Hukum Positif Ataukah Hukum Agama

Author : Dr An An Sylviana | Mon, 2 November 2015 - 10:32 | View : 815
lawandreligion.jpg

Bp. Pengasuh Yth,
Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak saja terikat pada hukum positif, melainkan juga kepada hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat agama. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat agama tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan bagaimana bila hal tersebut bertentangan satu dengan yang lain, hukum dan peraturan yang mana yang diterapkan bila hal itu terjadi, apakah hukum positif ataukah hukum agama.

Terima kasih.
Yuka - Jakarta

Sdr. Yuka yang terkasih,

Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, segala perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau kita kenal dengan hukum positif, sehingga barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, subjek hukum tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila perbuatan melawan hukum tersebut merugikan pihak lain, maka subjek hukum tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka tindakan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain atau dikenal dengan tindakan pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 (lima) Tahun.
Berlainan dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan hukum agama, maka sanksi yang dikenakan lebih bersifat sanksi moral. Sebagai contoh, seseorang yang tidak pergi ke Gereja pada hari minggu untuk mengikuti kebaktian minggu, maka terhadap orang tersebut tidak ada sanksi hukum, kecuali sanksi moral.
Tetapi tindak pidana pencurian, juga merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum agama dan hukum agama tersebut telah diadopsi menjadi hukum positif yang pelaksanaannya dilakukan oleh Negara. Sebagai contoh yang menarik yang diterapkan di dalam hukum positif adalah adanya azas hukum “unus testis ulus testis” artinya satu saksi bukan saksi, sehingga seseorang yang akan dijatuhi hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya, mutlak harus ada setidak-tidaknya 2 (dua) orang saksi. Penerapan hukum tersebut menurut hemat penulis adalah selaras dengan Firman Tuhan yang terambil dalam Matius 18 ayat 16 yang menyatakan “Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan”. ; dalam 2 Korintus 13 ayat 1 menyatakan “Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu: Baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah”. ; dalam 1 Timotius 5 ayat 19 menyatakan “Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi”. Dan juga dalam Ibrani 10 ayat 28 yang menyatakan “Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi”.
Demikian juga dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan, perzinahan, penggelapan dan masih banyak lagi tindak pidana lain yang berkembang di dalam masyarakat yang kesemuanya diatur didalam hukum positif yang diadopsi dari hukum agama.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

An An Sylviana, SH, MBL
Managing Partner pada kantor Advokat & Pengacara

 

Komentar

Top