Pemerintah Indonesia Menolak Pernikahan Sejenis

Author : Nick Irwan | Mon, 2 November 2015 - 10:39 | View : 697

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dalam satu kesempatan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengakui perkawinan sesama jenis, karena hal itu bertabrakan dengan pemahaman agama. “Sesuai Pancasila, utamanya sila pertama, negara hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar pembentukan keluarga. Untuk itu, pemerintah berupaya memperkuat eksistensi lembaga perkawinan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sebagai hal yang suci dan terhormat, serta perlu ditingkatkan kualitas dan ketahanannya seiring dengan kemajuan masyarakat. Karenanya, maka isu kebebasan yang diusung oleh kalangan yang menamakan dirinya LGBT tidak dapat diterima dalam masyarakat Indonesia yang beragama.”
Dalam pandangan hukum pidana (KUHP pasal 292) disebutkan begini: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
Di Indonesia sendiri stigma mengenai homoseksual sudah terbentuk sebagai immoral, less-religius, penyakit sosial, menyalahi kodrat, bahkan ada yang menuduh sekutu setan. Jika dicermati ada perlakukan kelompok heteronormativitas dalam melegitimasi tindakan diskriminasi terhadap pelaku homoseksual atau LGBT. Sebagai contoh di dalam negeri kaum homoseksual dikaitkan dengan HIV/AIDS, belum lagi penayangan sinetron-sinetron religi yang mendiskriditkan kaum homoseksual (misal sinetron Azab bagi Homoseksual, razia satpol PP, dan lain-lain). Hal tersebut cukup membuat mindset publik menjadi negatif terhadap mereka. Perlakuan seperti ini oleh banyak kalangan terutama kalangan humanis merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaku LGBT. Di Indonesi¬a peranan negara dalam mengatur masyarakatnya untuk hidup secara teratur bisa dilihat dari norma-norma yang ada. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Salah satu norma tersebut adalah norma agama yang secara mutlak mengatur para penganut ajaran agama untuk patuh pada norma tersebut.
Sahnya perkawinan seseorang menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri . Dalam Pasal 2 ayat (2) UU yang sama dikatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya digunakan sebagai pembuktian dan sebagai dasar hukum yang kuat untuk perbuatan hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran, pewarisan, dll. Dari kedua pasal hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia bisa dikatakan legal bilamana agama sudah memberikan ijin untuk dicatatkan oleh negara.

Dasar Legalisasi Pernikahan Sejenis di AS
Amerika Serikat memberikan legalitas atas pernikahan sejenis dengan mengacu pada hak asasi manusia dan asas kesamarataan. AS memang merupakan negara sekuler, yang konstitusinya tidak didasarkan pada agama. Amandemen Pertama Konstitusi AS menjamin kebebasan bagi setiap aktivitas keagamaan dan melarang pembentukan pemerintahan agama. Beda dengan Indonesia, yang meskipun bukan negara agama tetapi masih kuat dipengaruhi oleh agama. Itulah sebabnya banyak kebijakan negara yang dibuat dengan merujuk pada nilai bahkan ajaran agama.
Di Indonesia, yang mayoritas agamanya Islam, jelas sekali diajarkan bahwa pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kata Ustad AA Gym baru-baru ini: “Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep.” Artinya, Adam (lelaki) harus berpasangan dengan Hawa (perempuan). Karena, sebagaimana ajaran Kristen, Hawa (perempuan) itu diciptakan dari tulang rusuk Adam (lelaki). Jadi, kalua kelak mereka menikah, sebenarnya dari perspektif ini mereka dipandang “sudah dipersatukan kembali”. Maka wajarlah kalu mereka kemudian juga “bersatu daging” alias terjadi persatuan secara biologis.
Secara budaya pun etnik-etnik di Indonesia menghayati betul istilah-istilah untuk memanggil orang-orang lain, apalagi yang masih punya hubungan kekerabatan. Bagaimana jika terjadi pernikahan sejenis, misalnya, dalam keluarga Batak? Siapa yang harus dipanggil Lae (lelaki dengan lelaki), siapa yang Ito (lelaki dengan perempuan), siapa pula yang Eda (perempuan dengan perempuan)? Dalam keluarga Jawa, siapa yang Mbak atau Bu De dan siapa pula yang Mas atau Pak De? Masih banyak contoh yang bisa dikemukakan. Yang jelas intinya satu: pernikahan sejenis tidak sesuai dengan budaya Indonesia.                         
                           ?Nick Irwan                               

Komentar

Top