Menag: Persaudaraan Sebangsa Tak Boleh Putus Karena Pilihan Politik

Penulis : Redaksi | Tue, 14 February 2017 - 17:49 | Dilihat : 267

Reformata.com, Jakarta- Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan bahwa ikatan persaudaraan sesama bangsa Indonesia tidak boleh terputus hanya karena adanya perbedaan dalam menentukan pilihan politik. Hal tersebut disampaikan Menag demi mengajak masyarakat untuk saling menghargai adanya perbedaan, termasuk perbedaan pandangan dalam menggunakan hak pilih berdasarkan nilai atau pun ajaran agamanya masing-masing.

"Mau menentukan pilihan politik berdasarkan apa pun, sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah memaksakan orang lain untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan dirinya sehingga berpotensi menimbulkan konflik," ujar Menag usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Agama (kemenag.go.id), pada kesempatan itu Menag juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat agamis, sehingga nilai dan ajaran agama kerap menjadi  sandaran  bagi masyarakat untuk berpikir dan bertindak, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya.

"Masyarakat kita sudah lazim mendasarkan diri pada keyakinan agamanya pada urusan politik. Sejak zaman Pemilu 1955 sampai zaman Pilpres dan Pilkada, mereka memilih parpol, anggota dewan, presiden, hingga kepala daerah berdasarkan pertimbangan keyakinan agamanya," tuturnya

Lukman menambahkan bahwa pilihan seperti itu merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa beragama adalah bagian dari hak asasi dari seseorang. Penegasannya juga terdapat di Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

"Bagi sebagian masyarakat kita, menentukan hak politik adalah bagian dari ibadah sehingga mereka menentukannya berdasarkan preferensi ajaran agama yang dipahaminya. Hal itu jelas tidak melanggar konstitusi," tutur Lukman.

Lebih lanjut Lukman mengatakan bahwa ada juga umat beragama yang memiliki pandangan lain. Seperti, meyakini bahwa agamanya tidak mewajibkan untuk memilih pemimpin dari golongan mereka sendiri asalkan dapat menjamin kemaslahatan bersama. Di sisi lain ada pula orang yang rajin beribadah, namun tidak mendasarkan pilihan politiknya pada sentimen agama. Pemahaman yang berbeda seperti itu merupakan dinamika pemikiran yang umum terjadi sehingga tak perlu dipertentangkan. *Ronald

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top