Kekeristenan Dan Keindonesiaan

Penulis : Redaksi | Tue, 20 December 2016 - 14:11 | Dilihat : 384

Reformata.com, Jakarta- Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) mengadakan Seminar Nasional bertajuk "Kekristenan dan Keindonesiaan", berketepatan dengan 53 tahun berdirinya PIKI. Selain mengadakan seminar nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hukum, seperti Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Menkumham, Prof Widodo, Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Dr. Asep R. Fajar, serta Rektor UKI, Dr. Maruarar Siahaan. Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat universitas, seperti Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI,  maupun Dekan Fakultas Hukum UKI. Pada acara DIES NATALIS yang ke 53 ini, PIKI  juga mengadakan ibadah Syukur dan seremoni perayaan ulang tahun, yang berlangsung di Graha William Suryadjaja, Fakultas Kedokteran UKI, Jakarta, Senin (19/12).

“Indonesia itu adalah rumah untuk semua, termasuk kita umat Kristen, akan tetapi kita juga merasa ada hal-hal  yang sedang terjadi akhir-akhir ini yang menggoyahkan keyakinan kita bahwa Indonesia menjadi rumah bersama, untuk itu kita perlu menyatakan sikap dan perlu menegaskan dan meneguhkan apa yang kita maksud dengan Keindonesiaan dan Kekeristenan itu, bahwa  Kekeristenan juga bagian dari sejarah terbentuknya Indonesia, banyak tokoh-tokoh Kristen pada jamannya ikut membangun Indonesia,” ujar Baktinendra Prawiro selaku ketua umum PIKI, dalam sambutannya.

Ketika ditanya soal sikap PIKI dalam menghadapi isu keberagaman yang marak terjadi di Indonesia, Baktinendra juga mengatakan bahwa PIKI akan terus berbicara kepada pemerintah mengenai masalah-masalah ini, sekaligus mengajak masyarakat untuk menyikapi demokrasi secara matang.

“Kita mengatakan jangan merubah indonesia , karena kalau merubah negara ini nanti kita merasakan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai rumah kita bersama,” ujarnya.

Dia juga berpendapat tentang Undang Undang Dasar 1945 agar tidak ditafsirkan secara bebas dengan sendiri. Karena jika hal tersebut dibiarkan, maka akan memperkeruh suasana dan mengancam Persatuan Indonesia.

“UUD 45 harus menjiwai semua peraturan hukum Indonesia dan tidak boleh tumbang tindih,” tutupnya. *Ronald

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top