PRAPERADILAN DAN HAKIM YANG ADIL

Penulis : DR AN AN SYLVIANA | Thu, 16 June 2016 - 09:30 | Dilihat : 767

Oleh : DR. AN-AN SYLVIANA, SH., MBL., Ph.D

Indonesia sebagai Negara Hukum, setidak-tidaknya memberlakukan 3 prinsip dasar yaitu : supremasi hukum (Supremacy of Law) ; kesetaraan dihadapan hukum (Equality before the Law) ; dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (Due Process of Law). Supremasi Hukum (Supremacy of Law) adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi ; Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empiric ; Asas Legalitas (Due Process of Law) adalah segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. 
Salah satu issue yang mencuat kepermukaan terkait dengan Due Process of Law adalah masalah PRAPERADILAN. Dimulai dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Sarpin) tertanggal 16 Februari 2015, yang memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komjend. Budi Gunawan yang ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka. Seiring dengan kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan yang cukup berani dalam kasus Permohonan Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya terhadap ketentuan pasal 77 huruf (a) KUHAP. Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”. 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya”, KUHAP dianggap tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. 
Dengan adanya Putusan dari Hakim Sarpin serta adanya Putusan Mahkamah Konsitusi dimaksud, maka saat sekarang ini, Pengadilan Negeri berwenang pula untuk memeriksa dan memutus bukan saja sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, melainkan juga penetapan Tersangka. Keadaan tersebut telah dimanfaatkan oleh sebagian praktisi hukum sebagai terobosan untuk memutus mata rantai yang panjang dalam suatu proses peradilan.
Keadaan tersebut tentu saja telah menimbulkan gonjang ganjing dalam dunia peradilan, karena setelah adanya kasus tersebut, mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Institusi Penyidik telah mengajukan upaya Praperadilan. Putusannyapun beragam, ada yang oleh Hakim diterima, tetapi ada pula yang ditolak.
Melihat kenyataan tersebut diatas, masalah ditetapkannya “tersangka” sebagai objek dari Praperadilan sebenarnya tidak perlu dikuatirkan, karena pada akhirnya Hakimlah yang akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.
Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak pernah lepas dari berbagai macam permasalahan, sebaiknya kita merenungkan Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 1-11. 
Selamat merenungkan.

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top