Seberapa Efektif Pengampunan Pajak?

Penulis : Dr An An Sylviana | Mon, 15 August 2016 - 08:52 | Dilihat : 938
pengampunan-pajak.jpg

Bapak Pengasuh Yth,
Menurut hemat bapak, sejauh mana Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat berlaku efektif setelah diundangkan.
Terima kasih
Rifa – Jakarta

JAWABAN:
Sdri. Rifa yang terkasih,
Undang-Undang Pengampunan Pajak baru saja di sahkan dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 01 Juli 2016 dan oleh karena itu undang-undang tersebut telah sah berlaku dan mengikat kepada seluruh Wajib Pajak. Para wajib pajakpun sibuk untuk mengetahui sampai sejauh mana Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut berlaku secara efektif.
Namun tidak kurang pula anggota masyarakat yang kurang menyetujui diberlakukannya undang-undang tersebut dan bahkan ada yang menganggap undang-undang tersebut dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan “Pencucian Uang”. Ada pula yang menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga undang-undang tersebut batal demi hokum atau harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan tidak bermaksud untuk mendahului keputusan MK terhadap Judicial Review yang telah diajukan oleh masyarakat, ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut.
Dalam undang-undang Pengampunan Pajak tersebut, setidak-tidaknya kita menemukan adanya 4 alasan mengapa undang-undang Pengampunan Pajak perlu dibentuk yaitu :
a.    Bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
b.    Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
c.    Bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
d.    Bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Sebagaimana diketahui, sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah Official Assessment System. Perpindahan dari official assessment ke self assessment inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan sebagaimana dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu:
1.    Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2.    Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dengan demikian undang-undang menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak dengan menghitung sendiri pajak yang terutang dan hasil perhitungan WP, berapapun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2), demikian dengan ketentuan Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang (ayat 3). Sistem self assessment memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.
Lagi pula Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).
Belum lagi apabila disangkutkan dengan ketentuan “Kadaluarsa”  dalam perpajakan, tentu hal ini sangat menarik untuk dikaitkan dengan masalah pemberlakukan secara efektif Undang-Undang Pengampunan Pajak dimaksud.
Untuk itu mari kita menunggu keputusan MK terhadap Judicial Review yang diajukan.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top