Deddy A. Madong, SH (Lembaga Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia, PGLII) Pahami Maksud Dan Tujuan

Author : Nick Irwan | Wed, 4 November 2015 - 10:57 | View : 1037
deddy-a-madong-sh.jpg

Sekitar tahun 2005 ketika itu banyak gereja dirusak. Berawal dari semangat yang sama didirikanlah Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (ELHAM) oleh para pemuka agama yang datang dari pelbagai aras nasional lembaga keumatan. Lembaga tersebut didirikan guna memperjuangkan hak atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai komisi hukum dari Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Deddy A. Madong, SH, ikut terlibat dalam pendirian lembaga tersebut. Hal ini diceritakan Deddy ketika ditemui Reformata (04/08) di Plaza Asia, Jalan Jenderal Sudirman. Kav. 59, Jakarta Selatan. Jika ditilik ke belakang, persoalan terkait beribadah dan tempat ibadah berasal dari diterbitkannya SKB No 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Dalam SKB ini diatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah yang harus mendapatkan izin dari warga setempat. SKB ini kemudian diperbaharui menjadi No 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, pada tahun 2006 kembali mengalami revisi menjadi SKB No. 8 dan 9 Tahun 2006 atau biasa dikenal dengan Peraturan Bersama (Perber). Praktek penerapan dari Perber 2 Menteri Tahun 2006 ini menjadi multi-tafsir ketika dipraktekkan di lapangan (kasus GKI Yasmin di kota Bogor 17 April 2011). Pejabat yang berwenang kerap tidak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembanguna Rumah Ibadat. Pemerintah acapkali tidak berani bersikap obyektif dalam penyelesaian sengketa. Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri. Hal ini dikemukakan Deddy Madong. Ia juga mengatakan cara seperti itu tidak Pancasilais. Semangat dari Perber 2006 itu menurutnya adalah mengatur sarana umat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Pemerintah daerah harus dapat memfasilitasi tempat peribadatan umat, sedangkan untuk ibadahnya sendiri pemerintah tak berhak untuk mengaturnya karena Undang-undang sudah mengaturnya. Jika memang tempat ibadat tersebut bermasalah dengan perizinan, maka pemerintah daerah harus memfasilitasinya bukan justru menghalang-halangi ataupun tidak mengambil langkah tegas terhadap tindakan yang intoleran.
“Kalau kita bicara Undang-undang, Hak Asasi dan sebagainya, maka kita harus membedakan antara ibadah dan tempat ibadah. Negara menjamin kita beribadah, pasti itu! Makanya dampak dari kasus Tolikara, orang-orang datang ke GIDI meminta supaya tidak boleh beribadah lagi ditutup tempat ibadah, nah itu gak benar dan itu melanggar Undang-undang. Seharusnya pihak keamanan mengambil tindakan untuk mengusir orang-orang tersebut yang intoleran seperti itu. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa tempat kediaman seseorang itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Misalkan rumah dijadikan tempat ibadah, entah itu ada izinnya ataupun tidak ada izinnya, itu bukan urusan masyarakat, itu urusan pemerintah daerah, polisi harus melindungi orang-orang itu dari ancaman. Ini hanya soal sikap tegas dari aparaturnya saja kok. Perber ini memfasilitasi semuanya. Untuk ruko (rumah toko) saja atau bangunan jika pemiliknya itu sudah memberikan izin untuk dijadikan tempat ibadah, lalu ada rekomendasi dari lurah dan camat maka hanya tinggal lapor saja ke FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Negara memfasilitasi, jika izin itu belum keluar, tidak boleh pemerintah daerah menghalang-halangi orang untuk mendapatkan tempat ibadah,” jelas Deddy Madong.

Minim Sosialisasi
dan Aparat Yang Tidak Tegas
Lebih lanjut Deddy mengatakan bahwa Perber 2006 itu sudah benar hanya saja aparatnya yang kurang tanggap dalam mengaplikasikannya di lapangan. Memang untuk mendirikan tempat ibadah itu harus ada aturannya seperti lokasi pendirian rumah ibadat misalnya. Deddy mengatakan bahwa persoalan itu timbul karena minimnya sosialisasi mengenai esensi dari maksud dan tujuan dari Perber 2006 ini, entah itu sosialisasi ke masyarakat maupun aparatnya, sehingga pada prakteknya itu jauh dari harapan. Ditambahkannya sosialisasi bahkan pelatihan mengenai Perber 2006 ini sudah dijalankan oleh ELHAM, dengan melatih hamba-hamba Tuhan untuk memahami isi dari Perber 2006 itu sehingga hamba-hamba Tuhan tersebut dapat berargumentasi jika berhadapan dengan persoalan terkait tempat ibadah dan dalam rangka menjalankan ibadah.
“Hamba-hamba Tuhan kami berikan pelatihan mengenai Perber, dengan begitu mereka bisa mengetahui dan berargumentasi jika dihadapkan dengan persoalan tersebut. Akhirnya polisi dan masyarakat pun mundur karena ternyata pendetanya lebih pintar mengenai Perber tersebut, lulusan ELHAM pernah membantu gereja di Ciketing, Bekasi. Lulusan ELHAM tersebut berani berargumentasi dengan massa yang ternyata bukan penduduk setempat, warga yang kalah berargumentasi kemudian menusuk seorang hamba Tuhan itu. Nah ini sebenarnya peranan polisi, coba polisi bersikap tegas seperti di Tolikara, diberlakukan tindakan yang tegas ke seluruh wilayah, itu kan pasti bagus. Coba lihat anggota GIDI di Solo yang ditakut-takuti, ini kan melanggar hak asasi. Polisi harus tegas dong, jangan tolerir hal-hal yang intoleran seperti itu,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Bangun Kepercayaan
Warga Sekitar
Sebelum membangun tempat ibadat, ada baiknya umat Kristen membangun kepercayaan ke masyarakat sekitar. Dengan berpartisipasi di lingkungan sekitar dan membantu warga yang ada di situ maka kepercayaan warga setempat akan didapat. Ketika kepercayaan tersebut sudah didapat maka umat akan dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan tempat ibadat tersebut pun akan dijaga oleh warga sekitar, karena mereka merasa ikut memiliki tempat ibadat tersebut dan merasa terberkati dengan kehadiran gereja di wilayah mereka. Deddy mengambil contoh seperti yang terjadi di daerah Banten, dimana salah satu gedung gereja yang berada di ruko dilindungi oleh para tukang becak dan tukang parkir, karena kehadiran gereja tersebut memberikan mereka penghasilan. “Kita juga harus lihat kondisi lokasi, kita juga harus belajar. Jika ingin mendirikan tempat ibadah diawali dengan personal approch pada masyarakat, mengenal masyarakat sekitar, mengenal RT/RW, lurah dan sebagainya, jangan datang tiba-tiba langsung bikin tempat ibadah. Banyak kejadian, masyarakat setempat tidak kenal pendetanya, gembalanya, eh sudah ada bangunan gereja, inilah yang membuat marah warga sekitar. Bangunlah kepercayaan masyarakat sekitar kita, dengan kita dekat dengan masayarkat maka masyarakat itu yang bela kita, banyak gereja yang dibela oleh masayarakat sekitar karena mereka merasa terberkati dengan kehadiran gereja”, ucap Deddy Madong yang juga sebagai ketua RT di wilayah rumahnya di Kemanggisan, Jakarta Barat.
Di akhir pembicaran dengan Reformata, pria dengan nama lengkap Deddy Andi Madong ini mengungkapkan bahwa Perber 2 Menteri 2006 ini memang masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, namun bukan berarti peraturan tersebut harus dihapus.  Menurut Deddy, jika Perber 2006 ini dihapus maka akan timbul kemungkinan adanya Undang-undang yang malah menambah ruang gerak dari kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kata Deddy, saat ini sedang digadang-gadang Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUUB) dari Kementerian Agama. Ini yang menurut Deddy malah akan mengatur umat dalam melaksanakan ibadah bukan saja soal tempat ibadahnya saja.   ?Nick

 

Komentar

Top