pasal tersebut dengan alasan ketiganya tidak memberi kepastian hukum sebagaimana diharuskan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
Menurut MK, pasal-pasal tersebut bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud menghina Presiden, tetapi hanya menggunakan hak konstitusional biasa, seperti melakukan protes, membuat pernyataan, mengemukakan pemikiran, atau menyampaikan kritik. Pasal-pasal tersebut berpotensi dipergunakan seenaknya oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat dalam menggunakan hak konstitusionalnya. MK juga menganggap ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945. Bahkan, menurut MK, ketiga “pasal karet” itu tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945. Seperti diketahui, menurut Pasal 7A UUD, Presiden bisa didakwa untuk proses pemakzulan melalui pernyataan pendapat oleh DPR jika melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana berat, dan perbuatan tercela.Apabila pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu diberlakukan, bisa saja orang yang mengungkap indikasi, mengemukakan kesaksian, atau menyatakan pendapat dalam hal-hal yang diatur di dalam Pasal 7A tersebut diajukan ke pengadilan pidana dengan dakwaan menghina Presiden atau Wakil Presiden. Menurut MK, dengan pencabutan atas pasal-pasal tersebut, penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden bisa menggunakan KUHP Pasal 310 (pencemaran terhadap orang biasa) dan Pasal 207 (pencemaran terhadap penguasa pada umumnya) yang hukumannya relatif ringan.
Sebenarnya penuangan kembali pasal-pasal itu semula bukan diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo, melainkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret 2013. Namun, karena RUU tersebut tak bisa dibahas pada era Presiden SBY, maka sesuai dengan mekanisme pembentukan UU, jika sebuah RUU tak bisa diselesaikan pada satu periode yang sama dengan pengajuannya, RUU tersebut harus diproses atau diajukan kembali oleh pemerintah yang baru. RUU di era SBY itulah yang diajukan kembali oleh pemerintah sekarang ini.
Problem konstitusional serius yang kemudian muncul dalam kaitan itu adalah adanya ketentuan menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa putusan MK bersifat final, harus dilaksanakan tanpa bisa dilawan dengan upaya hukum. Bisakah UU menghidupkan lagi ketentuan yang sudah dibatalkan oleh MK? Bagaimana kalau, setelah ditetapkan, kelak dibatalkan lagi oleh MK? Apakah tidak sebaiknya pembentuk UU mengeluarkan pasal-pasal tersebut dari RUU KUHP baru?
Akan tetapi, pada sisi lain, kita juga tidak ingin ada orang yang seenaknya melakukan penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden atas nama demokrasi dan hak kebebasan berpendapat yang dijamin secara konstitusional. Kita geram saat melihat ada orang melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden secara sarkastis dan kotor.
Dilema antara putusan MK dan kebrutalan politik inilah yang seyogianya kita diskusikan secara mendalam untuk menemukan jalan keluar.
Maklumlah, delik penghinaan presiden merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, Belanda membawa dan memberlakukan hukum pidana tertulis dengan asas konkordasi. UU yang digunakan adalah Wetboek van Strafrecht Stadblad 1915 Nomor 732. Namun, terhitung 8 Maret 1942, ketika adanya peralihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang di Indonesia, Wetboek van Strafrecht Stadblad tidak lagi digunakan. Pada pemerintahan Jepang, kitab UU hukum pidana yang digunakan adalah Gunzei Keizi Rei yang hanya bertahan selama tiga tahun.  
17 Agustus 1945, melalui Perpres Nomor 2/1945, Indonesia memberlakukan hukum pidana gabungan antara Wetboek van Strafrecht Stadblad dan Gunzei Keizi Rei. Namun, setelah Indonesia merdeka, Wetboek van Strafrecht Stadblad masih tetap dipergunakan dan diberlakukan sebagai kitab UU hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 1/1946 jo UU Nomor 73/1958. Akhirnya, pada 2006, MK memutuskan menghapus pasal-pasal penghinaan kepada presiden. Putusan tersebut bahkan mendapat apresiasi dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menilai Indonesia telah mampu melampaui peradaban di negara-negara seperti Jerman, Georgia, Belgia, Swedia, dan Belanda, yang masih menerapkan delik penghinaan terhadap presiden.
Lalu, bagaimana kalau presiden atau wakil presiden dihina? Ya itu tadi, ada Pasal 310 dan 207 KUHP.Namun, sifatnya delik aduan. Dalam arti, orang yang bersangkutanlah yang harus mengadukannya ke polisi baru proses hukumnya dapat berjalan. Kalau tidak, berarti si penghina tidak dapat dijerat secara hukum. Logikanya, kalau orang yang bersangkutan diam saja alias tak merasa terhina, kenapa orang lain yang kebakaran jenggot? Kalau begitu pertanyaannya, akankah presiden atau wakil presiden mengadu ke polisi? Mungkin saja sebenarnya, namun betapa sulitnya membayangkan peristiwa itu mengingat kesibukan presiden atau wakil presiden yang luar biasa setiap harinya. Belum lagi ada aturan protokoler yang rumit dan tak mungkin ditabrak begitu saja.
Jadi, bagaimana? Seorang teman yang cerdas dan kritis menulis begini: “Banyak orang Indonesia yang tidak paham, termasuk para intelektual yang seharusnya lebih mampu berpikir kritis, bahwa setiap pejabat publik (birokrat, pegawai negeri, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga tinggi, ad hoc, dan sebagainya, pokoknya publik) harus boleh dikritik, dihina, dipermainkan, disatirkan, dikomikkan, ditertawai, dileluconkan, dikata-katai, dicemooh, dicibir, dimaki-maki, distandupcomedykan, dan sebagainya, dan seterusnya, di tempat umum dan khusus, di ruang luas dan sempit, di lapangan bola dan di kamar kecil. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk suatu demokrasi yang fungsional, yang tidak bisa diberangus hanya karena seorang pejabat, termasuk presiden, tersinggung. Sebab kriteria fundamental dan pamungkas setiap hinaan adalah subjektif, yaitu perasaan si pejabat. Adalah kebodohan besar meletakkan fondasi demokrasi di atas hati rapuh dan perasa seorang presiden atau pejabat publik mana pun. Begitu pasal penghinaan berlaku, setiap kritik akan menjadi hinaan. Dan sebelum anda berkedip dua kali, Orde Baru lahir kembali. Dan darah anak-cucumu harus ditumpahkan lagi untuk menebus kebodohan ini, hanya karena kupingmu tipis.”
Baiklah, saya tak ingin bicara hukum untuk membahas hal ini. Bukan apa-apa, karena dalam perspektif hukum urusan definisi sebuah kata saja sulitnya luar biasa. Apa itu menghina, apa itu mengkritik? Bagaimana membedakan keduanya secara tepat? Saya hanya ingin mengajak kita semua, seluruh komponen bangsa, merenungkan hal ini: relakah anda dihina? Kalau tidak, orang lain pun begitu. Jangankan presiden atau wakil presiden atau pejabat publik lainnya, bahkan Ketua RT anda pun tak sudi dihina. Sebab anda, dia, mereka, siapa pun dan apa pun profesi atau jabatannya, sama-sama mahkluk ciptaanTuhan yang mulia, citra Allah.
Jadi, benarlah ajaran Yesus yang saya saripatikan dari Matius 7: 12: “Kalau anda tak mau dihina, maka janganlah hina orang lain.” Kalau mau mengkritik, gunakanlah cara yang elegan dan kata-kata yang sopan. Kalau anda menghina, maka sebenarnya anda sedang mengkritik dengan cara yang paling hina. Dan orang lain pun niscaya bertanya: orangtuanyakah yang mengajari dia begitu sewaktu kecil? Sebab bukankah Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi kesantunan?

Komentar

Top