Dr. Hanan Soeharto, SH, MH, M.Div (LBH Bethel Indonesia) Secara Tatanan Hukum Itu Menyalahi

Author : Kontributor | Wed, 4 November 2015 - 10:56 | View : 1704
dr-hanan-soeharto-sh-mh-mdiv.jpg

Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini banyak dipersoalkan menyusul eskalasi berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menimpa umat tertentu. Aksi penyegelan pengrusakan rumah ibadat, penghalangan kegiatan ibadat, dan kekerasan terhadap jemaat merupakan klimaks dari pemaksaan penerapan produk hukum yang diskriminatif. Selain soal intoleransi warga negara terhadap perbedaan, Perber 2006i telah menjadi landasan pikir, sikap, dan tindakan warga dan aparatur negara yang cenderung melakukan pembiaran terhadap aksi dari kelompok intoleran. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 merupakan konsensus nasional yang memuat visi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan karenanya merupakan rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai konsensus nasional, UUD Negara RI 1945 juga merupakan landasan hukum tertinggi penyelenggaraan negara termasuk menjadi acuan berbagai produk peraturan perundang-undangan turunannya.
UUD 1945 secara tegas menjunjung tinggi kesetaraan dengan meletakkan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan warga negara. Konstitusi RI ini berkomitmen untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I (2). Perber 2006 yang dianggap oleh banyak kalangan terutama pengiat Hak Asasi banyak mengandung muatan yang diskriminatif, dalam konteks kepatuhan pada tata cara pembentukan peraturan perundangundangan juga telah menunjukkan inkonsistensi.
Landasan yuridis sebuah produk hukum adalah produk peraturan perundang-undangan yang ada pada hirarki lebih tinggi yang melimpahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut terhadap peraturan di bawahnya. Perber 2 Menteri Tahun 2006 tersebut dianggap tidak memiliki landasan legal pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dari 15 produk hukum yang menjadi landasan Perber 2 Menteri itu tidak memberikan landasan yang legitimate. Sebuah peraturan menteri tidak dibenarkan memuat norma-norma baru selain yang terdapat dalam undang-undang atau dalam Konstitusi RI. Pembentukan norma baru hanya dibenarkan dilakukan melalui UU yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerintah.
Mengkaji muatan yang dikandung oleh Perber 2 Menteri Tahun 2006, nampak jelas bahwa pembatasan tentang pendirian rumah ibadat bukanlah jabaran dari norma yang menjamin setiap warga negara yang dijamin kemerdekaanya untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai kepercayaain yang dianut. Dalam konteks pandangan hukum Perber 2006 ini dianggap menyalahi tatanan hukum yang  berlaku di Indonesia hal  ini dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia yang diwakili oleh Dr. Hanan Soeharto, SH. MH. M.Div. Ketika ditemui di kawasan Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Pusat (05/08), Hanan yang juga terlibat aktif dalam advokasi urusan tempat ibadah ini mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengikuti saja amanat konstitusi dan dasar hukum tertinggi yakni UUD 1945, di situ jelas termaktub bahwa setiap warga negara berhak menjalankan kegiatan beribadah tanpa ada ancaman dari pihak manapun.
“Pandangan saya secara hukum. Secara hukum itu (Perber 2006) sudah menyalahi tatanan hukum yang ada, hukum itu kan yang paling tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah. Seharusnya ikuti saja tatanan tersebut karena perihal mengenai kebebasan beragama sudah diatur secara jelas di situ”, ujar Hanan kepada Reformata.
Lebih lanjut Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gereja Bethel Indonesia ini berpendapat bahwa, Perber 2006 itu terkesan diada-adakan guna kepentingan tertentu dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perber 2006 itu, seperti soal bagunan (tempat ibadat) itu sudah ada produk hukum yang mengaturnya. Ia mempertanyakan mengenai manfaat dan kegunaan soal Perber 2006 itu.
“Perber itu nggak ada, itu kan seperti diada-adakan saja dan mengenai bangunan bukan ibadahnya, kan sudah ada yang mengatur mengenai Undang-undang tentang bangunan. Kenapa tidak dimasukkan ke situ aturan kalau mau mendirikan gereja ada aturan khusus meminta persetujuan. Itu kan membingungkan, dan agak kurang cocok dengan UUD 1945.  Hak setiap orang kan sama untuk memeluk kepercayaan masing-masing, diberikan kebebasan beribadah sepanjang tidak mengganggu orang lain, ya gak apa-apa. Sekarang kenapa mau mendirikan gereja harus diatur-atur, mendirikan masjid kenapa juga harus diatur-atur, jika di kemudian hari itu bermasalah kan itu lain lagi, urusan pemerintah daerah,” kata Hanan. .
Ditambahkannya bahwa Perber 2006 itu seperti mempersulit kelompok tertentu untuk melaksanakan ibadah. Secara hukum itu tidaklah dibenarkan dan semestinya Perber 2006 itu dicabut hanya saja tidak ada yang berani untuk mencabut Perber 2 Menteri itu. Hanan Soeharto berpendapat bahwa hal itu dikarenakan adanya kepentingan politik tertentu. Seharusnya pemerintah mengacu pada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Gereja juga harus dapat memberikan manfaat bagi sesama, terutama warga sekitar dimana gereja itu berdiri, dengan melakukan sesuatu dan memberikan manfaat maka secara otomatis gereja itu akan sangat diterima oleh warga sekitar. Hal ini menurut Hanan Soeharto bukan menjadi ajang Kristenisasi namun lebih kepada peran gereja dalam bermasyarakat terutama di Indonesia yang majemuk, menghargai perbedaan tanpa memandang strata sosial masyarakat itu.
“Gereja itu harus dapat dipakai bukan hanya untuk ibadah saja, namun dipakai juga untuk aktifitas sosial. Gereja harus dapat berbaur bersama dengan masyarakat sekitarnya. Melakukan pelatihan dan bakti sosial, seperti kalau di daerah itu kan diajari menanam, ajari tentang ekonomi kreatif. Kebetulan di GBI program itu ada dibawah bidang Pelayanan Masayarakat (PELMAS), dan sampai saat ini masih terus berjalan. Bahkan dengan kelompok Front Pembela Islam (FPI) GBI menjalin hubungan baik, karena tidak perlu ada permusuhan, kita rangkul mereka menjadi sahabat dengan begitu toleransi akan tercipta.
Gereja harus dapat menjadi terang bagi sesama. Terakait Perber 2006 itu saya berharap ada uji materi di Mahkamah Agung untuk mencabut Perber Tahun 2006 itu, karena menurut saya tanpa Perber itu pun jika mengacu pada dasar hukum Indonesia dan dengan peranan gereja yang positif di tengah-tengah warga sekitar, akan terjalin toleransi antar umat”, tutup Hanan Soeharto menyudahi perbincangan dengan Reformata.                   
*Nick Irwan

Komentar

Top