Teras Narang Raih Nilai Tertinggi Program Doktor Hukum UPH

Penulis : * | Mon, 13 June 2016 - 14:41 | Dilihat : 10893

Reformata.com, Banten- Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Dr. Agustin Teras Narang, meraih nilai tertinggi dari program Pascasarjana Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), dengan Indeks Prestasi 3.99, dan predikat kelulusan sangat terpuji. Hal itu diketahui saat wisuda XXIX UPH yang diselenggarakan di Grand Chapel UPH, Tangerang, Banten, Sabtu (11/06).

Dr. Agustin Teras Narang lulus dengan disertasinya yang berjudul “Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat Provinsi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Ia merupakan doktor hukum ke 22 Dari 24 lulusan yang dihasilkan Program Doktor Hukum UPH.

Dari keterangan rilis yang diterima redaksi Reformata, Teras Narang mengungkapkan bahwa penelitian yang ia lakukan dalam disertasi ini bertujuan untuk menemukan titik berat otonomi daerah yang ideal agar tujuan Negara yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan otonomi daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara bertahap dapat terwujudkan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peletakan titik berat otonomi daerah pada kabupaten atau kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Indonesia dalam mewujudkan tujuan Negara dan tujuan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peletakan otonomi daerah pada daerah Provinsi merupakan alternatif yang ideal sebagai pengagnti pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten. 

Dalam sidang mempertahankan disertasinya, Teras Narang mengungkapkan bahwa konsep untuk meletakkan titik berat otonomi pada daerah provinsi itu secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota harus berada di garis depan dalam pelaksanaan otonomi daerah, secara khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Sehingga, pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota mendapatkan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi secara efektif dan efisien dari pemerintah pada tingkat provinsi.

*Nick Irwan

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top